Camat di Madina Keluhkan Minimnya Anggaran Operasional dampak Efisiensi
- account_circle Muhammad Hanapi
- calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
- print Cetak
Karikatur istimewa
MADINA || Mandailing Online – Efisiensi anggaran mulai terasa pahit di tingkat kecamatan. Sejumlah camat di Mandailing Natal mengaku kewalahan, terutama yang wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan di Panyabungan.
“Terkadang kita kewalahan di biaya transportasi. Dalam satu bulan bisa 3 kali ke ibu kota kabupaten untuk hadiri rapat pemerintahan. Biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan anggaran yang ada,” ungkap seorang camat yang enggan disebut namanya, Selasa (28/4/2026).
Dia menyebut, anggaran kecamatan kini hanya cukup untuk penunjang urusan wajib seperti gaji pegawai PPPK dan belanja kantor yang sudah dipangkas.
“Ada memang belanja bahan bakar dan pelumas untuk penunjang kegiatan kecamatan, namun anggaran cukup minim dibanding intensitas perjalanan,” jelasnya.
Kondisi ini, katanya, dialami semua OPD di Pemkab Madina. Tapi camat punya beban khusus.
“Intinya camat itu bupati kecil yang memiliki tugas memastikan urusan bupati sampai ke desa, konflik kelar, pelayanan jalan, dan desa tidak ugal-ugalan pakai anggaran,” tegasnya.
Dengan peran sentral itu, para camat merasa terjepit. Di satu sisi dituntut hadir rapat dan koordinasi ke Panyabungan, di sisi lain anggaran operasional minim. Camat dari kecamatan ujung seperti Muara Batang Gadis, Batahan, atau Ulu Pungkut paling terdampak karena jarak tempuh bisa 3-5 jam sekali jalan.
Ia berharap Pemkab Madina dan DPRD memberi perhatian khusus. “Sehingga tugas-tugas yang diembankan ke kecamatan bisa berjalan sesuai yang diharapkan,” katanya.
Efisiensi anggaran memang memangkas banyak belanja operasional OPD. Namun bagi camat, pemangkasan itu berisiko mengganggu fungsi koordinasi, pembinaan desa, hingga penyelesaian konflik di tingkat bawah. (*)
- Penulis: Muhammad Hanapi
