Jumat, 5 Jun 2026
light_mode

Setahun Lagi Pilgubsu, Partai Besar Mulai Bicara Soal Koalisi Golkar Sudah Punya Nama

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 16 Jan 2012
  • print Cetak

MEDAN- Kata koalisi seolah tak bisa dipisahkan, ketika berbicara mengenai pemilihan umum (Pemilu). Begitupun Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013.

Kemana arah koalisi partai-partai besar di Sumut seperti Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Indonesia Perjuangan (PDI P), dan Partai Demokrat dalam mengusung jago-jagonya dalam Pilgubsu 2013 mendatang?

Dalam perkembangan saat ini, dari sumber Sumut Pos diperoleh informasi bahwa arah koalisi partai-partai besar di Sumut saat ini masih cair. Maksudnya, masih sebatas simulasi atau masih bisa berubah-ubah setiap saat. Meski begitu, arah koalisi keempat partai besar tadi sudah bisa terlihat.
Menurut sumber tersebut, Partai Golkar sepertinya mengarahkan arah koalisinya ke Partai Hanura. Sedangkan untuk PKS, sangat berpeluang untuk mengulang apa yang telah dilakukan, khususnya pada Pilgubsu 2008 lalu. Dimana, PKS lebih memprioritaskan menggandeng partai-partai berbasis Islam seperti, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan partai Islam lainnya.

Untuk PDI P, kata sumber yang juga merupakan salah seorang elit partai di Sumut ini, untuk PDI P berpotensi menggandeng Partai Damai Sejahtera (PDS).
Bagaimana dengan Partai Demokrat? Untuk partai penguasa ini, kata sumber tersebut, berdasarkan aturan yang ada menyatakan, Demokrat bisa mengajukan atau mengusung calonnya sendiri, tanpa melakukan koalisi dengan partai lain.

“Partai yang mendapatkan 15 persen suara, atau untuk di legislatif Sumut berarti sekitar 15 kursi, maka partai itu bisa mengusung calonnya. Sudah mulai terlihat kalau di dewan, arahnya Golkar ke Hanura. Golkar punya 13 kursi, kalau koalisi dengan Hanura yang punya 5 kursi sepertinya sudah pas. Untuk PKS tetap ke partai Islam. PKS di legislatif punya 11 kursi, jika ditambah PPP yang gabung dengan PKB dengan 5 kursi juga sudah cukup. Kemudian PDI P. Partai ini  punya 12 kursi, jadi kalau berkoalisi saja dengan PDS yang punya 5 kursi sudah cukup. Yang sudah tenang Demokrat, karena punya 27 kursi di legislatif. Tidak koalisi pun, sudah bisa mengusung calon,” jelas sumber tersebut.

Mengenai calon-calon yang bakal maju, sumber tersebut menuturkan, PKS akan tetap dengan Gatot, PDI P juga kelihatannya tetap dengan Tri Tamtomo, sedangkan Demokrat memiliki jagoan HT Milwan selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumut.

Bagaimana dengan Golkar sendiri? Nah, mengenai itu, sumber itu menyatakan, sudah ada beberapa nama yang mulai merapat dan menunjukkan keinginannya untuk maju dari Golkar antara lain Anggota DPR RI Chairuman Harahap dan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu.

“Yang maju dari Golkar ada Chairuman Harahap dan Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu. Untuk Ngogesa, sebenarnya dia didorong oleh elit-elit partai. Dan pengaruh Syamsul Arifin, yang mendorong elit-elit Golkar di Sumut ini. Untuk Demokrat, HT Milwan cukup berminat dan berambisi. Tapi sebenarnya masih layak maju jadi nomor dua. Kemudian ada juga nama Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro. Untuk nama ini, memang sangat ambisius. Kalau PKS tetap Gatot, PDI P sepertinya Tri Tamtomo,” ungkapnya.

Terkait isu tersebut, Penasihat Fraksi PKS DPRD Sumut Muhammad Nuh yang dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (15/1) menyatakan, PKS sudah melakukan penjajakan arah koalisi. Dan bukan hanya koalisi partai, PKS juga melakukan survey dalam rangka koalisi figur yang akan diusung nantinya di Pilgubsu 2013 mendatang.

M Nuh juga menuturkan, sejauh ini ada beberapa nama yang telah diajukan oleh para kader PKS di Sumut, dan telah diserahkan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS pusat.

Sayangnya, mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut ini, enggan menjabarkan jumlah dan nama-nama yang diajukan ke DPP PKS pusat.
Begitu pula, ketika ditanya apakah Gatot masuk dalam nominasi yang diajukan ke DPP untuk maju ke Pilgubsu 2013 mendatang, serta kader PKS yang saat ini menduduki jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tiffatul Sembiring.

“Mengacu UU No.32 Tahun 2004 yang masih berlaku, peta koalisi saat ini masih dalam penjajakan. Tapi semuanya itu mungkin-mungkin saja. Selain itu, yang penting juga adalah koalisi figur. Koalisi figur ini, malah lebih jadi perekat. Ya, kita wait and see dengan regulasi yang ada. Secara formal, DPP belum memutuskan. Keputusan itu juga membahas dasar survey, pasangan calon serta mitra koalisi,” ungkapnya.

Lebih lanjut M Nuh mengatakan, dalam penentuan calon yang akan diusung pada Pilgubsu 2013, ditentukan berdasarkan rapat pleno DPP PKS pusat.
“Pilgubsu itu keputusannya berdasarkan rapat pleno DPP. Yang di daerah hanya mengikuti. Memang, suara kader di daerah sudah ada memasukkan beberapa nama, dan sudah diserahkan ke DPP. Belum defintif dan secara rinci belum untuk dipublikasikan dan akan diteliti di DPP. Jadi, karena di DPP maka di di daerah tidak membahasnya,” katanya.

