Siapa Bilang “Sekda Planga Plongo” dan “Bupati Keong”? (bagian 3 dari 3 tulisan)
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month 20 jam yang lalu
- print Cetak
TOLAK CELETUKAN “KEONG” DENGAN KINERJA
Oleh: Tim Peci Manajemen
Setelah Mutasi Besar, Kini Saatnya Menunjukkan Perubahan
Mutasi sudah dilakukan. Reposisi pejabat sudah berjalan. Kepala dinas bergeser. Pelaksana tugas berubah. Ratusan pejabat telah dilantik.
Semua itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah sedang menata mesin birokrasinya.
Akan tetapi, ada satu kenyataan politik yang tidak boleh diabaikan. Publik tidak menilai pemerintah dari jumlah mutasi. Penilaian publik itu terletak pada hasil.
Di sinilah tantangan terbesar seorang bupati.
Karena semakin besar mutasi dilakukan, semakin besar pula ekspektasi masyarakat terhadap perubahan.
Masyarakat ingin melihat: jalan yang lebih baik, pelayanan yang lebih cepat, investasi yang lebih hidup, dan birokrasi yang lebih responsif.
Mereka tidak terlalu peduli siapa yang duduk di kursi tertentu.
Mereka peduli apakah hidup mereka ikut berubah.
Karena itu, jawaban paling efektif terhadap cap “Bupati Keong” bukanlah bantahan.
Bukan pula klarifikasi.
Jawaban terbaik adalah percepatan realisasi agenda, disposisi dan hasil yang jelas.
Tunjukkan proyek yang bergerak. Pelayanan yang membaik.
Agenda-agenda yang sudah berjalan dari meja Sekda ke sasaran. Agenda harus segara selesai.
Tunjukkan respons cepat terhadap gagasan masyarakat.
Karena dalam politik, simbol negatif hanya bertahan selama fakta positif belum cukup terlihat.
Dan sejarah pemerintahan daerah selalu mengajarkan satu pelajaran sederhana:
pemimpin tidak dikenang karena berapa banyak pejabat yang dilantik.
Pemimpin dikenang karena berapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan.***
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
