BISNIS MEDIA DAN IDEOLOGI

Oleh: Muhammad Ludfan Nasution
Pegiat di Gerep Institute

Ketika Ruang Publik Bernegosiasi dengan Pasar

“Tidak ada media yang hidup tanpa biaya. Tetapi tidak semua media rela menjual kepercayaannya untuk membayar biaya hidupnya.”

Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam memahami media adalah menganggap bahwa ruang redaksi merupakan pusat dari seluruh kehidupan sebuah perusahaan pers.

Padahal, sebelum sebuah berita lahir, ada keputusan-keputusan yang jauh lebih mendasar yang telah lebih dahulu diambil.

Keputusan tentang model bisnis. Tentang sumber pendapatan. Tentang investasi. Arah perusahaan.

Keputusan-keputusan itulah yang, secara perlahan, membentuk karakter sebuah media.

Seorang wartawan boleh saja memiliki idealisme yang tinggi. Seorang pemimpin redaksi boleh saja memegang teguh etika jurnalistik. Namun ketika perusahaan tempat mereka bekerja menghadapi tekanan ekonomi yang berat, idealisme itu sering kali harus berhadapan dengan pertanyaan yang sangat sederhana:
“Besok perusahaan ini masih bisa menggaji karyawan atau tidak?”

Pertanyaan itu tidak pernah diajarkan dalam sekolah jurnalistik. Tetapi, justru itulah pertanyaan yang setiap hari menghantui banyak perusahaan media.

***

Selama bertahun-tahun, kita terbiasa membicarakan media sebagai institusi sosial. Kita memuji perannya sebagai penyampai informasi. Pengawas kekuasaan. Pilar demokrasi.

Semua itu benar.

Namun, ada satu kenyataan yang sering kita lupakan. Media juga adalah perusahaan. Memiliki pegawai. Bayar listrik. Sewa kantor. Beli peralatan.

Perlu mengembangkan teknologi. Dan tak lupa bayar pajak.

Dan, di era digital, ia harus bersaing dengan platform global yang menguasai perhatian publik tanpa harus memproduksi berita.

Di sinilah dilema itu bermula.

Sebagai institusi sosial, media dituntut berpihak kepada kepentingan publik. Sebagai perusahaan, media dituntut menjaga keberlanjutan usaha. Kedua tuntutan itu tidak selalu berjalan searah.

Kadang mereka saling menguatkan. Tak jarang pula saling bertabrakan.

***

Di banyak daerah, termasuk Mandailing Natal, dilema itu terasa lebih nyata. Pasar pembaca relatif kecil. Belanja iklan swasta belum berkembang optimal. Sementara biaya operasional terus meningkat.

Dalam kondisi seperti ini, setiap kontrak iklan menjadi penting. Setiap advertorial menjadi berarti. Setiap kerja sama menjadi penopang keberlangsungan perusahaan.

Pertanyaannya bukan apakah hal itu salah. Tidak. Media memang membutuhkan pendapatan.

Yang menjadi persoalan adalah ketika sumber pendapatan mulai menentukan arah pemberitaan.

Di titik itulah fungsi sosial mulai bernegosiasi dengan kepentingan ekonomi. Dan tidak semua media mampu menjaga jarak yang sehat di antara keduanya.

***

Di sinilah ideologi masuk, bukan pertama-tama sebagai paham politik, tetapi sebagai cara pandang terhadap dunia.

Setiap media memiliki nilai. Ada yang menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama. Sebagian lebih menekankan pertumbuhan bisnis. Dan, sebagian yang lain lahir dari semangat perjuangan sosial.

Lalu, ada pula yang tumbuh dari kedekatan dengan kelompok politik atau kepentingan ekonomi tertentu.

Jelas, tidak ada media yang benar-benar hadir dalam ruang hampa nilai.

Yang membuat berbeda adalah apakah nilai itu dikelola secara jujur dan transparan, atau justru disembunyikan di balik klaim objektivitas yang semu.

Objektivitas bukan berarti media mengabaikan nilai. Tapi, media mesti memiliki disiplin untuk tidak membiarkan nilai-nilai itu mengalahkan fakta.

