Batahan Tutup Pintu Negosiasi Dengan PT Palmaris
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Jumat, 1 Nov 2013
- print Cetak
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sebanyak 6 desa di Kecamatan Batahan, Mandailing Natal (Madina) menutup pintu bagi negosiasi dengan PT. Palmaris Raya.
Mereka juga mendesak Pemkab Madina menjalankan rekomendasi PT. Palmaris agar pihak perusahaan sawit itu berhenti mendekati warga.
Sikap 6 desa ini tertuang dalam notulen rapat pertemuan antara warga dengan manajemen perusahaan yang difasilitasi Muspika Batahan beberapa waktu lalu di Batahan.
Masyarakat menyatakan bahwa mereka jelas-jelas dan dengan tegas menolak keberadaan PT Palmaris Raya di wilayah mereka, dan mereka meminta agar tanah masyarakat yang telah diserobot oleh PT Palmaris Raya dikembalikan kepada masyarakat.
Desa-desa tersebut adalah Pasar Batahan, Sari Kenanga Batahan, Kuala Batahan, Kelurahan Pasar Batahan, Batahan III dan Batahan I.
Rekomendasi rapat paripurna DPRD Madina tanggal 3 Januari 2013 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Madina, Fakhrizal Efend Nasition menyimpulkan opsi pencabutan izin PT. Palmaris Raya.
Enam dari 7 fraksi yang hadir menyatakan setuju pada opsi pencabutan tersebut. Fraksi yang menyatakan setuju adalah Fraksi Hanura, Fraksi Madina Bersatu, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Perjuangan Reformasi dan Fraksi Demokrat.
”Kita meminta agar pihak PT Palmaris Raya untuk dapat menghargai rekomendasi DPRD Mandailing Natal sebagai perwakilan masyarakat, dan diharapkan agar tidak ada lagi upaya negosiasi kepada masyarakat,” kata tokoh masyarakat kelurahan Pasar Baru Batahan, Drs Talkisman Tanjung kepada wartawan di Panyabungan, Kamis (31/10/2013) seraya memperlihatkan notulen pertemuan di Batahan itu.
Diungkapkannya, tanggal 28 Oktober 2013 yang lalu pihak PT Palmaris Raya masih terus mendekati masyarakat di sekitar lokasi arel perkebunan, namun dalam rapat tersebut masyarakat sudah jelas-jelas menolak.
“Kita juga mendesak Pemda Mandailing Natal untuk dapat segera melaksanakan rekomendasi DPRD Madina, sehingga tidak ada lagi upaya-upaya pihak perusahaan untuk mendekati masyarakat, dan memecah belah masyarakat,” sebutnya.
Peliput : Maradotang Pulungan
Editor : Dahlan Batubara
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
