Para Kepala Daerah di Sumut Jangan Hanya Meratapi Minimnya Transfer dari Pusat
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Minggu, 12 Jul 2026
- print Cetak
Oleh: Irwan Daulay
Jalur kereta api Trans Sumatera (ilustrasi)
Selain melakukan perampingan OPD dan menggenjot investasi daerah, pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara juga perlu aktif menyinergikan kebutuhan daerah dengan proyek strategis nasional, khususnya pembangunan jaringan perkeretaapian Trans Sumatera.
Bagi wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), infrastruktur transportasi yang andal merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya tarik investasi. Konektivitas yang mudah, cepat, dan berbiaya rendah akan memperkuat kelayakan ekonomi (feasibility study) berbagai proyek investasi di sektor riil.
Tabagsel membutuhkan lompatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, bukan semata-mata pemekaran menjadi provinsi baru. Yang lebih mendesak adalah menyiapkan perencanaan investasi bersama lima Kabupaten/Kota di wilayah tersebut dengan matang, didukung pembangunan infrastruktur publik yang terintegrasi. Dengan langkah tersebut, wilayah ini berpeluang menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus pemerataan pembangunan.
Irwan Daulay
Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan Kereta Api Trans Sumatera hingga tahun 2045 dengan panjang sekitar 1.110 km dan kebutuhan investasi sekitar Rp350 triliun. Rencana tersebut mencakup pembangunan jalur baru yang menghubungkan Rantau Prapat–Dumai, Duri–Pekanbaru, Pekanbaru–Rengat, Rengat–Jambi, Lubuklinggau–Bengkulu, serta Kertapati–Tarahan–Bakauheni.
Namun demikian, rencana tersebut perlu dikaji agar dapat lebih mengakomodasi kebutuhan kawasan Tabagsel. Salah satu alternatif adalah menghidupkan kembali gagasan jalur yang telah direncanakan sejak masa kolonial, yaitu Rantau Prapat–Kota Pinang–Aek Godang–Padang Sidempuan–Panyabungan–Muara Batang Gadis–Natal–Batahan–Air Bangis.
Dari Air Bangis, jalur dapat diteruskan menuju Pariaman dan terhubung dengan jalur kereta api yang telah beroperasi menuju Kota Padang sejak masa Hindia Belanda. Apabila diwujudkan, koridor ini tidak hanya memperkuat konektivitas Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pantai barat Sumatera yang selama ini relatif tertinggal.
Sudah saatnya para kepala daerah tidak sekadar menunggu dana transfer dari pemerintah pusat, melainkan proaktif menyusun usulan proyek strategis yang mampu mempercepat investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat TABAGSEL. ***
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