***

Dalam ilmu komunikasi, pembahasan tentang media tidak pernah bisa dipisahkan dari ekonomi politik. Tokoh seperti Vincent Mosco mengingatkan bahwa produksi informasi selalu terkait dengan kepemilikan, distribusi sumber daya, dan relasi kekuasaan.

Namun di era digital, persoalannya menjadi lebih rumit. Media tidak lagi hanya berhadapan dengan pemerintah atau pemasang iklan. Ia juga berhadapan dengan algoritma.

Judul yang lebih provokatif sering lebih mudah menjangkau pembaca. Konten yang memancing emosi lebih cepat menyebar. Kecepatan sering mengalahkan kedalaman.

Dalam situasi seperti itu, tekanan terhadap media tidak lagi datang dari satu arah. Ada yang datang dari pasar. Dari teknologi. Politik. Bahkan dari perilaku audiens itu sendiri.

***

Karena itu, menurut saya, tantangan terbesar media kontemporer bukan memilih antara idealisme atau bisnis.

Pilihan seperti itu terlalu sederhana.

Yang dibutuhkan adalah kemampuan menjaga keseimbangan. Media harus memperoleh keuntungan agar tetap hidup. Tetapi keuntungan tidak boleh menjadi penentu tunggal arah institusi.

Media harus memiliki nilai. Tetapi, nilai tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan fakta.

Media harus mengikuti perkembangan teknologi. Tetapi, teknologi tidak boleh mengambil alih tanggung jawab etik redaksi.

Keseimbangan itulah yang membedakan media sebagai institusi dengan media sebagai komoditas.

***

Dalam konteks inilah organisasi perusahaan pers seperti SPS, AMSI, SMSI, dan JMSI memegang peran strategis.

Selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada peningkatan kompetensi wartawan melalui UKW. Padahal masa depan media juga ditentukan oleh kualitas perusahaan pers sebagai organisasi.

Problemnya, bagaimana perusahaan membangun tata kelola. Bagaimana menjaga independensi redaksi? Mulai dari mengembangkan model bisnis yang sehat, menyiapkan regenerasi kepemimpinan dan bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi perusahaan tidak dibayar dengan menurunnya kepercayaan publik?

Agenda-agenda inilah yang menurut saya akan menjadi tantangan besar organisasi perusahaan pers pada dekade mendatang.

***

Mandailing Natal dapat menjadi cermin kecil dari persoalan yang lebih besar.

Di satu sisi, masyarakat membutuhkan media yang kuat untuk mengawal pembangunan, mengawasi tata kelola sumber daya alam, dan menjaga ruang dialog publik.

Di sisi lain, media lokal harus bertahan di tengah pasar yang terbatas dan kompetisi digital yang semakin keras.

Karena itu, membangun media lokal tidak cukup hanya dengan memperbanyak pelatihan jurnalistik.

Yang tidak kalah penting adalah membangun perusahaan media yang sehat. Sebab, wartawan bekerja di dalam institusi. Dan kualitas institusi pada akhirnya akan menentukan sejauh mana kompetensi wartawan dapat berkembang menjadi karya jurnalistik yang benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.

***

Barangkali sudah saatnya kita mengubah cara memandang perusahaan pers. Ia bukan sekadar mesin pencetak berita. Bukan pula sekadar entitas bisnis. Melainkan juga institusi yang setiap hari menegosiasikan tiga kepentingan sekaligus:
1. Kepentingan ekonomi.
2. Kepentingan ideologi, dan
3. Kepentingan publik.

Jika salah satunya terlalu dominan, media kehilangan keseimbangannya. Dan, jika ketiganya dikelola dengan bijaksana, media tidak hanya bertahan sebagai perusahaan. Bisa tumbuh menjadi institusi yang dipercaya.

Pada akhirnya, dalam industri media, kepercayaan itu selalu lebih bernilai daripada keuntungan jangka pendek.

Memang, keuntungan dapat menjaga perusahaan tetap beroperasi. Tetapi, hanya kepercayaan yang dapat membuatnya tetap dihormati. ***