Panyabungan, Sebanyak 700-an guru yang sudah bersertifikasi di Kabupaten Mandailing Natal diminta suoaya dievaluasi. Sebab dinilai guru-guru yang bersertifikasi tidak memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Madina.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPC PKB madina Abdul waris Rangkuty kepada Analisa, di Panyabungan, Sabtu (4/12).
Dia mengatakan, sampai sejauh ini tidak diketahui tolok ukur penilaian terhadap guru-guru yang telah bersertifikasi, apakah memang ada peningkatan atau tidak, apakah ada pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas anak didik atau tidak.
Menurutnya, pengisian portofolio guru-guru bersertifikasi juga sepertinya hanya untuk sekadar memenuhi persyaratan administrative saja dan jauh dari kesan tuntutan profesionalisme seorang guru. “Portofolio hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan administratif saja, sementara kualitas guru yang sesungguhnya tidak diketahui parameternya,” ujarnya.
Dia juga menyayangkan LPTK yang melalukan seleksi portofolio terlalu memudahkan para guru memperoleh sertifikasi, sehingga kesannya sertifikasi hanya untuk memperoleh tambahan penghasilan saja sementara tanggungjawab moralnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan jauh dari niat awal pemerintah.
Ditambahkan, guru-guru yang telah disertifikasi telah diberikan tambahan penghasilan namun secara kinerja masih dipertanyakan. “Memang tidak pungkiri ada guru yang telah disertifikasi kinerja bertambah dan pertanggungjawab, namun di sisi lain yang bertamba adalah jam belajarnya saja sementara kualitasnya jelas,” kata Waris.
Untuk itu, Waris memina Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini Dinas Pendidikan Madina supaya betul-betul melakukan pengawasan terhadap guru-guru yang telah disertifikasi sehingga guru-guru memiliki standar yang jelas. “Untuk menciptakan guru-guru yang profesional Pemkab Madina atau Dinas Pendidikan Madina harus betul-betul mengawasi guru-guru yang telah disertifikasi,” tegas Waris.
Pemerintah katanya telah serius memperhatikan nasib para guru baik yang telah diangkat menjadi PNS maupun guru honorer yang ada di Kabupaten Madina, namun hingga kini belum diketahui tolok ukur keberhasilan pendidikan di Madina.
“Apakah memang tolok ukur keberhasilan pendidikan Madina sudah banyak guru yang disertifikasi, atau pembangunan gedung-gedung sekolah atau memang tidak ada penilaian dari Dinas Pendidikan sama sekali,” ungkap Waris. (sah)
Sumber : Analisa
