Rabu, 14 Okt 2026
light_mode

Lagi Sekretaris Komisi III DPRD Madina Nasrul Hilmi Nasution Tak Hadiri Rapat KUA PPAS APBD Tahun 2026

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
  • print Cetak

Komisi III DPRD Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.

Panyabungan ‎(Mandailing Online ):untuk memastikan arah kebijakan anggaran tahun 2026 dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Madina. Komisi III DPRD Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut tentu berkomitmen menjaga kualitas perencanaan anggaran demi pembangunan Madina yang lebih baik.

Rapat yang berlangsung di ruang komisi III itu Selasa 18/11/2025 dipimpin oleh Ketua Komisi III M. Rifaldi Nasution yang diikuti Wakil Ketua Komisi III Teguh W Hasahatan, Bahran Saleh Daulay, Zubaidah Nasution, Saripada Lubis, Khairul Anwar Hasibuan, dan Melatinur serta seluruh Mitra Kerja dari Pemkab Madina.

Namun dari sekian anggota Komisi III yang hadir, sosok Sekretaris Komisi III Nasrul Hilmi Nasution lagi lagi tidak terlihat dalam agenda resmi Komisi III DPRD Madina itu.

‎Wakil Ketua Komisi III DPRD Madina Teguh W Hasahatan membenarkan ketidakhadiran Sekretaris Komisi III ini.

‎‎”Iya benar Sekretaris tidak hadir dalam mengikuti rapat ini,” pungkasnya secara singkat.

Nasrul Hilmi Nasution adalah Anggota DPRD Madina dari Partai Golkar. Ia juga anak kandung dari Bupati Madina Saipullah Nasution. Ketidak hadirannya dalam agenda resmi DPRD menjadi sorotan, bahkan Badan Kehormatan Dewan ( BKD ) DPRD Madina lewat Ketua BKD Saripada Lubis pun berencana memanggil legislator partai Golkar tersebut namun terlebih dahulu melalui rapat anggota.

” kami musyawarah dulu anggota Badan Kehormatan Dewan, setelah ada keputusan baru dipanggil,” Kata Soripada Lubis saat diwawancara wartawan selasa 18/11/2025

‎Menurut sumber terpercaya yang di terima Media, bahwa Nasrul Hilmi Nasution ini tidak pernah sama sekali ikut dalam agenda penting DPRD, dan untuk SPPD Pribadi pun di duga tidak pernah pergi, dan di duga juga sering diperwakilkan untuk membawakan surat SPPD nya.

‎Diketahui, bahwa transaksi pembayaran kegiatan kegiatan agenda DPRD ini menggunakan APBD yang langsung di Transfer ke Rekening Anggota DPRD. (Napi)

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPU Madina Buka Pendaftaran Untuk Pemantau Pilkada

    KPU Madina Buka Pendaftaran Untuk Pemantau Pilkada

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online ) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina)  mengumumkan pembukaan pendaftaran pemantau Pilkada 2015. Pengumuman itu tertuang dalam surat KPU Madina Nomor  130 /KPU-KAB-002.434826/V /2015 tertanggal 24 Mei 2014 Tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015.            Pendaftaran   Pemantau Pilkada ini mulai dibuka tanggal 24 […]

  • Tokoh Bergelar Sutan (Willem) Iskander Itu Layak Jadi Pahlawan Nasional (bagian 5-selesai)

    Tokoh Bergelar Sutan (Willem) Iskander Itu Layak Jadi Pahlawan Nasional (bagian 5-selesai)

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Tim Mandailing Epicentrum   Willem Iskander: Pelopor Pendidikan atau Produk Politik Etis Kolonial? Nah, di sinilah sisi paling kontroversial dari rekam jejak Willem Iskander mulai muncul. Ada pertanyaan yang kadang muncul diam-diam: Apakah Willem Iskander murni pejuang pendidikan rakyat, atau justru bagian dari proyek kolonial Belanda? Pertanyaan ini tidak lahir tanpa dasar. Faktanya: […]

  • SKB 3 Menteri Digugat, Seharusnya Diapresiasi dan Didukung?

    SKB 3 Menteri Digugat, Seharusnya Diapresiasi dan Didukung?

    • calendar_month Minggu, 28 Feb 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam Dosen dan Pengamat Politik Sebanyak 300 pengacara disiapkan untuk menggugat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang seragam sekolah yang terbit setelah kasus jilbab nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Mantan wali kota Padang Fauzi Bahar, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), tokoh adat, tokoh agama dan organisasi […]

  • Tak Berkategori

    Kapolres Mojokerto Dipanggil Kapolda Soal Briptu Rani

    • calendar_month Kamis, 16 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MOJOKERTO, – Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho dipanggil Polda Jatim menyusul pemberitaan anak buahnya Briptu Rani Indah yang kian ramai di media massa. Kapolres ini setidaknya harus menyampaikan perkembangan Rani kepada Kapolda Jatim. Briptu Rani sendiri saat ini berstatus DPO Polres Mojokerto. Kasubag Humas Polres Mojokerto, AKP Lilik Achiril Ekawati menyatakan bahwa jika Kapolres […]

  • PT SMGP Harus Beberkan Dampak Negatif Geothermal

    PT SMGP Harus Beberkan Dampak Negatif Geothermal

    • calendar_month Selasa, 29 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) yang akan melaksanakan eksplorasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) diminta melaksanakan sosialisasi secara terbuka terhadap masyarakat. Permintaan itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Keluarga Besar Mahasiswa Mandailing Natal (PP Gabema Madina) Agussalam Nasution kepada Tim Sosialisasi Pembangunan Sorik Marapi Geothermal saat pelaksanaan sosialisasi geothermal […]

  • Dana Perjalanan Dinas di Kesbangpol Madina capai 841 Jutaan Termasuk Kunker ke IKN

    Dana Perjalanan Dinas di Kesbangpol Madina capai 841 Jutaan Termasuk Kunker ke IKN

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Tahun 2025 ini dana perjalanan dinas di badan kesatuan bangsa dan politik ( kesbangpol ) pemkab madina mencapai Rp.841.284.000 termasuk kunjungan kerja ke Ibukota Nusantara ( IKN ) di Provinsi Kalimantan Timur. Dari data yang didapat Mandailing Online diantara Rp. 841.284.000 itu ada biaya uang harian perjalanan dinas ke Kalimantan Timur. […]

expand_less