Minggu, 13 Sep 2026
light_mode

Survei Indo Barometer: Kepuasan Terhadap SBY Jatuh

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 17 Mei 2011
  • print Cetak


JAKARTA-
|Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahannya mendapatkan alarm serius. Kepuasan publik terhadap kinerjanya terus bergerak turun menembus batas “aman”, yakni di bawah 50 persen. Saat ini, hanya 48,9 persen publik yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden SBY.

“Ini agak membahayakan, karena angkanya sudah di bawah 50 persen,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari saat mempresentasikan hasil survei lembaganya di Hotel Atlet Century, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, kemarin (15/5).

Turut berbicara ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri dan Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti.
Menurut Qodari, tren kepuasan publik terhadap SBY terus menurun sejak pilpres. Data survei Indo Barometer menunjukkan kepuasan terhadap SBY pada Agustus 2009 masih 90,4 persen. Selanjutnya terjun bebas menjadi 74,5 persen per Januari 2010, 50,9 persen pada Agustus 2010, dan sekarang menjadi 48,9 persen.

Kepuasan publik terhadap kinerja Wapres Boediono juga tidak lebih baik. Hanya 36,1 persen publik yang menyatakan puas. “Ini lampu kuning yang sudah agak kemerah-merahan bagi SBY dan Boediono untuk segera memperbaiki kinerja pemerintahan,” katanya.

Dia menyebut turunnya kepuasan terhadap kinerja SBY ini otomatis akan memperlemah dukungan publik terhadap berbagai program pemerintah. “Begitu juga dukungan kepada parpol beliau (Partai Demokrat, Red),” tegas Qodari.
Ketidakpuasan terhadap kinerja SBY yang paling menonjol tampak pada bidang ekonomi. Sebanyak 55,8 persen publik mengaku tidak puas. Hanya 41,2 persen yang memiliki penilaian sebaliknya. Meskipun tidak terlalu jauh jaraknya, gejala yang sama juga terlihat pada aspek penegakan hukum, yakni 47,8 persen tidak puas dan 46,7 persen puas.

“Kedua hal ini yang perlu dijadikan prioritas terobosan, bukan hanya perhatian, SBY-Boediono,” katanya.
Faisal Basri mengatakan langkah perbaikan yang dikerjakan pemerintahan SBY -Boediono tidak menyentuh lapisan terbesar masyarakat. Karena itu, meskipun indikator ekonomi makro meningkat, ketidakpuasan publik juga terus menanjak.

“Saya dengar banyak orang bilang,di mana -mana, tidak hanya jakarta, tapi juga daerah, bahwa periode pertama SBY agak lumayan. Tapi, periode kedua ini terasa lebih mengecewakan. Makanya, ketidakpuasan meningkat intensitasnya di periode kedua ini,” katanya.

Dia menyebut sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tinggi di antaranya sektor jasa modern, keuangan, dan asuransi di perkotaan. Sekator manufaktur juga lebih ke otomotif yang dekat dengan kalangan menengah atas.
“Namun, sebagain besar rakyat justru masih terseok -seok,” ujar pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 6 November 1959, itu.

Dia menduga ketidakpuasan terhadap kinerja SBY semakin membesar karena penurunan jumlah orang miskin di desa berjalan lamban. Padahal, dua pertiga penduduk miskin berada di desa. Ini terdeteksi dari perkembangan sektor pertanian yang tertatih -tatih. Menanggapi hasil survei tersebut, Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Andi Arief menyatakan, menghargai hasil survei tersebut. “Hasil survei apapun kami tetap menghargai,” ujar Andi, di sela acara diskusi, di warung Daun, Jakarta, kemarin.

