Alokasikan 1,3 Triliun untuk Jalan, Bobby Tata Ekonomi Sumut
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month 2 menit yang lalu
- print Cetak
Boby Nasution
Oleh: Tim Mandailing Epicentrum
Infrastruktur Digeber Besar-Besaran. Tetapi Sumut Masih Menyimpan Satu Pertanyaan Besar: Setelah Aspal Dibentang, Ekonomi Mau Dibawa ke Mana?
Di Sumatera Utara, alat berat mulai bergerak lagi.
Jalan dibuka. Jembatan dibangun. Wilayah terisolir mulai disentuh.
Pemerintahan Bobby Nasution menggelontorkan anggaran Rp1,372 triliun untuk pembangunan infrastruktur tahun 2026, dengan target pembangunan 141 kilometer jalan melalui program PHTC dan Proyek Strategis Daerah (PSD). (Suarasumut.id)
Angka itu jelas bukan angka kecil.
Pemprov Sumut bahkan mengalokasikan:
- Rp672,22 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis,
- Rp320,2 miliar untuk membuka jalan penghubung wilayah terisolir dan kawasan strategis,
- Rp137 miliar untuk penanganan infrastruktur pascabencana,
- termasuk afirmasi pembangunan Kepulauan Nias dan infrastruktur dasar lainnya. (id)
Di atas kertas, ini tampak seperti gelombang besar pembangunan.
Dan memang harus diakui: Sumut terlalu lama hidup dengan luka infrastruktur.
Jalan rusak. Konektivitas timpang. Pantai barat tertinggal. Biaya distribusi jadi mahal.
Maka, agresivitas pembangunan jalan memang layak diapresiasi.
Tetapi, justru karena angkanya besar, pertanyaannya menjadi jauh lebih besar: Setelah jalan selesai dibangun, ekonomi baru apa yang sebenarnya akan lahir?
Sebab problem utama Sumatera Utara hari ini bukan sekadar kekurangan aspal. Masalahnya, lebih dalam:
Sumut mulai kehilangan daya hentak ekonominya.
Ekonomi masih tumbuh.
Tetapi tidak lagi mengejutkan.
Sementara provinsi lain mulai melompat lewat:
hilirisasi, smelter, manufaktur, dan kawasan industri baru.
Maluku Utara tumbuh karena nikel. Sulawesi Tengah hidup lewat industrialisasi mineral.
Kepri bergerak lewat manufaktur dan kawasan industri Batam.
Sedangkan Sumut?
Masih terlihat sibuk memperbaiki jalur distribusi. Dan itu mulai terasa mengkhawatirkan.
Karena daerah besar tidak cukup hanya rajin membangun jalan.
Provinsi seperti Sumut harus tahu: jalan itu seyogianya dapat membawa rakyat menuju masa depan yang cemerlang.
Data Pemprov Sumut sendiri menunjukkan kondisi jalan mantap di Sumut baru mencapai 74,12 persen atau sekitar 3.006 kilometer. Sementara 25,88 persen lainnya masih dalam kondisi rusak ringan dan berat. (Suarasumut.id)
Artinya pembangunan infrastruktur memang mendesak.
Tetapi publik mulai ingin mendengar sesuatu yang lebih strategis:
- di mana pusat hilirisasi sawit Sumut?
- kawasan agroindustri pantai baratnya di mana?
- pelabuhan industrinya ke mana?
- investasi pengolahannya apa?
- kawasan manufaktur barunya di mana?
Karena tanpa itu semua, jalan hanya akan mempercepat arus barang keluar daerah —
bukan mempercepat kemajuan daerah itu sendiri.
Yang menarik, pembangunan kali ini mulai memberi sinyal bahwa pantai barat Sumut perlahan masuk radar strategis.
Dan ini bisa menjadi titik paling penting.
Selama bertahun-tahun orbit utama ekonomi Sumut terlalu bertumpu pada: Medan, Belawan, Deli Serdang, dan pantai timur.
Sementara daerah seperti Mandailing Natal lebih sering diposisikan sebagai: penghasil bahan mentah, daerah pinggiran, atau sekadar penerima proyek pembangunan.
Padahal, daerah seperti Madina, sudah memiliki fondasi yang tidak kecil:
Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, rencana Pelabuhan Palimbungan,
wacana KEK Batahan,
potensi energi, perkebunan, dan kini konektivitas jalan yang makin terbuka.
Artinya, untuk pertama kalinya, pantai barat Sumut mulai memiliki syarat dasar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru.
Akan tetapi, di sinilah penyakit lama pembangunan daerah sering muncul: terlalu banyak proyek, terlalu sedikit desain ekonomi.
Bandara berdiri tanpa industri. Pelabuhan dibangun tanpa rantai produksi. Jalan dibuka tanpa hilirisasi.
Akibatnya, pembangunan tampak sibuk, tetapi ekonomi rakyat tetap berjalan lambat.
Dan publik tentu berharap gelombang pembangunan infrastruktur ini tidak hanya cepat secara fisik, tetapi juga bersih dalam tata kelola.
Sebab Sumut sendiri pernah diguncang kasus dugaan korupsi proyek jalan bernilai ratusan miliar yang menyeret proyek pembangunan jalan di wilayah Mandailing Natal dan Sumut. (Reddit)
Karena itu, pembangunan besar tanpa pengawasan yang kuat justru bisa berubah menjadi jebakan baru: anggaran besar,
proyek besar, tetapi manfaat ekonominya mengecil di tengah jalan.
Dan mungkin di titik itulah Bobby Nasution sedang diuji.
Bukan sekadar soal keberanian membangun fisik. Tetapi keberanian menentukan arah sejarah ekonomi Sumut.
Apakah Sumut hanya ingin menjadi provinsi transit perdagangan?
Atau benar-benar ingin menjadi:
pusat hilirisasi sawit,
kekuatan agroindustri,
koridor logistik pantai barat,
dan mesin ekonomi baru Sumatera?
Karena kalau pembangunan jalan ini berhasil dipertemukan dengan industrialisasi dan hilirisasi, maka Sumut bisa mendapatkan kembali daya hentaknya.
Tetapi jika tidak,
maka Rp1,3 triliun itu mungkin hanya akan dikenang sebagai:
jalan-jalan baru yang dibangun di atas ekonomi lama.
Dan sejarah menunjukkan, banyak daerah gagal bukan karena tidak punya anggaran—
melainkan karena tidak pernah benar-benar menentukan ke mana arah pembangunan ingin dibawa. ***
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
