Snowden Bocorkan Penyadapan SBY dan Menteri oleh Australia
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Senin, 18 Nov 2013
- print Cetak
JAKARTA – Hubungan Indonesia – Australia bakal semakin memanas. Pasalnya, Senin (18/11), whistleblower asal AS, Edward Snowden kepada media Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, membocorkan dokumen yang menunjukkan badan mata-mata Australia telah menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan sang istri, Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri senior juga menjadi target penyadapan.
AFP Melansir, dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate melacak aktivitas SBY dari telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009 lalu. Penyadapan itu berlangsung saat tokoh Partai Buruh Kevin Rudd menjabat sebagai perdana menteri.
Sebuah daftar memasukkan Wakil Presiden Boediono yang berada di Australia pekan lalu sebagai salah satu target. Ada juga mantan wakil presiden Yussuf Kalla, juru bicara kepresidenan urusan luar negeri, menteri pertahanan dan menteri informasi.
ABC menyebutkan, salah satu dokumen itu berjudul “3G Impact and Update”. Dugaannya itu adalah upaya intelijen Australia untuk mengikuti peluncuran teknologi 3G di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara. Sejumlah opsi penyadapan dibuat untuk memilih salah satu dari pemimpin Indonesia sebagai target.
Ya, laporan ini kembali mencuat saat hubungan Indonesia – Australia tegang lantaran ada tuduhan memata-matai terkait penanganan masalah manusia perahu yang menuju Australia melalui Indonesia.
Selain itu, bocoran Snowden ini mencuat hanya beberapa minggu setelah sejumlah laporan mengungkap bahwa pos-pos diplomatik Canberra di luar negeri termasuk di Jakarta terlibat jaringan pemantauan luas yang dipimpin Amerika Serikat. Menlu RI Marty Natalegawa pun marah atas dugaan tersebut. Laporan itu kemudian disusul oleh berita The Guardian yang menyebut bahwa AS dan Australia melancarkan operasi pemantauan gabungan terhadap Indonesia selama pembahasan ikilm yang diselenggarakan PBB di Bali 2007 lalu. (AFP/mas)
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
