Islam Garis Keras dan Moderat Makin tak Suka SBY
JAKARTA-
Pemberitaan eksklusif Al Jazeera pada 22 Maret lalu yang mengungkap adanya rencana aksi kudeta oleh Dewan Revolusi Islam (DRI) terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diduga hanya akal-akalan orang-orang di lingkaran penguasa. Kabar tersebut bagian dari skenario jahat untuk memecah belah kelompok kritis yang semakin menguat dalam menentang rezim SBY.
Tokoh oposisi Adhie Massardi menegaskan, berita lahirnya Dewan Revolusi Islam (DRI) lengkap dengan susunan kabinetnya lebih dimaksudkan untuk menekan oposisi. ”Ini 100 persen fitnah. Berita DRI ini, menurut saya, merupakan insinuasi untuk mengisolasi gerakan oposisi yang kian menguat,” ujar Adhie Massardi, kemarin (24/3).
Ini mengingatkan pada cara-cara bekas Presiden Mesir Hosni Mubarak menjelang kejatuhannya. Yakni mengirim para perusuh dan penjarah ke Museum di Kairo untuk menggambarkan seolah-olah gelombang demonstrasi yang menentang pemerintahannya dimotori oleh kelompok Islam garis keras (Ikhwanul Muslimin).
“Sehingga dunia internasional, terutama Barat, harus mendukung Mubarak,” ujar Jubir Presiden era Gus Dur itu. “Saya menduga, berita DRI juga kurang lebih bertujuan sama. Ingin memberikan gambaran bahwa tulang-punggung kekuatan penentang rezim SBY ini adalah kelompok yang ingin mendirikan negara Islam. Karena itu, diharapkan, kekuatan prodemokrasi dan civil society secara umum diharapkan, kalau tidak mendukung pemerintah, ya mengurangi tekanannya,” lanjutnya.
Jurubicara Presiden era Abdurahman Wahid ini menambahkan, ada kejanggalan dalam susunan kabinet Dewan Revolusi Islam (DRI). ”Seolah ada koalisi antara kelompok Islam garis keras Habib Rizieq Sihab (Kepala Negara), Abu Jibril (Wakil Kepala Negara) dengan TNI (Jenderal Purnawirawan Tyasno Sudarto sebagai Menko Polkam) dan kelompok civil society anti-neolib seperti Hendri Saparini (Menko Ekuin), Ichsanuddin Noorsy (Menkeu),” lanjut Adhie.
Bagusnya, lanjut Adhie, nama-nama yang disebut dalam susunan kabinet versi DRI itu sudah membantah.
“Saya percaya, di kalangan TNI, baik yang aktif maupun purnawirawan, tidak memiliki tradisi dan keinginan kudeta. Bahwa mereka, terutama para purnawirawan umumnya bersikap sangat kritis kepada pemerintah (SBY), itu karena mereka cemas akan nasib NKRI di bawah kepemimpinan nasional yang tidak tegas dan cenderung rapuh,” tegasnya.
Adhie Massardi menegaskan, skenario ini tidak akan berhasil. Sebab para aktivis pergerakan, kaum muda dan mahasiswa akan terus bergerak untuk menyelamatkan negeri ini dari kerusakan yang lebih parah.
Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan malah melihat, rezim penguasa sangat kentara bermain di balik berita Al Jazeera. “Jadi kelihatannya ini bagian dari provokasi yang dilakukan rezim melalui Al Jazerra,” ujar mantan aktivis ITB ini.
Efek lanjutan, diharapkan rezim memiliki alasan untuk secepatnya melakukan pre emptive strike terhadap kaum-kaum yang mengkritik rezim.
Target yang diharapkan rezim SBY sebagai pemilik kekuasaan adalah terciptanya pembenaran untuk melakukan pre emptive strikes.
Lebih kongkret, langkah pre emptive strikes diejawantahkan melalui revisi UU Intelijen.
“Pemerintah mengharapkan revisi UU Intelijen. Jadi intel bisa langsung memangkap orang-orang yang mengganggu stabilitas keamanan nasional. Apalagi kita kan tidak punya UU Subversif,” kata Syahganda Nainggolan.
