Sabtu, 30 Mei 2026
light_mode

Berantas Pekat, Satpol PP Ambil Langkah Persuasif

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 20 Apr 2011
  • print Cetak


MADINA-
Untuk memberantas penyakit masyarakat (pekat) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina memilih komunikasi persuasif. Kepala Satpol PP Pemkab Madina Hendra Edisa Putra AP MM mengatakan, untuk menegakkan Perda tentang penanganan penyakit masyarakat, Satpol PP memilih cara berkomunikasi dengan warga itu sendiri dengan membujuk warga secara halus untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau maksiat dan meminta arahan dari tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat.
”Bukan kita tidak tegas dalam memberantas maksiat. Tetapi sebelum melangkah ke sana, kita terlebih dahulu membina komunikasi yang baik dengan mengajak warga supaya menghindari perbuatan maksiat,” terangnya.
Hendra menambahkan, Satpol PP siap bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk menegakkan Perda, yang akhir-akhir ini semakin merebak, terutama oleh kaum pemuda. ”Sebelum melangkah ke penertiban, menurut saya langkah yang lebih tepat dilakukan adalah pendekatan terhadap pemilik usaha yang dianggap sebagai tempat asusila. Kita lakukan bujukan dan menawarkan solusi. Harapan kita, bagaimana agar kita saling memahami, namun misi kita tersampaikan,” sebut Hendra.
Masih kata Hendra, meski dengan cara-cara yang beretika seperti itu dilakukan, bukan berarti Satpol PP tak bisa bertindak tegas dalam menegakkan Perda terkait penyakit masyarakat. ”Kita tetap bersikap tegas terhadap seluruh kemungkaran yang telah menyalahi norma-norma agama sesuai dengan Perda kita. Apabila komunikasi persuasif tak menuai hasil, maka kita akan mengambil langkah berikutnya yakni dengan turun ke lokasi yang menjadi target kita,” tambah Hendra.
Dikatakannya, saat ini Satpol PP sendiri telah mengantongi sejumlah usaha yang diduga melanggar Perda. Di samping itu, Satpol PP juga telah banyak menerima laporan dari masyarakat terkait banyaknya kafe yang diduga sebagai tempat maksiat. Salah satunya tempat menjual minuman keras yang tak punya izin, kemudian usaha yang menyediakan tempat diduga lokasi maksiat bagi kaum muda. ”Mengingat Kapolres kita baru bertugas di Madina, dalam waktu dekat Satpol PP akan berdiskusi dengan Polres Madina dan akan bekerja sama memberantas pekat ini,” tuturnya. (wan/ara)
Sumber : Metrotabagsel

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mengapa Barus Menjadi Titik Nol Masuknya Islam ke Indonesia? (bagian 1)

    Mengapa Barus Menjadi Titik Nol Masuknya Islam ke Indonesia? (bagian 1)

    • calendar_month Rabu, 22 Mar 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar
  • Pilkades di Madina Akan Berlangsung 30 November 2016

    Pilkades di Madina Akan Berlangsung 30 November 2016

    • calendar_month Jumat, 14 Okt 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pilkades serentak di Kabupaten Mandailing Natal sudah ditetapkan, yakni tanggal 30 November 2016. Jumlah desa yang akan melakukan Pemilihan Kepala Desa itu sebanyak 264 desa tersebar di 23 kecamatan di Mandailing Natal (Madina). Kepastian itu diungkapkan Plt Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Madina, Junaidi menjawab Mandailing Online, Jum’at (14/10/2016) via seluler. […]

  • Gemmpar Desak Bupati Copot 4 Pejabat Terlibat Spanduk Narkoba Bupati

    Gemmpar Desak Bupati Copot 4 Pejabat Terlibat Spanduk Narkoba Bupati

    • calendar_month Jumat, 4 Jul 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PABYABUNGAN (Mandailing Online) – Plt Bupati Madina didesak menonaktifkan 4 pejabat yang terindikasi terlibat dalam kasus spanduk sabu-sabu Bupati Hidayat Batubara. Demikian ditegaskan Ketua Umum Gerakan Masyarakat Mahasiswa Pemantau Aparatur Negara (Gemmpar), Ramlan T Daulay, S.Sos, Kamis (3/7/2014) di Panyabungan. Spanduk itu berisi tulisan tuduhan terhadap bupati Madina pemakai narkoba jenis sabu-sabu yang terpampang di […]

  • DPRD Sibolga Tolak Gabung ke Protap

    DPRD Sibolga Tolak Gabung ke Protap

    • calendar_month Minggu, 22 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIBOLGA- Pengesahan Provinsi Tapanuli (Protap) oleh DPRD Sumatera Utara (Sumut) ditolak anggota DPRD Kota Sibolga sebagai aspirasi masyarakat Kota Sibolga yang menolak rencana pembentukan Protap. Berkas penolakan Protap diserahkan anggota DPRD Sibolga kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho di kantor Gubernuran belum lama ini. Hal itu dikatakan Jamil Zeb Tumori […]

  • Syamsul jangan angkat Sekda!

    Syamsul jangan angkat Sekda!

    • calendar_month Rabu, 15 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Pasca pensiunnya RE. Nainggolan dari jabatannya sebagai Sekretaris Daeraha (Sekda) Sumut, beberapa nama muncul menjadi kandidat penggantinya. Wacana pengangkatan Sekda definitif pun meruak. Namun ada beberapa kalangan yang menilai agar hal ini jangan terburu-buru dilakukan karena status hukum yang dipanggul Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Syamsul Arifin. “Jika dipaksakan penetapan Setdapropsu bisa `bumerang` di […]

  • Ayu Azhari: Saya Korban Orang Dekat Mantan Presiden PKS
    Tak Berkategori

    Ayu Azhari: Saya Korban Orang Dekat Mantan Presiden PKS

    • calendar_month Kamis, 2 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Ayu mengaku dijanjikan pekerjaan mengisi sebuah acara dan jadi jurkam. Artis dan bintang film ternama Ayu Azhari diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tujuh jam terkait kasus suap pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian. Yang menarik, dia mengaku telah menjadi korban janji-janji Ahmad Fathanah. Hal itu disampaikan Ayu usai pemeriksaan oleh penyidik di kantor […]

expand_less