Namun, secara khusus, Andi menyatakan tidak begitu saja mempercayai hasil survei Indobarometer terakhir. Terutama, terkait penurunan kepuasan terhadap presiden dan kerinduan terhadap orde baru. (pri/dyn/jpnn)
|Sumber : |||Beritasumut

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puluhan Guru di Madina terancam Gagal Terima Dana Fungsional

    Puluhan Guru di Madina terancam Gagal Terima Dana Fungsional

    • calendar_month Selasa, 31 Agt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Bila Tak Serahkan Fotokopi Rekening hingga Jumat Hingga Senin (30/8), dana tunjangan fungsional guru non pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kantor Kementerian Agama (Kemenag) Mandailing Natal (Madina) belum bisa dicairkan. Penyebabnya, sejumlah guru penerima belum menyerahkan persyaratan, yakni fotokopi rekeningnya ke kantor Kemenag Madina. “Untuk itu, Kemenag memberikan tenggat waktu hingga Jumat (3/9) kepada […]

  • 66 Tahun Indonesia, Medan Belum Merdeka Dari Jambret

    66 Tahun Indonesia, Medan Belum Merdeka Dari Jambret

    • calendar_month Jumat, 19 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Kota Medan belum merdeka dari tindakan kejahatan. Pagi-pagi buta, persis di hari 66 tahun Indonesia merdeka, sudah terjadi aksi penjambretan terhadap dua pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta di kawasan Jalan Kapten Muslim, Helvetia, Medan, Rabu (17/08/2011). Akibat aksi jambret ini, Putri Kemala Ulfa (21) penduduk Jalan Tuba IV Gang Perintis, Kelurahan Tegal Sari Mandala […]

  • Tindak Lanjut LHP Ombudsman. Bupati Madina Cabut SK Hukuman Rahmad Daulay Tapi Langsung Nonaktifkan Lagi

    Tindak Lanjut LHP Ombudsman. Bupati Madina Cabut SK Hukuman Rahmad Daulay Tapi Langsung Nonaktifkan Lagi

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA || Mandailing Online – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal resmi mencabut hukuman disiplin terhadap Rahmad Daulay, ST dan mengaktifkan kembali jabatannya sebagai Inspektur Daerah. Namun di hari yang sama, Bupati Madina juga menerbitkan SK pemberhentian sementara dan memindahkannya jadi Penelaah Teknis Kebijakan di Disnaker. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perwakilan […]

  • Wakil Bupati Madina Bantah Mobil Dinas Sementaranya Dirental Khusus Penunjang Operasional Kerjanya

    Wakil Bupati Madina Bantah Mobil Dinas Sementaranya Dirental Khusus Penunjang Operasional Kerjanya

    • calendar_month Selasa, 25 Jul 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online ) : Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami membantah bahwa mobil jenis Pajero yang di kontrak oleh Badan Keuangan dan aset Daerah bukan diperuntukkan khusu sebagai mobil kendaraan Dinas nya, melainkan hanya dipakai sementara. ” mobil ini dirental jauh jauh sebelum mobil palisade rusak, bukan dianggarkan untuk dipakai Wakil Bupati, tapi […]

  • Madina Raih WTP

    Madina Raih WTP

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. WTP diperoleh menyusul penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024. Perolehan WTP diumumkan melalui surat BPKP Sumatera Utara Nomor 209a/S/XVIII.MDN/05/2025 tentang Penyampaian LHP LKPD Tahun 2024 yang diserakan langsung […]

  • Tewaskan 8 Penumpang, Sopir Gran Max Diburu Polisi

    Tewaskan 8 Penumpang, Sopir Gran Max Diburu Polisi

    • calendar_month Jumat, 18 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Supir Mobil Daihatsu Grand Max BK 1380 KO yang jatuh ke sungai di Jalan Lintas Sumatera, Desa Usor Tolang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang menyebabkan 8 orang penumpang meninggal, Senin (14/03/2011) dini hari kemarin, hingga kini masih buron. Sopir bernama Heri (32) itu dikabarkan tinggal di kawasan Sukaramai, Kota Medan. Kabarnya lagi, […]

expand_less