Jumat, 20 Nov 2026
light_mode

Tambang Rakyat Sejatinya Diarahkan untuk Kemakmuran plus Kelestarian Alam

  • account_circle Analisadaily
  • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
  • print Cetak

Aswin Parinduri. (foto: Analisadaily)

 

…

Pemerintah seharusnya tidak melihat masyarakat penambang semata-mata sebagai pelanggar aturan. Mereka adalah warga yang membutuhkan kepastian hukum dan kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup.

Oleh karena itu, aktivitas pertambangan rakyat di sejumlah daerah di Sumatera Utara tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan hukum dan lingkungan. Jika dikelola melalui regulasi yang jelas, edukasi yang kuat, serta pendampingan pemerintah, pertambangan rakyat justru dapat menjadi sumber penghidup.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara, H Aswin Parinduri, menegaskan pentingnya pemerintah memperkuat edukasi dan sosialisasi regulasi pertambangan rakyat.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan bukan karena sengaja mengabaikan aturan, tetapi karena belum memahami mekanisme perizinan yang harus dipenuhi.

“Solusinya adalah edukasi dan sosialisasi. Masyarakat harus diberikan arahan dan bimbingan supaya mengetahui bagaimana melakukan pertambangan sesuai aturan,” ujar Aswin sebagaimana dilansir Analisadaily, Jum’at (21/8/2016)

Ia mengatakan, aktivitas pertambangan di sejumlah kawasan, khususnya di Mandailing Natal, telah berlangsung secara turun-temurun. Bahkan, aktivitas tersebut telah menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat sejak jauh sebelum Indonesia merdeka.

Aswin menilai kondisi tersebut harus dipahami pemerintah ketika menyusun kebijakan. Masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari sumber daya alam tidak boleh begitu saja kehilangan mata pencaharian, tetapi juga harus diarahkan agar aktivitas ekonominya berlangsung secara legal dan bertanggung jawab.

“Di daerah itu, pertambangan sudah menjadi bagian dari pencaharian masyarakat sejak zaman dahulu. Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan hanya melakukan penindakan,” katanya.

Menurut Aswin, potensi sumber daya alam di kawasan Bumi Gordang Sambilan cukup besar, termasuk kandungan emas. Potensi tersebut harus dikelola secara bijaksana agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Ia mengingatkan, kekayaan alam bukan hanya milik generasi sekarang. Karena itu, setiap aktivitas pertambangan harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di masa mendatang.

“Kita boleh memanfaatkan sumber daya alam, tetapi lingkungan dan masa depan harus tetap kita pikirkan. Apa yang kita ambil hari ini jangan sampai membuat generasi berikutnya kehilangan haknya,” tegasnya.

Pemerintah Diminta Jemput Bola

Aswin juga mendorong pemerintah melakukan pendekatan jemput bola dalam membantu masyarakat mengurus legalitas pertambangan rakyat.

Menurutnya, masyarakat yang selama ini kesulitan memahami prosedur perizinan perlu didampingi secara langsung. Pemerintah dapat turun ke daerah untuk menjelaskan aturan, memetakan lokasi, sekaligus membantu masyarakat memahami persyaratan yang harus dipenuhi.

“Kalau perlu tim perizinan datang langsung ke masyarakat. Jemput bola. Jangan masyarakat dibiarkan tidak tahu, kemudian ketika menambang baru ditindak,” ujarnya.

Ia menyebut pemerintah pusat telah menetapkan sejumlah titik sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Keberadaan wilayah tersebut harus disosialisasikan secara maksimal agar masyarakat mengetahui lokasi mana yang diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan rakyat.

Bagi daerah yang memiliki potensi pertambangan rakyat tetapi belum masuk WPR, Aswin meminta pemerintah daerah proaktif mengusulkan penetapannya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau ingin pertambangan rakyat ini berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat, maka harus masuk dalam WPR. Kalau belum, pemerintah daerah harus mengusulkan sesuai aturan,” katanya.

Menjaga Alam, Menjaga Masa Depan

Aswin menekankan, legalisasi dan penataan pertambangan rakyat bukan berarti memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengeksploitasi alam tanpa batas. Sebaliknya, regulasi harus menjadi instrumen untuk memastikan kegiatan pertambangan berlangsung secara tertib, aman dan ramah lingkungan.

Masyarakat juga harus diberikan pemahaman mengenai kewajiban melakukan pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai.
Dengan pendekatan tersebut, menurut Aswin, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat memperoleh penghasilan, kepentingan negara dalam mengelola sumber daya alam, serta kewajiban menjaga lingkungan.

