Madina Harus Seriusi Sektor Pendidikan Agama

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab Mandailing Natal (Madina) harus mendorong semakin berkembangnya pondok pesantren dan MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah), pendidikan keagamaan dan kejuruan terkait dalam upaya lebih membumikan religiusitas dalam sendi-sendi kehidupan di Madina.

Itu dikatakan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Madina, Irwansyah Lubis SH yang juga anggota DPRD Madina, Kamis (2/1/2014.

PPP sendiri dalam APBD Madina 2014, telah memperjuangkan penambahan anggaran untuk pendidikan keagamaan berupa upaya menaikkan insentif guru Pontren dan MDA. Namun karena keterbatasan anggaran, Pemkab Madina menjanjikan akan mengabulkan itu pada Perubahan APBD nantinya.

Setidaknya insentif guru Pontren dan MDA dari Pemkab Madina sama dengan insentif guru mengaji Magrib yaitu sebesar Rp200-250 ribu perbulan, dari selama ini hanya Rp 100 ribu per bulan.

“Ini sudah sering kita perjuangkan setiap pembahasan anggaran, namun mengingat keterbatasan anggaran, Pemkab Madina menjanjikan akan menampung itu pada perubahan APBD tahun ini juga. Harapan kami Pemkab Madina tidak menundanya lagi, karena kita sangat prihatin melihat gaji yang diperoleh para ulama dan ustadz-ustadzah kita,” ujarnya seperti dikutip Harian Metro Tabagsel.

“Bagaimana bisa mereka mengajar maksimal jika gaji yang diperoleh tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka, artinya ini demi perbaikan pendidikan keagamaan di Madina, sebab yang namanya lembaga pendidikan semuanya adalah sama,” ungkap Irwansyah yang juga Caleg DPRD Madina dari PPP Dapil 3 nomor urut 1 itu.

Selain pendidikan keagamaan, Pemkab Madina juga harus memperhatikan pendidikan kejuruan yaitu SMK baik negeri maupun swasta, dan saat ini memang yang paling urgen dan diprioritaskan bukan lagi pendidikan gratis tetapi peningkatan mutu pendidikan di sekolah kejuruan.

“Sekolah Kejuruan sebagai upaya mencetak tenaga ahli dan terampil, mengingat daerah kita memiliki potensi Sumber Daya Alam yang kaya dan sungguh luar biasa. Namun tidak bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat hanya disebabkan tidak adanya tenaga ahli dan terampil, misalnya potensi pertambangan, perkebunan dan pertanian yang luar biasa,” jelasnya.

“Ironisnya sampai sekarang kita belum mampu mendirikan sekolah khusus di bidang itu, meskipun tidak dengan mendirikan sekolah khusus setidaknya indikator dalam pemberdayaan potensi alam yang ada di daerah kita bisa disinkronkan dengan melengkapi sarana dan fasilitas di sekolah, sehingga ke depan lahir lulusan sekolah kejuruan di Madina yang siap kerja dan ahli di bidangnya untuk mengelola SDA yang ada di Madina agar benar-benar kekayaan alam itu bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya lagi.

Selain itu, sistem pelayanan kesehatan gratis yang dicanangkan Pemkab juga perlu dipertajam agar lebih objektif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya dengan program pelayanan kesehatan berbasis desa.

“Efektifnya adalah dengan memaksimalkan pelayanan kesehatan di tingkat desa misalnya melengkapi alat kesehatan di Poskesdes, tenaga medis harus stand by 24 jam, sehingga tidak terjadi seperti selama ini, pelayanan kesehatan di tingkat desa seolah-olah tidak ada akibat seringnya petugas kesehatan merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum atau Puskesmas.

Yang berakibat program peningkatan pelayanan kesehatan pemerintah itu tidak berjalan, dan inilah yang akan kami perjuangkan ke depan, semoga paradigma dan program yang selama ini bisa lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Madina,” tambahnya.

Sumber: Metro Tabagsel (JPNN)
Editor : Dahlan Batubara