Fraksi Partai Golkar Madina: PT Rendy Harus Tunaikan Hak Plasma Masyarakat
- account_circle Roy Adam
- calendar_month Minggu, 17 Okt 2021
- print Cetak
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Madina Arsidin Batubara (Roy Adam).
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Seharusnya kehadiran investor di suatu daerah bertujuan untuk memberikan dampak baik pada sektor sosial dan ekonomi. Namun, Keberadaan PT Rendy Permata Raya masih terus menimbulkan persoalan.
Alih-alih meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Singkuang I, Muara Batang Gadis, Mandailing Natal (Madina) justru kewajiban memberikan hak plasma masyarakat tidak terpenuhi.
Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Golkar DPRD Madina melalui Ketua Fraksi Arsidin Batubara menegaskan PT Rendy Permata Raya bertanggung jawab secara moral dan konstitusional memberikan hak plasma kepada masyarakat Singkuang tanpa syarat.
“Sebagai Badan Usaha yang taat hukum, maka seluruh kewajiban khususnya dengan masyarakat sekitar (Singkuang I-red) harus diberikan tanpa syarat sebagaimana aturan yang ada,” katanya.
Anggota DPRD Madina yang merupakan putra asli Muara Batang Gadis ini mendukung langkah-langkah Pemkab Madina yang telah menunjukkan sikap tegas dengan memberikan tenggat waktu 1 bulan kepada perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban terhadap masyarakat.
“Sikap Pemerintah dengan memberikan tenggang waktu 1 bulan agar PT Rendy segera merealisasikan kewajibannya sudah betul. Itu merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dan kita apreasiasi untuk itu,” sebutnya.
Anggota DPRD 3 periode ini pun meminta semua pihak mengawal kebijakan ini agar masyarakat bisa memperoleh hak mereka secepatnya.
Arsidin mengungkapkan keberadaan PT Rendy telah menjadi perhatian fraksi Partai Golkar sejak lama.
“Sekitar tahun 2016 silam, PT Rendy bermasalah dengan masyarakat Trans Singkuang. Saat itu fraksi Partai Golkar telah memberi peringatan agar perusahaan tidak bertindak seolah sedang ‘kerasukan roh kolonialis’ di Bumi Muara Batanggadis,” ungkapnya.
Arsidin mengatakan masyarakat tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh perusahaan. Setiap perusahaan yang beroperasi di tanah Madina harus bisa memberikan dampak terhadap perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk diketahui sekitar tahun 2016 lalu DPRD Madina pernah membentuk Pansus terkait PT Rendy dalam persoalan dengan masyarakat sekitar.
Peliput: Roy Adam
- Penulis: Roy Adam
