Atika Rekom Pelarangan Tambang Ilegal Kotanopan
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
- print Cetak
Pertemuan sejumlah pihak di aula kantor bupati Madina, Kamis (4/4) dipimpin Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution membahas tambang ilegal di Kecamatan Kotanopan.
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Tambang emas ilegal di pinggiran sungai Batang Gadis kawasan Kotanopan bakal terhenti.
Pertemuan banyak pihak di aula kantor bupati Mandailing Natal (Madina), Kamis (4/4/2024) membahas tambang itu yang mencuatkan kesimpulan melarang aktivitas tambang.
Pertemuan itu dipimpin Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution; Kapolres Madina, AKBP Arie Sofandi Paloh; Dandim 0212/T, Letkol Inf Amrizal; Kejari Madina; para pimpinan OPD Pemkab Madina, serta utusan masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Kotanopan.
Ada tiga aspek menonjol yang mengemuka di pertamuan tersebut, yakni aspek hukum, lingkungan dan ekonomi.
Aspek hukum dan lingkungan lebih mendominasi yang terpapar di pertemuan itu.
Atika dalam kesimpulan pertemuan menyatakan tiga poin penting yang akan menjadi rekomendasi resmi pertemuan tersebut.
Pertama, melarang aktivitas penambangan liar di kawasan itu.
Kedua, apabila pihak penambang tidak mengindahkan pelarangan maka akan menghadapi tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Ketiga, pertambangan tradisional (sejenis mendulang tanpa mengerahkan alat berat) masih bisa dimaklumi.
Sebelumnya masih di pertemuan itu, pihak pemerintah daerah menyatakan bahwa peluang menjadi pertambangan legal masih memungkinkan berlaku di wilayah Kotanopan, yakni dengan pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada pemerintah Indonesia di Jakarta.
Pihak kecamatan membeber fakta bahwa saat ini di kawasan Kotanopan saat ini terdapat 23 alat berat jenis beko yang melakukan pengerukan tanah dalam aktivitas penambangan emas. Lokasi umumnya berada di lahan-lahan pinggiran Sungai Batang Gadis.
Di pertemuan itu, juru bicara utusan warga dari berbagai desa justru menyatakan mendukung tambang ilegal tersebut dengan alasan faktor ekonomi. Mereka menyebut banyak warga yang menggantungkan pendapatan dari tambang ilegal.
Peliput: Dahlan Batubara
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
