Pemekaran: Jalan Pintas Penguasaan atau Jalan Panjang Kesejahteraan?

Oleh: Tim Mandailing Epicentrum

Ada satu kesalahan berpikir yang terus berulang setiap kali wacana pemekaran daerah muncul: seolah-olah membelah wilayah otomatis berarti membagi kesejahteraan. Padahal, pengalaman sejak era Reformasi 1998 justru menunjukkan hal yang lebih rumit — dan seringkali lebih pahit.

Pemekaran, dalam praktiknya – baik untuk provinsi atau kabupaten/kota, terlalu sering menjadi proyek elite, bukan jawaban atas kebutuhan rakyat.

Kehendak memekarkan Sumatera Tengah, Tapanuli, Asahan Labuhanbatu dan Nias, serta Pantai Barat Mandailing dan lain-lain, belum tentu bisa mempercepat kesejahteraan ke rakyat.

Pertama: Evaluasi yang Sengaja Dilupakan

Mari jujur. Sudah puluhan daerah otonom baru lahir sejak awal 2000-an. Tapi pertanyaannya sederhana: apakah rakyatnya lebih makmur?

Banyak studi dan pengalaman lapangan menunjukkan pola yang berulang:
– APBD habis untuk belanja birokrasi, bukan pelayanan publik;
– Pilkada berubah menjadi arena transaksi;
– Infrastruktur dasar tetap tertinggal

Alih-alih memperpendek rentang kendali pelayanan, pemekaran sering hanya memperpendek jalur distribusi kekuasaan.

Dan di titik ini, demokrasi lokal justru mengalami degradasi: dari partisipasi menjadi transaksional.

Kedua: Pemekaran sebagai Proyek Penguasaan

Ini bagian yang jarang diucapkan terang-terangan.

Pemekaran seringkali bukan tentang mendekatkan negara ke rakyat, tapi mendekatkan sumber daya ke kelompok tertentu. Ketika wilayah dipecah, yang berubah bukan hanya peta administrasi — tetapi juga:
– peta konsesi sumber daya alam;
– peta jaringan patronase;
– peta kontrol atas tenaga kerja lokal.

Dengan kata lain, pemekaran bisa menjadi strategi untuk “memotong garis komando” — agar akses terhadap SDA dan SDM tidak lagi terlalu panjang dan bisa dikendalikan lebih sempit.

Ini bukan asumsi liar. Ini sudah menjadi pola. Cermati baik-baik!

Dan kalau ini yang terjadi, maka pemekaran bukanlah desentralisasi — melainkan fragmentasi kekuasaan yang lebih eksploitatif.

Ketiga: Ilusi Kedaulatan Tanpa Kapasitas

Banyak yang mengira, dengan menjadi daerah otonom, otomatis punya kuasa menentukan nasib sendiri.

Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya:
– kapasitas fiskal lemah;
– ketergantungan tinggi ke pusat;
– birokrasi belum matang; dan
– elite lokal belum siap secara etik maupun teknokratik.

Akhirnya, daerah baru hanya menjadi “negara kecil” yang rapuh — mudah ditarik ke dalam permainan oligarki yang lebih besar.

Kedaulatan tanpa kapasitas hanyalah ilusi administratif.

Keempat: Demokrasi yang Dipersempit Jadi Ambisi Jabatan

Ini deskripsi yang paling vulgar.

Pemekaran sering dihitung dengan logika:
“Berapa kursi bupati? Berapa kursi DPRD? Siapa dapat posisi?”

Bukan:
“Bagaimana desain ekonomi wilayahnya? Apa basis produksinya? Siapa yang menguasai rantai nilai?”

Kalau motifnya hanya memperbanyak jabatan, maka pemekaran bukanlah solusi — melainkan reproduksi masalah dalam skala yang lebih kecil.

Dan pada titik ini, rakyat hanya menjadi penonton dari kompetisi elite yang makin sempit tapi makin intens.

Lalu, Harus Bagaimana?

Pemekaran tidak salah. Tapi tanpa kesadaran kolektif yang matang, ia bisa menjadi jebakan struktural.

Ada prasyarat yang tidak bisa ditawar:
1. Kesadaran Kritis Kolektif
Masyarakat harus tahu: untuk siapa pemekaran ini? Siapa yang akan diuntungkan?

2. Desain Ekonomi yang Jelas
Bukan sekadar batas wilayah, tapi bagaimana daerah itu hidup dan berkembang.

3. Kesiapan SDM dan Etika Elite

Tanpa ini, otonomi hanya akan melahirkan raja-raja kecil.

4. Penguasaan atas SDA oleh Rakyat
Kalau tidak, pemekaran hanya mempermudah eksploitasi dalam skala lokal.

Penutup: Jangan Jadikan Pemekaran sebagai Jalan Pintas

Kalau pemekaran hanya dihitung sebagai cara agar “lebih mudah jadi bupati atau gubernur”, maka kita sedang membangun masa depan di atas fondasi yang rapuh.

Pemekaran seharusnya adalah jalan panjang menuju kedaulatan rakyat — bukan jalan pintas menuju kekuasaan segelintir orang.

Kalau tidak siap dengan itu, lebih baik tidak usah dimekarkan.

Karena daerah yang kecil tapi dikuasai oligarki, tetap saja besar dalam ketimpangan.***