Gurita BBM Melilit Selang Pompa Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Tim Mandailing Epicentrum

Ketika Negara Sibuk Menghitung Liter, Sementara Ekonomi Kehilangan Triliunan Rupiah Produktivitas

Ada kalanya sebuah bangsa harus berhenti sejenak, bukan untuk menghitung berapa banyak BBM yang telah disalurkan, melainkan untuk merenungkan berapa banyak energi ekonomi yang telah hilang sia-sia.

Sebab hari ini, yang bocor dari sistem distribusi BBM bersubsidi bukan sekadar solar atau Pertalite.

Yang bocor adalah produktivitas. Kepercayaan. Masa depan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Lihatlah apa yang terjadi di banyak daerah, termasuk Mandailing Natal. SPBU tidak lagi hanya menjadi tempat membeli bahan bakar.

Stasiun itu berubah menjadi arena perebutan akses. Arena perebutan kuota. Perebutan rente. Rebutan selisih harga.

Di sana, petani berdiri dalam antrean yang sama dengan pemburu kuota. Nelayan menunggu dalam antrean yang sama dengan pemain pasar gelap. Pedagang kecil bersisian dengan mereka yang mengejar keuntungan dari setiap liter subsidi.

Negara kemudian datang membawa barcode. Bikin aturan. Imbauan. Razia.

Namun antrean tetap panjang. Pasar gelap tetap hidup. Solar makin langka. Harga pun merangkak naik.

Pertanyaannya sederhana: Kalau penyakitnya terus berulang, jangan-jangan yang salah bukan pasiennya, tetapi resep pengobatannya?

Mari kita bicara apa adanya. Gurita BBM hari ini tidak lahir dari satu pelaku.
Mereka lahir dari persekutuan berbagai kepentingan yang menemukan keuntungan dalam ketidakteraturan.

Ada yang memburu volume. Dapat akses. Masuk ke semua celah.

Ada yang memburu setoran. Mengejar margin. Meraup untung sesaat.

Masing-masing memang mengambil sedikit. Tetapi ketika semuanya digabungkan dan berkesinambung, yang hilang menjadi sangat besar.

Begitulah cara gurita bekerja. Tidak menyerang dengan satu tangan. Tapi melilit dengan banyak jari sekaligus.

Namun ada satu tentakel yang jarang disentuh dalam diskusi publik. Yakni, kebijakan energi itu sendiri.

Pemerintah sering bertanya mengapa masyarakat berbondong-bondong mengejar BBM subsidi. Padahal, jawabannya berada di depan mata.
Ketika Pertamax semakin mahal. Dexlite semakin mahal. Ongkos hidup pun semakin mahal.

Ketika pendapatan masyarakat tidak naik secepat harga kebutuhan. Maka, subsidi akan menjadi magnet raksasa. Tidak perlu teori yang rumit. Tanpa seminar berhari-hari.

Manusia selalu bergerak menuju pilihan yang paling mampu mereka jangkau. Selama jarak harga itu menganga lebar, selama itu pula tekanan terhadap BBM subsidi akan terus membesar.

Yang mengkhawatirkan, banyak pejabat masih melihat persoalan ini sebagai urusan distribusi semata. Padahal, ini sudah menjadi ancaman ekonomi.

Mari kita renungkan.

Berapa jam kerja hilang setiap hari di antrean SPBU? Berapa ton hasil pertanian terlambat diangkut?
Berapa biaya logistik membengkak? Usaha kecil kehilangan margin.

Berapa kendaraan produktif berhenti beroperasi?

Berapa investor yang diam-diam mengurungkan niat karena melihat biaya energi yang tidak pasti?

Angka-angka ini tidak pernah muncul di papan SPBU.

Tidak pernah masuk laporan penyaluran. Tetapi dampaknya nyata. Dan nilainya bisa jauh lebih besar daripada kebocoran subsidi yang selama ini diperdebatkan.

Karena sesungguhnya pertumbuhan ekonomi tidak dibangun di ruang rapat.
Pertumbuhan ekonomi dibangun oleh truk yang berjalan. Petani yang mengangkut hasil panen. Nelayan yang melaut.

Oleh pedagang yang berdagang.

Oleh alat berat yang bekerja. Mesin-mesin yang terus hidup.

Ketika energi untuk semua aktivitas itu terganggu, pertumbuhan ikut tersendat.
Tidak hari ini mungkin.
Tetapi perlahan.
Diam-diam.
Menggerogoti dari dalam.

Karena itu solusi tidak boleh lagi setengah hati. Razia saja tidak cukup. Barcode saja tidak cukup.

Menangkap pemain kecil saja tidak cukup.

Negara harus berani membongkar seluruh ekosistem rente dari hulunya.

Pertama, audit menyeluruh pola distribusi BBM subsidi berbasis wilayah, bukan sekadar kuota nasional. Daerah luas seperti Madina tidak bisa diperlakukan sama dengan kota besar.

Kedua, transparansi digital real-time terhadap distribusi dan penjualan BBM subsidi. Bukan sekadar barcode pengguna, tetapi juga keterbukaan data penyaluran yang dapat diawasi publik.

Ketiga, penindakan tanpa pandang bulu terhadap seluruh mata rantai penyimpangan. Bukan hanya pengecer di pinggir jalan, tetapi siapa pun yang menikmati keuntungan dari kebocoran sistem.

Keempat, evaluasi serius terhadap kesenjangan harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Sebab selama selisih harga menjadi terlalu menggiurkan, pasar akan terus menciptakan cara baru untuk memburu rente.

Kelima, memperluas akses distribusi resmi ke daerah-daerah yang masih bergantung pada pengecer karena faktor jarak dan geografis.

Pada akhirnya, persoalan BBM bukan soal bahan bakar. Ini soal arah negara.
Apakah subsidi akan menjadi instrumen keadilan sosial?

Ataukah berubah menjadi ladang rente yang diperebutkan dari tahun ke tahun?
Apakah SPBU akan menjadi simpul pelayanan publik? Ataukah menjadi titik panas ekonomi yang tak pernah selesai?

Apakah negara akan terus sibuk menghitung berapa liter yang keluar?

Ataukah mulai menghitung berapa besar kerugian ekonomi yang ditanggung rakyat akibat sistem yang gagal dikendalikan?

Sebab, jika gurita ini terus dibiarkan, yang tercekik bukan hanya selang pompa. Tapi juga produktivitas rakyat.

Yang tercekik adalah daya saing daerah. Investasi. Dan pada akhirnya, yang tercekik adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri.

Mungkin sudah saatnya negara berhenti sekadar memadamkan api di SPBU.

Dan mulai membongkar gudang tempat bensin bagi seluruh persoalan itu disimpan.

Karena selama sumber apinya tetap ada, antrean akan kembali. Pasar gelap akan kembali. Rente akan kembali.

Dan, kita akan terus mengulang drama yang sama, dengan aktor yang berbeda, tetapi kerugian yang semakin besar. ***