DOKUMEN KOPASSUS Wikileaks dari Papua

DUA pekan lalu, dua dokumen itu diunggah ke dunia maya. Yang pertama 25 halaman, dengan tulisan “Laporan Triwulan I Pos Kotaraja” dicetak tebal dengan huruf kapital di halaman satu. Yang kedua lebih sedikit, hanya 8 halaman. Dari judulnya, “Laporan Harian, Nomor: R/02/Laphar/IX/2007”, tampaknya ini adalah lampiran dokumen pertama.

Inilah versi Indonesia dari heboh Wikileaks, situs Internet yang dibuat jurnalis Australia, Julian Assange. Oktober lalu, Wikileaks membocorkan ribuan halaman dokumen militer Amerika di Afganistan. Di Indonesia, adalah jurnalis lepas Allan Nairn yang jadi sumber informasi. Pria Amerika yang bermukim di Indonesia ini memang sudah kenyang makan asam-garam liputan tentang militer Indonesia. Dia, misalnya, meliput langsung aksi brutal TNI saat menangani demonstrasi massa di Santa Cruz, Dili, Timor Timur, pada 1991.

Di blognya-www.allannairn.com, tempat kedua dokumen ini dirilis pertama kali-Nairn tidak menjelaskan bagaimana dia bisa memperoleh laporan panas ini. Namun sumber Tempo memastikan bahwa dokumen penting ini sengaja dibocorkan persis pada hari kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Jakarta, awal November lalu.

Isinya cukup terperinci. Dalam dokumen pertama, ada penjelasan bahwa laporan ini berasal dari sebuah satuan tugas bantuan intelijen yang beroperasi di wilayah Kotaraja, Papua. Kotaraja adalah satu wilayah di Distrik Abepura, Jayapura, yang sering digunakan sebagai lokasi unjuk rasa. Di sini ada kantor Majelis Rakyat Papua, Dewan Adat Papua, dan sekretariat sejumlah lembaga swadaya masyarakat.

Satuan ini-selalu disebut dengan kode “Satgas Ban-5 Kopassus, Pos I Kotaraja”-terdiri atas lima tentara berpangkat sersan dan dipimpin perwira berpangkat letnan: Lettu Inf. Nur Wahyudi. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari mereka dilengkapi sebuah kamera video dan kamera digital. Untuk transportasi, tim ini punya satu sepeda motor Honda GL-Pro dengan pelat nomor DS-4011-AJ. Sedangkan untuk makan, biaya komunikasi, dan operasional, sang ketua tim mendapat anggaran Rp 7,5 juta per bulan.

Di bagian akhir laporan, tim ini mengeluh kekurangan dana operasional. “Untuk menutupi kekurangan, kami meminta kiriman dari keluarga di Jakarta untuk mengisi pulsa telepon. Kadang kami juga meminjam pada teman.” Tak hanya itu. Mereka juga mengandalkan “pinjaman dari simpatisan”. Tak jelas berapa dana yang mereka pinjam dan dari mana sumbernya.

Meski disebut-sebut beranggaran cekak, tim intelijen ini aktif bergerak. Dalam periode laporan ini, September-Oktober 2007-tiga bulan pertama masa tugas tim ini di sana-Satgas 5 rajin menguntit aktivis demokrasi dan hak asasi manusia di Jayapura. Setiap hari mereka berkunjung ke kantor lurah dan kepala distrik untuk memastikan afiliasi politik aparat pemerintah itu. Keenam tentara ini juga gencar merekrut agen, informan, dan membuat kontak baru. Meski diakui “penyelidikan kadang sulit dilakukan, karena anatomi (warna kulit dan jenis rambut) kami berbeda.”

Isi dokumen yang paling penting adalah daftar tokoh yang dianggap mendukung ide Papua Merdeka. Ada 15 nama yang disebut sebagai “GSP/P di sana”. GSP/P singkatan Gerakan Separatis Politik. Dokumen hanya menyebut Mathias Wenda sebagai bagian dari GSP/B alias gerakan separatis bersenjata di Kotaraja. Tim Satgas menilai manuver politik para aktivis Papua jauh lebih “berbahaya” ketimbang aksi bersenjata.

Yang mengejutkan, hampir semua nama dalam daftar itu adalah tokoh terpandang di Jayapura. Ada Pendeta Socrates Sofyan Yoman (Ketua Gereja Baptis Papua), Pendeta Benny Giay (Ketua Gereja Kemah Injil Papua), Agustinus Alue Alua (Ketua Majelis Rakyat Papua, lembaga resmi bentukan pemerintah), dan Aloysius Renwarin (Direktur Elsham Papua).

