Pemda Se-Tabagsel Harus Total Tangani Covid-19
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Sabtu, 28 Mar 2020
- print Cetak
Anggota DPRD Sumut, H. Fahrizal Efendi Nasution,SH
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Melihat grafik perkembangan ODP dan PDP yang terus naik, pemerintah daerah di Tabagsel harus totalitas menanggulangi covid-19.
Pemerintah daerah tidak bisa lagi setengah-setengah.
Kepala daerah melalui gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 yang dalam hal ini kepala BPBD harus mengintensifkan konsolidasi lintas sektoral agar informasi terkait dengan virus Corona harus up to date secara tepat dan akurat beserta langkah-langkahnya.
Itu dikatakan Anggota DPRD Sumut, H. Fahrizal Efendi Nasution,SH di Panyabungan, Sabtu (28/4/2020) setelah sebelumnya melakukan silaturrahim dengan pemda/pemko di Tabagsel, terkait sistem penanganan Covid-19.
“Kita tentu tidak lupa sampaikan apresiasi kepada ketua gugus tuga covid -19 Kabupaten Madina yang meresfon berbagai masukan, termasuk pembuatan posko di seluruh perbatasan yg dijadikan pintu-pintu masuk warga yang dalam perjalanan dari zona merah endemik covid -19, sehingga ada pemeriksaan suhu badan dan penyemprotan disinfektan kepada seluruh penumpang dan kenderaan yang melintas, kita tentu lebih baik mencegah daripada mengobati,” kata politisi Hanura ini.
Fahrizal juga meminta Pemda Madina mendirikan posko posko pemeriksaan di dalam kota Panyabungan berikut fasilitasnya yang berfungsi melakukan pendataan warga yang dalam perjalanan.
Di sisi lain, Fahrizal juga menghimbau pemerintah daerah di kawasan Tabagsel untuk mempersiapkan kebijakan bantuan sembako secara gratis kepada masyarakat kategori tidak mampu secara ekonomi dalam mewanti wanti apabila madih ada perpanjangan hari libur setelah 14 hari kedepan.
Termasuk mengantisipasi perpanjangan masa darurat corona hingga 29 mei 2020 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai SK BNPB Nomor 13.A Tahun 2020.
Persiapan kebijakan bantuan sembako ini juga sebagai bentuk persiapan bilamana kebijakan lockdown di daerah harus diterapkan.
“Pemerintah daerah kita minta harus benar-benar hadir di tengah masyarakat membantu setiap kebutuhan dasar sehingga kita bisa pastikan masyarakat tidak ada yang lapar,” katanya.
Peliput : Dahlan Batubara
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
