Minggu, 31 Mei 2026
light_mode

Dugaan Pengendapan BPJS, Bupati Juga Bertanggungjawab

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 23 Sep 2014
  • print Cetak

 

PANYABUNGAN (Mandailing Online) Plt.Bupati Madina, Dahlan Hasan dinilai juga harus ikut bertanggung jawab terhadap dugaan pengendapan dana BPJS (Badan Penyelengara Jaminan Sosial) Kesehatan di Dinas Kesehatan Mandailing Natal (Madina) sebesar Rp.5,1 Milyar pada salah satu bank di kota Panyabungan

“Pencairan BPJS kesehatan ini tentu diketahui oleh Plt Bupati Madina, karena setiap pengeluaran uang pada Kas Daerah tentu diketahui oleh Plt Bupati Madina,” ungkap Wakil Bupati LIRa (Lumbung Informasi Rakyat) Madina, Abdul Waris Ray kepada wartawan, Selasa (23/9/2014) di Panyabungan.

Menurutnya, dana tersebut telah dikembalikan kepada Kas Daerah akibat belum disalurkannya kepada puskesmas – puskesmas selama 6 bulan terhitung Januari – Juni 2014.

“Kalaupun ada kesalahan tentang mekanisme pencairan tetapi uang telah diambil dari Kas Daerah dan diduga telah diendapkan pada salah satu Bank, artinya telah ada upaya untuk melakukan korupsi,” kata Waris.

Berbagai media massa telah banyak mengangkat berita kasus dana BPJS yang belum disalurkan ke puskesmas-puskesmas oleh Dinas Kesehatan Madina.

“Persoalan dana BPJS yang tidak disalurkan ini tidak mungkin tidak diketahui oleh Plt Bupati Madina,” kata Waris.

Dikatakan Waris, persoalan BPJS ini diduga sengaja dibiarkan oleh Plt Bupati Madina menjadi bola liar, padahal keluhan tidak dicairkannya dana BPJS sudah berlangsung cukup lama.

“Keluhan dari pihak Puskesmas sudah lama, namun tidak kunjung ditanggapi oleh Plt Bupati Madina, malah terkesan membiarkannya,” kata Waris.

Jika dana BPJS 5,1 Milyar itu sengaja diendapkan di salah satu bank, maka tentu mendapatkan bunga bank dari dana non budgeter yang sumbernya dari dana negara.

“Jika persoalan ini harus dibawa keranah hukum, sudah bisa, karena ada upaya-upaya untuk melakukan korupsi serta mendapat pemasukan dana non budgeter yang sumber dananya yang berasal dari anggaran negara, artinya telah terjadi penyalahgunaan jabatan,” kata Waris.

Peliput : Maradotang Pulungan

Editor  : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pesta Seks, Warga Giring Kontraktor dan 2 Wanita

    Pesta Seks, Warga Giring Kontraktor dan 2 Wanita

    • calendar_month Jumat, 4 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    LUBUKPAKAM-Warga Dusun II, Gang Sempurna, Desa Sekip, Lubukpakam, Selasa (1/2) sekira pukul 02.00 WIB mendadak heboh. Pasalnya, sebuah rumah kontrakan milik Said Siregar yang dihuni janda beranak satu Tina boru Hutabarat (24) digerebek puluhan warga bersama kepala dusun, Suliman. Warga menangkap basah Tina bersama temannya Mariana serta seorang pria bernama Erwin asyik bergumul ria di […]

  • Bawaslu Madina Mintai Keterangan Pelapor Cabup SN Gunakan LHKPN Cacat Administrasi

    Bawaslu Madina Mintai Keterangan Pelapor Cabup SN Gunakan LHKPN Cacat Administrasi

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) bergerak cepat menyikapi laporan terhadap calon bupati Pilkada Madina 2024,SN yang diduga menggunakan bukti pelaloparan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) diluar persyaratan sesuai Peraturan Komisi Pemilhan Umum ( PKPU) RI ” Iya benar pada hari ini saya sebagai Pelapor […]

  • Mustahil Sumut kuasai 58,88 persen Inalum

    Mustahil Sumut kuasai 58,88 persen Inalum

    • calendar_month Kamis, 17 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Meski tahap nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) belum menemukan titik terang, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut), Tengku Erry Nuradi mengatakan Pemerintah Privinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana untuk membeli saham PT Inalum hingga 58,88 persen. Menyikapi pernyataan Tengku Erry, Ketua Komisi D DPRD […]

  • Dewan Nakal Diberi Sanksi

    Dewan Nakal Diberi Sanksi

    • calendar_month Jumat, 3 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Medan segera memberikan teguran kepada anggota dewan yang jarang masuk. Pasalnya, dari 50 anggota dewan, yang hadir dalam kegiatan sehari-harinya hanya berkisar 30 orang saja. Sangat jarang 50 orang anggota dewan hadir sekaligus. “Untuk itulah kita segera memberikan sanksi bagi para oknum anggota dewan yang bolos kerja kecuali ada […]

  • Madina Tertibkan Truk Melebihi Tonase

    Madina Tertibkan Truk Melebihi Tonase

    • calendar_month Kamis, 26 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan. Pemkab Madina akan menertibkan truk-truk yang melebihi tonase melintasi jalan lintas pantai barat Madina. Karena kapasitas jalan tersebut maksimal 8 ton. Selama ini truk kelebihan tonase sering lewat sehingga mempercepat kerusakan jalan lintas pantai barat,” kata Kadis Perhubungan Madina, Harlan Batubara, di Panyabungan, Rabu ( 25/1). Selain karena desakan masyarakat, penertiban truk-truk itu juga […]

  • Pengangguran Meningkat di Indonesia, Ulah Siapa?

    Pengangguran Meningkat di Indonesia, Ulah Siapa?

    • calendar_month Selasa, 22 Okt 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Intan Marfuah Aktivis Muslimah Sebanyak 248 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan diduga tidak tertib dalam melaporkan lowongan pekerjaan ke Disnakertrans Kabupaten Kutai Barat. Dari jumlah tersebut, hanya 20 perusahaan yang melapor, itu pun tidak secara rinci jumlah tenaga kerja yang bekerja di sana (kaltimpost.id). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten […]

expand_less