Danau Toba dikelola swasta?

TOBASA –Setelah dibentuk oleh peristiwa alam selama ratusan tahun lalu, kawasan Danau Toba berubah menjadi keajaiban alam luar biasa. Tapi selama puluhan tahun sejak pariwisata modern dikenal peradaban manusia, wisata ke kawasan ini tak kunjung booming ke manca negara. Wacana pengelolaan oleh swasta pun mencuat.

Almarhum T Rizal Nurdin pernah membuat gebrakan dengan kegiatan Network of Regional Governments for Sustainable Development (NRG4SD). Ini adalah jaringan gubernur dari berbagai negara di dunia, Arnold Swazenegger sebagai Gubernur California adalah salah satu anggotanya.

Utusan dari berbagai negarapun hadir dalam acara tersebut. Danau Toba pun meriah tak ubahnya seperti Bali. Tapi sepeninggalnya almarhum, gaung kegiatan tersebut tak terdengar lagi bahkan sayup-sayup hilang. Ini karena penanganan Danau Toba adalah masalah kompleks. Sejak masa otonomi daerah, sejak itu pula dimulainya penanganan Danau Toba secara parsial.

Setelah mengalami proses pemekaran daerah, sekarang ada tujuh daerah yang dialiri air danau. Mereka adalah Kabupaten Samosir, Tobasa, Dairi, Humbang Hasudutan, Tanahkaro, Simalungun dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Selain punya program masing-masing, ketujuh daerah ini juga punya egonya masing-masing. Karena masing-masing marga dalam sistim hubungan kekerabatan masyarakat Batak ada raja yang mesti dilayani. Masalah lebih kompleks ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa benar-benar berperan sebagai koordinator bagi daerah-daerah ini.

“Kunjungan saya kemarin ke kawasan Danau Toba menyiratkan betapa daerah-daerah dalam wilayah Danau Toba juga menyadari hambatan desentralistik dan persoalan budaya tersebut. Bahkan saya menangkap kesan kalau para aparat pemerintahan daerah di sana letih menghadapi persoalan seperti ini,” kata Asisten Ekonomi Pembangunan Tobasa, Saibon Sirait,pagi ini.

Menurutnya, penanganan memang belum terintegrasi, masih menjalankan program masing-masing. Harus ada keterlibatan provinsi melakukan fungsi koordinasi menyatukan persepsi daerah-daerah ini. Kalau Tobasa sendiri tak akan mampu.

Mungkin karena selalu menghadapi masalah yang sama, menyangkut masalah budaya dan kemampuan daerah, sekira setahun lalu dicetuskan bersama apa yang disebut Lake Toba Regional Management (LTRM). Ini adalah semacam forum bersama 7 kabupaten yang dialiri dalam kawasan Danau Toba.

Tujuan dibentuknya forum ini adalah penanganan secara bersama (terintegrasi) kawasan wisata Danau Toba. Sedangkan topik kajian forum menyangkut hal-hal seperti industri pariwisata, agribisnis, transportasi yang saling menguntungkan dan Usaha Kecil Menengan (UKM).

Sejak setahun lalu pula forum ini telah mewacanakan penanganan kawasan wisata Danau Toba secara profesional. Ini tentu berarti pengelolaan kawasan wisata ini oleh pihak swasta atau investor.

‘’Sudah banyak tawaran investor yang mau menanamkan modalnya. Tapi saya masih menahan diri,’’ kata Mangindar Simbolon, selaku ketua forum ini. Namun sayang dia masih belum mau “membocorkan” siapa investor dimaksud.

Menurut Mangindar, sejak dicetuskan, ide ini disambut baik oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta. Mereka bahkan mendukung penuh terlaksananya pengembangan objek wisata Danau Toba untuk ditangani secara profesional.
Sumber : Waspada