Senin, 16 Mar 2026
light_mode

Anggota DPRD Sumut jangan pura-pura

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 24 Jan 2012
  • print Cetak

MEDAN – Para anggota DPRD Sumatera Utara dinilai berpura-pura jika tidak mengetahui pengadaan sejumlah fasilitas mewah di gedung tersebut. Terlebih, jika mereka termasuk anggota Badan Anggaran (Banggar).

“Sangat mustahil jika anggota dewan mengaku tidak tahu. Apalagi mereka sebagai anggota badan anggaran,” kata pemerhati anggaran Sumut, Elfenda Ananda, tadi malam.
Elfanda menilai, kondisi ini semakin menunjukkan kelemahan para legislator. “Atau jangan-jangan, mereka pura-pura tidak tahu,” ungkapnya. Sebab, kata Elfanda, dalam penyusunan anggaran ini, pastinya sudah melalui pembahasan di internal badan anggaran.

Dia justru mempertanyakan pembahasan RAPBD maupun PAPBD. Menurutnya, munculnya pengadaan-pengadaan tersebut, menunjukkan adanya persoalan di sekretariat dewan. “Ada hal-hal yang lolos dan sengaja tidak bahas. Atau ada sandiwara atau seolah tidak tahu. Ini untuk menutupi kelemahan mereka. Jadi apa yang terjadi di pusat, dengan revonasi banggar, salah satu contoh yang terjadi daerah,” sebut Elfenda.

Hal senada juga dikatakan analis politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Taufan Damanik. Dia mengatakan, setiap penyusunan anggaran, tidak mungkin anggota dewan tidak mengetahuinya. Sebelumnya, anggota Banggar DPRD Sumut, Zurkarnain mengakui, jika pihaknya kebobolan dalam pembahasan anggaran di legislatif. “Iya, kok nggak tahu kita ya,” katanya.

Menurutnya, kecolongan itu dikarenakan pembahasan anggaran yang tidak mungkin diteliti satu persatu dengan angka-angka dan ketebalan berkas yang mencapai ribuan lembar. Hingga saat ini, sejumlah anggota DPRD Sumut mengaku tidak tahu keberadaan fitness center. Juga mengenai pengadaan fasilitas lainnya seperti televisi dan aquarium. “Akhirnya tahu setelah diribut-ributi,” ujar Ketua Komisi B, T Dirkhansyah Abu Sublihar Ali.

Berbeda dengan Diky, Ketua Fraksi PPP DPRD Sumut, Fadly Nurzal, meski mengaku tidak terkejut dengan pengadaan alat fitness ini, dia mengakui tidak semua anggota dewan menyukai alat tersebut. Fadly sendiri mengaku lebih suka jalan-jalan sore dan jalan pagi setelah shalat subuh daripada menggunakan alat ini.

Anggota Komisi A DPRD Sumut, Raudin Purba juga mengaku tidak tahu adanya pengadaan tersebut. Bahkan, Raudin juga dengan tegas mengatakan banyak pengadaan di gedung dewan yang tidak transparan. Begitu juga mengenai pengawasan yang dilakukan pihaknya terbilang tidak maksimal.

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Richard Eddy M Lingga mengaku juga tidak mengetahui hal tersebut. Bedanya, meski tidak mendukung secara gamblang, namun dia menilai pengadaan sarana tersebut penting demi kesehatan. Meski banyak yang bersuara, tak sedikit pula yang bungkam dan enggan memberikan komentar terkait adanya pengadaan tersebut.

Hingga saat ini, fitness center yang berada di lantai I gedung baru tersebut belum dibuka dan masih terkunci. Menurut pengakuan salah seorang pegawai, fitness center ini hanya akan digunakan anggota dewan.

Sementara Sekretaris DPRD Sumut, Randiman Tarigan, terkesan menghilang sejak isu ini mencuat. Saat coba ditemui di ruangannya, Jum’at (20/1) lalu, menurut stafnya dia keluar. Meski seharian telah ditongkrongi, Randiman tak kunjung muncul.

Untuk diketahui, sejumlah proyek yang dilaksanakan di tahun 2011, namun barang-barangnya baru masuk pada kisaran Desember lalu, seperti fitness center yang dilengkapi dengan peralatannya, pengadaan aquarium beserta satu ekor ikan arwana untuk setiap fraksi dan setiap komisi. Itu artinya dengan lima komisi dan 10 fraksi, ada 15 aquarium lengkap dalam ikannya yang diadakan di APBD tahun lalu.

