Selasa, 20 Okt 2026
light_mode

Demi Citra, PM Malaysia Suap Stasiun TV

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Minggu, 7 Agt 2011
  • print Cetak


KUALA LUMPUR –
Stasiun TV internasional CNBC membatalkan siaran program utama mereka World Business yang diduga menerima suap dari Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk wawancara khusus dan pencitraan pemerintah Malaysia.

Situs themalaysianinsider.com pada Kamis malam (4/8/2011) merilis laporan FBC Media sebuah perusahaan jasa humas di Inggris menerima uang jutaan Ringgit Malaysia untuk merekayasa pemberitaan.

CNBC menyatakan sedang menginvestigasi sepak terjang FBC Media dengan PM Najib dan pemerintah Sarawak agar stasiun TV internasional yang dipercaya pelaku bisnis dunia itu tidak terkena nasib seperti tabloid News of The World, yang tutup setelah terlibat skandal pemberitaan yang melanggar hukum.

“Sebagai jawaban atas pertanyaan Malaysian Insider kami mengakui sudah menutup program World Business karena dugaan jual-beli berita dan mulai menginvestigasi FBC dan praktik bisnis mereka,” kata Wakil Presiden Komunikasi dan Pemasaran CNBC Charlotte Westgate dalam surat elektronik.

World Business dipimpin Redaktur Pelaksana CNBC, John Defterios langsung dihentikan tayangannya setelah sebuah pemberitaan internet di Negara Bagian Sarawak melansir berita dugaan suap oleh PM Najib dan pemerintah Sarawak terhadap program paling bergengsi, yang juga ditonton jutaan pebisnis di Indonesia itu. Berita online oleh Anil Neto di Sarawak menulis “CNBC Memutus Hubungan Dengan FBC Media!”.

Seorang whistle blower di London mengungkapkan betapa politisi kubu penguasa Malaysia, Barisan Nasional (BN) membayar jutaan Ringgit dari anggaran nasional ke FBC untuk mengatur pemberitaan yang “baik-baik” di Stasiun TV CNBC.

Laporan dari Sarawak menampilkan sederet nama politisi seperti PM Najib Razak, mantan PM Abdullah Badawi, Menteri Kepala Sarawak Tan Sri Taib Mahmud, menggunakan suap untuk membeli pencitraan di TV CNBC dan media internasional lainnya.

“Mengijinkan program dibayar oleh politisi merupakan praktik penipuan jutaan pemirsa yang mengira mereka sedang menonton tayangan yang obyektif dan tidak memihak. Ini merupakan kejahatan berat terhadap hukum penyiaran. Terlebih bagi perusahaan global sekelas CNBC dan induk usahanya NBC di Amerika Serikat,” ujar laporan dari Sarawak itu.

Charlotte Westgate, menolak memberikan keterangan lebih lanjut untuk saat ini karena pihaknya masih terus menyelidiki skandal itu. Selain dengan CNBC, FBC mengakui pihaknya juga berhubungan profesional dengan BBC dan CNN. (Themalaysianinsider.com/anilneto.com/Iwan Santosa)
Sumber : tribunnews.com/

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kenaikkan Tarif Angkot di Madina Tidak Sepihak

    Kenaikkan Tarif Angkot di Madina Tidak Sepihak

    • calendar_month Sabtu, 29 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 3Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Mandailing Natal (Madina) menyatakan keputusan kenaikan ongkos angkutan umum bukan sepihak alias tidak keputusan Organda Madina sendiri, melainkan berdasar keputusan Organda Sumut. Demikian dikatakan Wakil Ketua Organda Madina, Palit Nasution menjawab wartawan, Sabtu (29/6/2013) terkait kenaikan tarif angkutan umum sebesar 20 persen yang diberlakukan Organda meski belum […]

  • SBY resmi berhentikan Bupati Karo

    SBY resmi berhentikan Bupati Karo

    • calendar_month Sabtu, 12 Jul 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberhentikan Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dari jabatan Bupati Karo, Sumatera Utara, sebagaimana usulan DPRD kabupaten setempat. "Kami atas nama Pemerintah Provinsi Sumut mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama memimpin Pemkab Karo," ujar Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho saat menyerahkan secara langsung surat keputusan presiden kepada […]

  • Dahlan Hasan Nasution Akrab Dengan Masyarakat Bawah

    Dahlan Hasan Nasution Akrab Dengan Masyarakat Bawah

    • calendar_month Kamis, 26 Nov 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Bupati Mandailing Natal (Madina), Dahlan Hasan Nasution dinyatakan sangat akrab dengan masyarakat kalangan bawah. Itu sering dijumpai di setiap kunjungannya ke desa-desa. Setiap kunjungan, Dahlan Hasan sering bercengkrama dengan kaum ibu, kaum bapak dan bahkan anak-anak. Kedekatan dengan kalangan bawah ini menjadi salah satu ciri khas di setiap kunjungannya ke desa. Peliput  : Tim Editor    […]

  • Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-II, Anggota DPRD Serahkan Laporan Reses

    Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-II, Anggota DPRD Serahkan Laporan Reses

    • calendar_month Selasa, 21 Des 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPRD Mandailing Natal (Madina) menggelar paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-2 Tahun Sidang 2021-2021 dan penyerahan laporan reses pertama, Rabu (21/12). Paripurna dipimpin oleh Harminsyah Batubara didampingi Erwin Efendi Nasution dan dari pemerintah diwakili Sekda Gozali Pulungan. Selain itu terlihat hadir unsur Forkopimda, asisten, dan beberapa pimpinan OPD. “Dengan berserah diri kepada […]

  • Jenazah Wanita Ditemukan di Simanondong

    Jenazah Wanita Ditemukan di Simanondong

    • calendar_month Rabu, 27 Jul 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        PANYABUNGAN UTARA (Mandailing Online) – Satu jenazah yang ditemukan di Desa Simanondong, Panyabungan Utara, Mandailing Natal, Sumut, pagi ini, Rabu (27/7/2022). Jenazah wanita itu ditemukan warga di parit jalan berposisi telungkup. Warga langsung melapor kepada kepala Desa Simanondong. Selanjutnya dilaporkan kepada polisi. Awalnya belum diketahui identitas jenazah. Baru pada siang hari pihak Polres […]

  • FPD Ngotot, Parpol Harus Didirikan 1.000 Orang

    FPD Ngotot, Parpol Harus Didirikan 1.000 Orang

    • calendar_month Rabu, 15 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA: Fraksi Partai Demokrat (FPD) tetap ngotot syarat partai politik (parpol) harus didirikan minimal 1.000 orang. Namun, jika memang harus ada kompromi politik, FPD akan ikut usulan pemerintah, yakni 625 pendiri tetapi mewakili 33 provinsi. Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) minta syarat parpol mendapatkan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, harus memiliki kantor di […]

expand_less