Harga Daging, Infrastruktur dan Peternak Lokal

Sapi dan orang grafis

Tahun 2012 lalu saya dikontrak satu lembaga, menyurvey kebutuhan daging di Mandailing Natal (Madina), hasilnya : dalam sepekan Madina membutuhkan 25 ekor lembu. Lembu itu didatangkan dari Sumbar atau Bengkulu (beberapa tahun sebelumnya didatangkan dari kawasan Padang Lawas, tetapi karena tambah mahal akhirnya pedagang beralih ke Sumbar dan Bengkulu).

Itu bukan sapi impor, melainkan sapi yang diternakkakan oleh peternak lokal. Sapi potong impor hanya dipasarkan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Medan.

Mengapa importir sapi tak melirik Madina atau kawasan Tabagsel sebagai pasaran sapi impor? Bukankah Tabagsel termasuk pasaran lumayan? Kalkulasinya, hitungan rata-rata saja : 5 kabupaten/kota x 25 ekor sepekan = 125 x 4 pekan = 500 ekor per sebulan x 12 bulan = 6.000 ekor setahun.

Menurut hitungan awam saya, importir sapi ogah membuka pasar di Tabagsel, karena : infrastruktur jalan yang bagai suar sair alias sudah sempit rusak parah pula. Bayangkan, sapi diimpor dari Australia atau India, tiba di Belawan pakai kapal. Dari Belawan ke Medan masih lumayan karena jalan tol mulus bagai paha artis cantik. Tetapi, naik truk dari Belawan ke kawasan Tabagsel justru membutuhkan biaya membengkak, karena pihak ekspedisi (truk) akan bilang : “ongkosnya sekian rupiah. Anda kan tahu, jalanan bagai kurap dan kudis yang tak kunjung sembuh, belum lagi ente lewat Aek Latong bikin truk ente batuk-batuk alias ringsek sebelum usia tua”.

Akibat infrastruktur jalan yang sempit dan bagai kolam ikan lele di musim hujan itulah mungkin sapi impor tak masuk Tabagsel. Dan sapi lokal pun jadi tuan rumah di kawasan sendiri. Dan itu bagus dari satu sisi, karena peternak lokal tak di “invasi” peternak Australia. Tetapi, ketika Jokowi menyuruh harga 80 ribu sekilo, kepala peternak lokal pun jadi gatal, pasalnya akan sulit menurunkan harga di bawah 100 ribu.

Mengapa peternak lokal sulit menurunkan harga? teori “banyak barang harga dibawah masih dapat untung – barang sedikit harga dibawah hanya balik modal”.

Peternak Australia masih untung walau laba per ekor sapi sebesar Rp500.000 (sudah bersih dari tetek bengek biaya produksi), sebab jumlah ternak peternak di sana rata-rata di atas seribu ekor : Rp 500.000 x 1000 ekor = 500.000.000 setahun.

Tetapi, “Parlombu” atau peternak lembu lokal di kawasan Tabagsel rata-rata hanya punya 4 hingga 10 ekor lembu, kandangnya pun di samping rumah. Jika laba per ekor Rp 500.000 maka total 2 juta rupiah per tahun (jika 4 lembu). Rp2 juta dibagi 12 bulan = -+ 160 ribu per bulan. Jika 160 ribu dibagi 30 hari = Rp 53 saja lah gaji parlombu menyabit rumput dan memandikan lembu tiap hari.

Makanya, instruksi Rp80 ribu per kilo oleh pak Jokowi akan sulit terjadi di Tabsagel. Kecuali “Parlombu” mau garuk-garuk kepala yang sebenarnya tak gatal.

Hingga posisi 2 hari Ramadan, harga daging di pasar Panyabungan masih tetap bercokol di kisaran Rp130.000 per kilo gram, bukan Rp80.000 sesuai dengan angka yang diinstruksikan presiden Jokowi.

Mengapa instruksi presiden tak digubris pedagang? Apakah data di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak valid? Entahlah, mungkin peternak di daerah tak akan rela dimiskinkan oleh ketidakberesan Jakarta. (Dahlan Batubara)