Bagaimana dengan arah koalisi partai? Apalagi, diketahui pada 2008 lalu, PKS berkoalisi dengan PPP dalam mengusung Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho (Syampurno).

Namun, beberapa waktu lalu PPP terlihat relatif keras mengkritisi Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu yang notabene berasal dari PKS. Apakah ada peluang tetap koalisi atau tidak melanjutkan koalisi dengan PPP?

Mengenai hal itu, M Nuh menuturkan, saat ini semua Partai Politik (Parpol) sudah bisa memasang kuda-kuda. Jadi, bisa saja nantinya PKS kembali melanjutkan koalisi dengan PPP, dan tidak menutup kemungkinan tidak melanjutkannya.

“Politik itu bisa berubah-ubah, tidak bisa ditentukan. Koalisi partai itu pasti, karena partai politik,” terangnya.

Sedangkan itu, dari pihak Golkar melalui Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga yang berasal dari Fraksi Golkar, ketika dikonfirmasi nama-nama calon dari Golkar seperti, Chairuman Harahap dan Ngogesa Sitepu tidak menjawabnya secara eksplisit.

“Untuk yang itu, belum tahu dan belum ada perkembangan. Kalau soal kekuatan mengusung calon, benar bila harus ada 15 persen suara atau dengan kata lain, mesti ada 15 orang perwakilan yang duduk di legislatif. Tapi keadaan saat ini masih belum pasti. Segala kemungkinan masih berpeluang terjadi,” jawabnya.(ari.sumutpos)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Indonesia Jangan Latah! LGBT Haram dan Selamanya Haram!

    Indonesia Jangan Latah! LGBT Haram dan Selamanya Haram!

    • calendar_month Selasa, 6 Sep 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Djumriah Lina Johan Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban Beberapa negara yang masuk dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bersiap melegalkan hubungan sesama jenis. Singapura, misalnya, kini bersiap melegalkan hubungan sesama jenis. Jika terwujud, mereka bakal menyusul Thailand dan Vietnam yang sudah resmi melegalkan pernikahan sesama jenis. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Persatuan Islam […]

  • Anak Santri Diharap Membawa Perubahan Madina

    Anak Santri Diharap Membawa Perubahan Madina

    • calendar_month Jumat, 27 Nov 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Calon bupati dan wakil bupati mandailing natal nomor urut 3, Saparuddin Haji yang berlatar belakang seorang santri dan Miswaruddin Daulay, S.Pd seorang dosen diharapkan dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan di Kabupaten Madina 5 tahun kedepan. Itu diungkapkan seorang warga Panyabungan, Muhammad Azwar Nasution yang juga santri alumni Pesantren Musthofawiyah Purba Baru, […]

  • KPK Dalami Pengaduan Dugaan Korupsi Bupati Dairi

    KPK Dalami Pengaduan Dugaan Korupsi Bupati Dairi

    • calendar_month Selasa, 4 Feb 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Divisi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih terus menelaah laporan pengaduan dugaan korupsi Bupati Dairi, Jhonny Sitohang Adinegoro yang disampaikan “Masyarakat Peduli Dairi” pertengahan Januari lalu. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, penelaahan sangat diperlukan sebagai pintu masuk bagi upaya penanganan dugaan korupsi. Karena itu prosesnya juga tidak dapat […]

  • Warga Panyabungan Harapkan Fakhrizal Efendi Nasution Visioner Setelah Dilantik Jadi Anggota DPRD Sumut

    Warga Panyabungan Harapkan Fakhrizal Efendi Nasution Visioner Setelah Dilantik Jadi Anggota DPRD Sumut

    • calendar_month Jumat, 16 Jun 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Masyarakat Mandailing Natal berharap Fakhrizal Efendi Nasution mampu membawa aspirasi rakyat di kawasan Tapanuli Bagian Selatan paska pelantikannya menjadi anggota DPRD Sumut. “Kita berharap beliau memiliki visi yang tajam bagi semua sektor di Mandailing Natal,” kata warga Panyabungan, Nuskholis Pulungan kepada Mandailing Online, Jum’at (16/6/2017) di pasar Panyabungan. Fakhrizal Efendi […]

  • Mandailing Miliki Budaya dan Sejarah Ribuan Tahun

    Mandailing Miliki Budaya dan Sejarah Ribuan Tahun

    • calendar_month Jumat, 4 Mei 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution menyatakan bahwa Bumi Gordang Sambilan memiliki pesona kearifan budaya dan catatan sejarah yang panjang sejak ribuan tahun yang lalu. Mandailing tercatat dalam sejarah nusantara sebagai negeri yang bermartabat dan menjadi incaran kerajaan-kerajaan nusantara lain. karena itu kawasan ini selalu menjadi objek kajian yang menarik bagi […]

  • Aliansi Mahasiswa dan Pers Berdemo di DPRD Madina

    Aliansi Mahasiswa dan Pers Berdemo di DPRD Madina

    • calendar_month Senin, 5 Jun 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online) : Puluhan orang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pers mendatangi Kantor DPRD Mandailing Natal ( Madina ), Senin 5/6/23. Mereka meminta agar DPRD mengevaluasi kinerja Inspektorat Madina karena dinilai arogan. Selain itu pengunjuk rasa meminta Bupati mencopot Kepala Kantor Inspektur Rahmad Daulay karena dinilai tertutup memberikan informasi ketika dikonfirmasi. Usai melakukan orasi, Wakil […]

expand_less