“Kalau masyarakat diberikan izin sesuai regulasi, diberikan edukasi dan dibimbing bagaimana mengelola serta memulihkan lingkungan, maka pertambangan rakyat bisa menjadi bagian dari solusi ekonomi masyarakat,” ucap anggota DPRD Sumut dari pemilihan Tabagsel.

Ia berharap pemerintah tidak melihat masyarakat penambang semata-mata sebagai pelanggar aturan. Mereka, kata Aswin, adalah warga yang membutuhkan kepastian hukum dan kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup.

Pada akhirnya, penataan pertambangan rakyat diharapkan tidak berhenti pada persoalan izin, tetapi menjadi langkah membangun ekonomi masyarakat yang legal, berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pertambangan rakyat boleh memberi kehidupan hari ini, tetapi alam harus tetap memberi kehidupan bagi generasi esok.

Sumber: Analiasadaily/nai

  • Penulis: Analisadaily
  • Editor: Dahlan Batubara
  • Sumber: Analisadaily

Rekomendasi Untuk Anda

  • Demokrat dan Hanura Kuasai Dapil V

    Demokrat dan Hanura Kuasai Dapil V

    • calendar_month Senin, 14 Apr 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Berdasar penelusuran Mandailing Online di beberapa posko partai politik, Minggu hingga Senin (13-14/4/2014) perkiraan sementara perolehan kursi legislatif DPRD Mandailing Natal (Madina) untuk Dapil V (Daerah Pemilihan V) Partai Demokrat dan Partai Hanura memperoeh masing-masing 2 kursi. Dapil V meliputi Kecamatan Panyabungan Utara, Naga Juang, Huta Bargot, Bukit Malintang dan Kecamatan […]

  • Sutan Puasa dan Kuala Lumpur (1)

    Sutan Puasa dan Kuala Lumpur (1)

    • calendar_month Kamis, 15 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    Oleh: Abdur-Razzaq Lubis (Pengamat etnis Mandailing tinggal di Malaysia) Bila dan siapa sebenarnya yang membuka Kuala Lumpur masih menjadi soalan yang terbuka. Pada mulanya dikatakan Yap Ah Loy yang telah mengasaskan Kuala Lumpur. Yang pasti bukan Yap Ah Loy yang membuka Kuala Lumpur kerana dia adalah Kapitan Cina Kuala Lumpur yang ketiga. Kalau ada orang […]

  • Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014

    Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014. Ruang I. (Sesi II) Hari : Jumat, Pukul : 13.30 s/d 15.30 wib Tanggal : 12 desember 2014   NO.   RUANG UJIAN   NO. PESERTA   NAMA PESERTA 1 BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 52132000373 WENNY KHOLILAH 2 BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 […]

  • Tiang Bangunan Pasar Baru Panyabungan Roboh

    Tiang Bangunan Pasar Baru Panyabungan Roboh

    • calendar_month Senin, 12 Apr 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Satu tiang yang baru dicor untuk gedung Pasar Baru Panyabungan, Mandailing Natal, dikabarkan roboh pada Minggu siang (11/4/2021). Akibatnya, sejumlah rangka besi tiang tiang lain ikut oleng membengkok karena satu sama lain terkait dalam sistem penyangga. Sejauh ini tidak ada kabar luka-luka dialami pekerja. Tidak banyak yang tahu peristiwa itu karena […]

  • Korupsi & Pelayanan Publik Daerah

    Korupsi & Pelayanan Publik Daerah

    • calendar_month Senin, 29 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Hasil survei KPK dan TII secara bersamaan menempatkan Medan sebagai kota yang korup dan buruk pelayanan publiknya Tanggal 1 November 2010 KPK telah mempublikasikan hasil survei terhadap instansi pusat, instansi vertikal dan pemerintah daerah yang disebut Indeks Integritas Nasional (IIN) 2010. Ini merupakan indeks gabungan antara nilai rata-rata di instansi pusat, instansi vertikal dan Pemko. […]

  • Di Tengah Reses, Zubaidah Kasih Kejutan kepada Pengurus MDTA dan Pengajian Ibu-Ibu

    Di Tengah Reses, Zubaidah Kasih Kejutan kepada Pengurus MDTA dan Pengajian Ibu-Ibu

    • calendar_month Minggu, 29 Agt 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    RUMBIO (Mandailing Online) – Mandailing Natal dikenal dengan jargon Negeri Beradat Taat Beribadat, tapi perhatian terhadap MDTA dan Ibu-ibu belum maksimal. Terutama kesejahteraan guru MDTA. Padahal keduanya adalah pondasi membangun generasi beriman dan beradat. Hal itu menjadi perhatian dan aspirasi yang disampaikan masyarakat di wilayah Kecamatan Panyabungan ketika mengikuti Reses III Anggota DPRD Tahun Sidang […]

expand_less