Juga ada nama sejumlah pengurus Dewan Adat Papua seperti Thaha al-Hamid, Leonard Imbiri, dan Markus Haluk. Nama aktivis mahasiswa yang kritis dan vokal seperti Buchtar Tabuni dan Selfius Bobby juga masuk daftar hitam. Bahkan nama politikus Fraksi Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua, Yance Kayame, juga terselip di sana.

Bocornya daftar nama ini membuat banyak aktivis di Papua geram. “Ini upaya pembungkaman atas orang Papua yang lantang memprotes ketidakadilan,” kata Markus Haluk, pekan lalu. “Daftar ini dibocorkan untuk menjustifikasi penangkapan atau penculikan atas nama-nama di daftar itu,” katanya lagi.

Markus mengingatkan peristiwa pembunuhan atas aktivis Papua, seperti Arnold Ap (1984), Thomas Wanggai (1996), dan Theys Hiyo Eluay (2001), selalu didahului teror semacam ini. Theys, Ketua Presidium Dewan Papua, misalnya, dibunuh oleh sekelompok tentara Kopassus, sembilan tahun silam.

Socrates Sofyan sepakat. “Saya bukan tokoh Papua Merdeka, saya bukan siapa-siapa,” katanya ketika ditemui di kantornya, pekan lalu. “Saya hanya menentang sesuatu yang salah,” kata Socrates.

Sebagian besar nama dalam daftar itu mengaku mendapat teror, ancaman, dan merasa diintai ke mana pun pergi. Tak hanya itu, pekerjaan mereka pun kerap dirundung masalah. Gereja Baptis pimpinan Socrates, misalnya, kini pecah. Seorang pendeta lain, Perinus Kogoya, mengklaim kepemimpinan di gereja tersebut. Perselisihan itu sampai berujung pada bentrok massa, Maret lalu. “Ada pihak ketiga yang bermain,” kata Socrates.

Legitimasi Dewan Adat Papua sebagai perwakilan masyarakat adat di Papua juga dirongrong. Markus Haluk menuding pendirian Lembaga Musyawarah Adat sering kali punya motif politik: menggerus kepercayaan publik pada kelompoknya. “Kami sering dikontraskan dengan mereka,” katanya. Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut, membenarkan. “Kami dipecah-belah menjadi dua kubu,” katanya.

Dalam dokumen Kopassus, memang ada tahapan operasi yang disebut “fase pelemahan pengaruh dominan”. Dalam operasi itu, agen Kopassus akan mendekati tokoh masyarakat agar tidak lagi percaya pada sejumlah lembaga yang dicurigai punya motif separatisme.

Target operasi tim Satgas yang lain, Buchtar Tabuni, kini mendekam di LP Abepura. Dia ditangkap pada Desember 2008 dengan tuduhan makar. Ditemui di penjara pekan lalu, Buchtar mengaku tidak heran namanya masuk daftar Kopassus. Dia tak membantah disebut memperjuangkan kemerdekaan Papua. “Ini memang perbedaan ideologis,” katanya. Buchtar divonis tiga tahun penjara karena menuntut referendum.

Bagian lain dari dokumen Satgas Intel Kopassus membeberkan sejumlah data tentang keterkaitan target operasi mereka dengan perjuangan kemerdekaan Papua. Socrates Sofyan, misalnya, disebut-sebut pernah menemui Panglima Komando Pasukan Amerika di Pasifik, Laksamana Dennis C. Blair. Kedekatannya dengan Pendeta John Barr dari Solidaritas Gereja Asia di Australia juga dicurigai. “Saya tidak kenal Dennis Blair,” kata Socrates heran. “Kalau John memang sama-sama pendeta,” katanya. Dia membantah hubungan itu terkait dengan aktivitas politik.

Adapun Markus Haluk ditulis sering berkomunikasi dengan dua pendeta Amerika yang tinggal di Pos Tujuh, Sentani: Jimmy Yost dan Noam Killer. Ditemui pekan lalu, Jimmy kaget ketika tahu dia dan keluarganya diintai tentara.

Markus mengaku tak pernah berhubungan dengan dua orang Amerika itu. Dia menduga keterangan itu dimasukkan hanya untuk membenarkan kebijakan pemerintah menutup Papua dari orang asing.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono enggan berkomentar banyak tentang isi dokumen Kopassus yang bocor ini. Dicegat dua pekan lalu di Markas Besar TNI Cilangkap, Agus menegaskan keberadaan Kopassus di Papua legal dalam konteks menjaga daerah perbatasan. Soal dari mana dokumen itu bisa jatuh ke tangan wartawan, Agus mengangkat bahu, “Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, kebocoran dokumen bisa terjadi di mana saja.”
Sumber : Majallah tempo