Kamis, 22 Okt 2026
light_mode

KPK Dalami Pengaduan Dugaan Korupsi Bupati Dairi

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Selasa, 4 Feb 2014
  • print Cetak

JAKARTA – Divisi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih terus menelaah laporan pengaduan dugaan korupsi Bupati Dairi, Jhonny Sitohang Adinegoro yang disampaikan “Masyarakat Peduli Dairi” pertengahan Januari lalu.

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, penelaahan sangat diperlukan sebagai pintu masuk bagi upaya penanganan dugaan korupsi.

Karena itu prosesnya juga tidak dapat dipastikan akan memakan waktu berapa lama untuk segera ditindaklanjuti. Sebab sepenuhnya tergantung dari kelengkapan alat bukti yang dibutuhkan dari pengaduan yang ada.

“Kalau ditanya berapa lama prosesnya, itu tergantung kelengkapan alat buktinya. Jadi kita tidak bisa memastikan. Intinya setiap ada laporan pengaduan, KPK tetap akan menelaah terlebih dahulu. Dan untuk itu ada tim yang menangani,” kata Johan di Jakarta, Senin (3/2).

Menurut Johan, KPK setidaknya membutuhkan dua alat bukti permulaan terkait dugaan korupsi yang diduga dilakukan Bupati Dairi, Jhonny Sitohang Adinegoro.

Hal tersebut sebagaimana mekanisme yang selama ini telah berjalan di KPK. “Kalau ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, siapa pun bisa dijadikan tersangka,” ujarnya.

Menurut Johan, KPK dapat memproses pengaduan ke tahap penyelidikan, jika dari pengaduan ditemukan dugaan adanya dugaan korupsi penyelewengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Dairi, yang melibatkan penyelenggara negara.

“Lalu ada atau tidak penyalahgunaan uang negara dalam pengelolaannya. Jadi setiap pengaduan akan ditelaah secara menyeluruh. Tidak mengkaji hal yang diadukan saja. Selain itu KPK juga lebih melihat kepada kelengkapan bahan pengaduan, jadi tidak hanya kontak person dari si pengadu semata,” katanya.

Sebagaimana diketahui, sekelompok orang yang mengatasnamakan “Masyarakat Peduli Dairi” melaporkan Bupati dan sejumlah pejabat pengelola DAK bidang pendidikan ke KPK, Senin (11/1) lalu. Sebagai bukti permulaan, dalam pengaduannya MPD turut menyertakan bukti awal dugaan korupsi dalam bentuk compact disk (CD), foto dan sejumlah file lain. (jpnn)

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasus Pembunuhan di Runding, Korban Diduga Diculik Dari Tempat Usaha Galundung

    Kasus Pembunuhan di Runding, Korban Diduga Diculik Dari Tempat Usaha Galundung

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA||Mandailing Online – Fardiansyah Sitompul (36), warga Panyabungan Tonga, Kabupaten Mandailing Natal, menjadi korban pembunuhan sadis oleh sekelompok orang pada Rabu dinihari (8/4/2026) di Desa Runding, Kecamatan Panyabungan Barat. Korban diduga diculik dari tempat usaha galundungnya di samping rumahnya, meninggalkan sepeda motor dan sandal. Kerabat korban, Yakub, mengungkapkan bahwa korban tidak memiliki musuh dan tidak […]

  • Biaya Penerbitan Sertifikat Tanah Capai 1,2 Juta

    Biaya Penerbitan Sertifikat Tanah Capai 1,2 Juta

    • calendar_month Senin, 18 Mar 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) : Biaya penerbitan sertifikat tanah 1.000.000 hingga 1.200.000 rupiah. Akibatnya warga menjerit. Sejumlah warga Desa Air Apa, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengungkapkan, aparat desa mematok target rupaiah itu untuk pengurusan satu sertifikat tanah. Padahal, pemerintah pusat sudah menegaskan bahwa biaya penerbitan sertifikat gratis alias tak ada pungutan biaya. “Kami […]

  • Ketua KPU Madina Laporkan Uang Hadiah Pernikahannya ke KPK

    Ketua KPU Madina Laporkan Uang Hadiah Pernikahannya ke KPK

    • calendar_month Jumat, 7 Feb 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Banyak menerima hadiah uang dan barang di pesta pernikahannya, Ketua KPU Madina Agussalam Nasution bukannya memanfaatkannya memperkaya diri. Malah membawa uang itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bah fuang !!!. Hadiah berupa uang dan barang itu ia peroleh dari para tamu termasuk sejumlah ketua partai dan caleg ketika pesta pernikahannya di […]

  • Kasus di Dinas Kesehatan Madina, Jaksa Jangan Main Mata

    Kasus di Dinas Kesehatan Madina, Jaksa Jangan Main Mata

    • calendar_month Kamis, 30 Jun 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sejumlah kalangan di Mandailing Natal mengharapkan Kejakasaan Negeri  Mandailing Natal (Madina) tidak main mata dengan oknum-oknum di Dinas Kesehatan Madina terkait kasus karupsi yang kini ditangani Kejaksaan Agung. “Saya mengharapkan agar tidak ada yang bermain di kasus Dinas Kesehatan itu. Sebab, pihak Aliansi Masyarakat Peduli  Madina sudah bekerja keras membersihkan koruptor […]

  • Kasus CPNS Dilaporkan ke KPK

    Kasus CPNS Dilaporkan ke KPK

    • calendar_month Selasa, 4 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan segera melaporkan kasus dugaan suap dalam penentuan kelulusan CPNS di 33 pemkab dan pemko se Sumatera Utara Tahun 2010 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Direktur LBH Medan Nuriono di Medan, Sabtu (01/01/2011). Dijelaskannya, kasus yang sama terjadi di Pemkab Padang Lawas pada Tahun 2009 lalu. Saat itu, […]

  • Kasat Reskrim Madina Bantah Pemanggilan Pengusaha Galundung dan Tong

    Kasat Reskrim Madina Bantah Pemanggilan Pengusaha Galundung dan Tong

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ): maraknya kabar bahwa pengusaha gelundung dan tong dipanggil unit Reskrim Polres Madina membuat para pengusaha kuwatir. Maraknya Penambangan Tanpa Izin di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memang menjadi berkah bagi para pengusaha Glundung dan Tong yang merupakan usaha kecil untuk pemisah bijih emas. Salah seorang pengusaha Glundung di Hutabargot yang enggan […]

expand_less