Masih kata Syahganda, revisi UU Intelijen adalah target lain yang dikejar rezim SBY, selain tujuan utama, yakni pengalihan isu agar masyarakat semakin jauh dari isu-isu politik sebenarnya.
Namun terlepas benar atau tidak pemberitaan itu, ada hal yang patut digarisbawahi, bahwa pemberitaan ini semakin menegaskan, bahwa SBY sudah tidak mendapat tempat lagi di hati kaum muslimin.
“Situasi sudah buruk. Islam garis keras tidak suka, yang lebih moderat (komunitas lintas agama) juga bilang ada kebohongan yang dilakukan SBY,” tegasnya.
Sementara Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berpendapat, isu revolusi sebenarnya sesuatu yang tidak masuk akal untuk konteks Indonesia seperti saat ini.
“Justru masyarakat sekarang sudah menikmati kebebasan politiknya, kebebasan hak-hak konstitusinya. Bahwa demokrasi belum membawa kesejahteraaan yang diharapkan, iya memang dan itu menimbulkan kekecewaaan di setiap kalangan,” tuturnya.
Namun ia tetap tidak yakin kekecewaan itu bisa serta merta memantik revolusi seperti diungkapkan sementara kalangan. Sebab, untuk sebuah revolusi membutuhkan modal dan pemimpin. Dia cenderung melihat isu revolusi itu sengaja dimunculkan sebagai ungkapan kekecewaan di sebagian kalangan karena jengah melihat kondisi situasi negara, yang sudah terbilang morat-marit ini. Mereka tidak tahu harus berbuat apalagi untuk mengubahnya.
“Buat saya sih mungkin itu gagasan spontan yang mereka sendiri enggak paham, enggak tahu konsep dan jalannya seperti apa,” tukasnya.
Istana Cuek
Rencana aksi kudeta oleh DRI, ternyata sudah diketahui istana dan Presiden SBY. Istana pun menilai isu ini bukanlah sesuatu yang serius untuk ditindaklanjuti. Sebab, semua laporan menunjukkan bahwa ancaman itu hanya isu saja.
“Pemerintah tidak akan menangapi isu tersebut. Tokoh dan nama yang disebut dalam susunan kabinet Dewan Revolusi Islam juga telah membantahnya,” kata uru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di Istana Merdeka, kemarin (24/3).
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Heru Lelono, melihat berita rencana penggulingan SBY oleh purnawirawan jenderal senior adalah sangat berlebihan dan tidak benar. “Purnawirawan jenderal adalah orang-orang yang terdidik Sapta Marga dan pasti memahami tata negara,” tegas Heru.
Para purnawirawan juga awalnya adalah seorang prajurit TNI maupun Polri yang bertugas sebagai pembela bangsa dengan segala tatanannya. Apalagi, lanjut Heru, para anggota TNI/Polri yang saat ini aktif telah bersumpah tidak lagi masuk ranah politik. Karenanya, menurut dia, bila terjadi kudeta bisa dipastikan yang melakukan itu adalah mereka yang aktif.
“Bahwa para purnawirawan sampai saat ini masih peduli dengan perkembangan bangsanya, adalah sebuah kewajiban,” ujar dia.
Ia percaya mayoritas para purnawirawan tidak memiliki niat merusak tatanan, apalagi kudeta. Kalaupun ada yang berpikir melakukan hal tersebut, ia yakin mereka sudah tercemari oleh pikiran politik kotor yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan.
Sebelumnya, Al Jazeera, salah satu media yang berbasis di Qatar ini mengungkapkan gerakan sejumlah jenderal purnawirawan senior mendukung kelompok-kelompok Islam garis keras untuk menjatuhkan sang Presiden.
Dalam laporan koresponden Al Jazeera, Step Vassen, yang ditayangkan Selasa malam, 22 Maret 2011. Jenderal-jenderal ini menggunakan grup Islam garis keras untuk menggulingkan Presiden Yudhoyono, karena mereka menganggap SBY terlalu lemah dan terlalu reformis.(arp/wid/afz/rm/jpnn)
Sumber : Beritasumut