Selain itu, masing-masing anggota dewan juga diberikan satu unit televisi LCD 32 Inch, dispenser lengkap dengan aquanya. Pengadaan lainnya berdasarkan PAPBD 2011, pengadaan note book sebanyak 101 unit senilai Rp1.138.217.000, belanja pengadaan peralatan olahraga Rp150.000.000, pengadaan rak buku/TV/kembang Rp776.500.000, pengadaan penghias ruang Rp80.500.000, pengadaan taman indoor sekitar Rp180 juta.(waspada)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satpol PP Tendangi Massa PP

    Satpol PP Tendangi Massa PP

    • calendar_month Jumat, 6 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Terjadi Saat Unjuk Rasa di Dinkes dan Kantor Bupati Unjuk rasa massa Pemuda Pancasila di Dinas Kesehatan Madina dan kantor bupati, Kamis (5/1) pagi, berlangsung ricuh. Massa dan Satpol PP terlibat bentrok. Mereka saling dorong. Seorang pendemo dipukul dengan pentungan. Pendemo lainnya, ditendangi. Ratusan pengunjuk rasa tiba di kantor Dinkes sekitar pukul 11.15 WIB dengan […]

  • Kejatisu Bidik PT Gruti Lestari Diduga Serobot 393 Ha Lahan Masyarakat Pardamean Baru

    Kejatisu Bidik PT Gruti Lestari Diduga Serobot 393 Ha Lahan Masyarakat Pardamean Baru

    • calendar_month Rabu, 18 Okt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    NATAL ( Mandailing Online )- Diketahui, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ( Kejatisu ) saat ini sedang melakukan penyelidikan atas dugaan penyerobotan lahan diluar HGU ( hak guna usaha ) seluas lebih kuran 393 hektar yang diduga dilakukan oleh PT Gruti Lestari Pratama yang berada di Desa Pardamean Baru Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina […]

  • 21 Desember, Bupati Terima Penghargaan Citra Pelayanan Publik 2010

    21 Desember, Bupati Terima Penghargaan Citra Pelayanan Publik 2010

    • calendar_month Senin, 20 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    TAPSEL- Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu direncanakan akan menerima penghargaan Citra Pelayanan Publik Tahun 2010 dari Gubernur Sumut di aula Martabe Kantor Gubsu, Medan, Selasa (21/12). Ini berdasarkan Keputusan Gubsu No. 188.44/310/KPTS/2010 tentang penetapan unit kerja atau Kantor Pelayanan Publik sebagai calon penerima piala citra pelayanan publik dan penerima penghargaan citra pelayanan publik tingkat […]

  • Pemkab Madina Belum Tetapkan UMK Tahun 2024

    Pemkab Madina Belum Tetapkan UMK Tahun 2024

    • calendar_month Rabu, 22 Nov 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) sampai hari ini belum menetapkan UMK ( Upah Minimum Kabupaten ). Dinas Tenaga Kerja sendiri mengaku masih dalam tahap pembahasan besaran ketentuan UMK tersebut. ” Penyesuaian UMK untuk tahun 2024 berdasarkan formula Inflasi, pertumbuhan ekonomi serta tergantung indeks angka tertentu dan kesepakatan. Ini […]

  • Pj Bupati Madina akan Panggil PT GLP

    Pj Bupati Madina akan Panggil PT GLP

    • calendar_month Sabtu, 30 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan. Pj Bupati Mandailing Mandailing Natal (Madina) Aspan Sofyan akan memanggil PT Gruti Lestari Pratama (GLP) terkait belum jelasnya kebun plasma terhadap masyarakat. Demikian disampaikan Kabag Humas Taufik Lubis kepada MedanBisnis, Rabu (27/10), di Panyabungan. Menurut Taufik, persoalan plasma merupakan hal yang wajib bagi setiap perusaan perkebunan yang diperuntukkan untuk mesyarakat sekitar. Apalagi, perusahaan itu […]

  • Sumut ranking 3 terkorup, wajib diusut

    Sumut ranking 3 terkorup, wajib diusut

    • calendar_month Rabu, 3 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO) –Pemerintah Provinsi Sumatera yang menduduki ranking ketiga dari 33 pemprov dalam penyelewengan uang Negara sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memperburuk citra Pemprov Sumut secara kelembagaan. Dalam kasus korupsi saja, sudah ada Gubernur Sumut non aktif, Syamsul Arifin terpaksa masuk penjara termasuk sejumlah kepala daerah di Sumut yang juga telah dikerangkeng dalam kasus […]

expand_less