LABUSEL: KETIKA RAJA KOTAPINANG HADIR DI ISTANA BUPATI (bagian 1)

Tiga Zaman yang Masih Hidup di Kota Pinang

Oleh: Tim Mandailing Epicentrum

Di Kota Pinang hari ini, tiga zaman hidup berdampingan.

Di satu sisi berdiri Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, tempat kebijakan pembangunan dirumuskan dan masa depan daerah diperdebatkan.

Di sisi lain, Sultan Kotapinang XIV masih menjalankan peran adat sebagai penjaga warisan budaya Melayu yang telah berumur ratusan tahun.

Dan tidak jauh dari sana, puing-puing Istana Bahran menjadi saksi bisu bahwa sebelum republik hadir, kawasan ini pernah menjadi pusat kekuasaan yang disegani di jalur Sungai Barumun.

Tiga titik itu sesungguhnya menggambarkan wajah Labuhanbatu Selatan hari ini.

Modern, tetapi masih menyimpan jejak sejarah yang panjang.

Dalam beberapa kegiatan resmi daerah, publik dapat melihat Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, hadir bersama tokoh-tokoh adat Melayu Kotapinang. Di lingkungan adat sendiri, sosok yang dinobatkan sebagai Sultan Kotapinang XIV adalah Tuanku Sultan Irvan Bahran Ma’moer Perkasa Alamsyah I pada 14 Januari 2024 sebagai penerus simbolik Kesultanan Kotapinang yang kini berfungsi sebagai institusi adat dan budaya (Muhammad Yusup Nasution, Merdeka News, 14 Januari 2024).

Pemandangan itu mungkin tampak biasa.

Tetapi bagi mereka yang memahami sejarah kawasan Barumun hingga Mandailing, pertemuan tersebut menyimpan makna yang lebih panjang daripada sekadar agenda protokoler.

Karena yang sedang bertemu bukan hanya pejabat dan tokoh adat.

Yang sedang berjumpa adalah dua sumber legitimasi yang berbeda usia.
Negara modern. Dan memori sejarah.

Sebagai ibu kota kabupaten, Kota Pinang berkembang sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi Labuhanbatu Selatan.

Perkebunan sawit masih menjadi tulang punggung utama perekonomian masyarakat. Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan, sementara perdagangan dan jasa tumbuh mengikuti denyut ekonomi komoditas tersebut (BPS Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2025).

Di warung-warung kopi, pembicaraan warga tidak jauh dari harga tandan buah segar, kondisi jalan, peluang kerja anak muda, dan masa depan investasi.

Labusel mungkin tidak seramai Medan.
Tidak segaduh daerah-daerah yang sedang diramaikan kontestasi politik.
Tetapi justru di situlah menariknya.
Daerah ini sedang bergerak tanpa banyak suara.

Yang sering luput dibaca adalah bahwa Labusel tidak hanya digerakkan oleh birokrasi dan ekonomi.

Ada satu poros lain yang tetap hidup.
Budaya.

Dan simbol terkuatnya adalah Kesultanan Kotapinang.

Secara formal, Sultan Kotapinang tidak memiliki kewenangan pemerintahan.
Kesultanan telah melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca Revolusi Sosial Sumatera Timur tahun 1946.

Namun secara budaya, keberadaan institusi adat tetap memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu setempat (Anthony Reid, The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra, 1979).

Karena itu, hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan lembaga adat sering dibaca sebagai upaya menjaga kesinambungan identitas daerah di tengah perubahan zaman.

Labusel hari ini bukan kerajaan.
Tetapi ia juga bukan daerah yang kehilangan ingatan sejarahnya. (bersambung)