Selasa, 20 Okt 2026
light_mode
Tak Berkategori

Bupati Madina Cs diperiksa KPK di Kantor Kejati Sumut

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 15 Mei 2013
  • print Cetak

Medan, (Mandailing Online)- Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sejumlah orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan di Medan ke Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Selasa (14/5) malam. Mereka melakukan pemeriksaan di tiga ruangan yang ada di gedung itu.

Sebelum ke kantor Kejati Sumut, anggota tim KPK meninggalkan rumah mewah milik Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara di Jalan Sei Asahan No 76, Medan, sekitar pukul 19.00 WIB. Mereka memasuki mobil di halaman rumah mewah itu. Lampu depan rumah tidak menyala, sehingga wartawan yang berkumpul di luar pagar hanya dapat melihat samar-samar.

Sejumlah petugas KPK terlihat tiba di kantor Kejati Sumut, sekitar pukul 19.30 WIB. Mereka membawa berkas dalam map dan mengangkut beberapa tas dan koper. Tak ada yang mau memberi komentar kepada wartawan.

Di samping kantor Kejati Sumut terlihat mobil Toyota Land Cruiser BK 53 ES. Mobil ini dan mobil dinas Nissan Terano BB 323 R sebelumnya ada di Mapolsekta Medan Baru bersama 3 orang yang sempat diamankan dan diperiksa di sana.

Sementara itu, Asisten Intelijen Kejati Sumut Djaja Subagja mengatakan, KPK hanya meminjam tempat untuk memeriksa orang-orang yang mereka tangkap. “Mereka ke sini hanya numpang tempat untuk memeriksa. Ya namanya juga sesama penegak hukum. Jadi Kejati Sumut hanya memberikan tempat. Mengenai materi pemeriksaan dan siapa yang diperiksa, saya tidak bisa memberi komentar. Mending rekan-rekan datang saja besok pagi, biar juru bicara KPK yang memberikan penjelasan,” sebut Djaja sebelum meminta wartawan keluar dari gedung itu.

Seorang petugas KPK menolak menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan. “Saya sudah kirim semua sama Johan. Kami di sini 24 jam. Besok pagi tanya Johan saja,” katanya.

Setelah beberapa kali keluar masuk ruang pemeriksaan, petugas KPK yang sama tetap menolak memberikan keterangan setiap ditanya. “Kalau saya beri keterangan, bisa rusak penyelidikan ini,” ucapnya.

Namun setelah didesak, dia membenarkan di antara orang-orang yang diamankan dan diperiksa terdapat Bupati Madina Hidayat Batubara, Kadis PU Madina Khairul Anwar, dan kontraktor. “Iya benar. Sudah, sudah, gak ada lagi,” katanya sambil bergegas.

Kasus korupsi yang terjadi dalam operasi tangkap tangan KPK ini masih simpang siur. Belum ada keterangan resmi diberikan kepada wartawan di Medan.

Lokasi penangkapan juga masih belum dapat dipastikan. Hanya, beredar kabar, terdapat sejumlah orang yang ditangkap di Merdeka Walk. Namun, ada pula kabar yang menyebutkan penangkapan terjadi di Hotel Asean.

Sementara itu, Ketua Ikatan Mahasiswa (IMa) Madina Irwandi Nasution yang sengaja datang ke Kejati Sumut menduga kasus yang ditangani KPK terkait laporan mereka ke lembaga itu pada Desember 2012. “Kami melaporkan dan terus menambah bukti-bukti mengenai adanya gratifikasi pada penerbitan kembali izin tambang yang sudah dicabut permanen oleh bupati sebelumnya. Izin tambang itu dicabut permanen karena 12 persyaratan yang tidak dipenuhi, termasuk menambang emas meski izinnya bauksit. Selain itu juga ada laporan tentang penyimpangan tender proyek,” ujarnya.

Irwandi mengatakan, mereka sengaja datang ke kantor Kejati Sumut untuk memantau pemeriksaan itu. “Tadi kami juga memantau di rumahnya di Jalan Sei Asahan,” jelasnya.(Merdeka.com)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Godaan suap masih menghantui hakim

    Godaan suap masih menghantui hakim

    • calendar_month Senin, 13 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Ternyata masih banyak godaan hakim ketika menjalankan tugasnya, seperti dugaan penyuapan untuk mempengaruhi putusan yang akan dilakukan penegak hukum itu sendiri. Hal itu diungkapkan analis hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Runtung Sitepu, tadi sore. Menurutnya. Terkadang upaya penyuapan yang dilakukan oknum pejabat, maupun pencari keadilan, serta yang berkepentingan dengan perkara itu, menghadapi kegagalan. […]

  • Argentina Selidiki Kejahatan Myanmar Terhadap Muslim Rohingya

    Argentina Selidiki Kejahatan Myanmar Terhadap Muslim Rohingya

    • calendar_month Selasa, 30 Nov 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Sistem peradilan Argentina akan menyelidiki tuduhan kejahatan perang yang dilakukan militer Myanmar terhadap minoritas Rohingya di negara itu berdasarkan putusan pengadilan yang menjunjung prinsip keadilan universal. Keputusan pengadilan banding membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah yang menolak permintaan penyelidikan oleh Organisasi Rohingya Burma (BROUK) yang berbasis di Inggris. Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut tindakan keras […]

  • Koperasi Konsumen Mitra Manindo Salurkan Zakat Pada Anggota dan Masyarakat

    Koperasi Konsumen Mitra Manindo Salurkan Zakat Pada Anggota dan Masyarakat

    • calendar_month Selasa, 15 Agt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online )-Koperasi Konsumen Mitra Manindo (KMM) menyalurkan zakat usaha kepada 17 dari 20 warga yang berhak menerima dan yang berdomisili di sekitar Kantor Kas (KK) Banjar Kobun Kecamatan Panyabungan dan warga di Kantor Cabang Kayujati, Kecamatan Panyabungan.  Hal ini dikatakan Sekretaris KKM Zainuddin JR Lubis pada Mandailing Online Selasa 15/8/2023. Dikatakannya, KMM memberikan […]

  • Papua Terpuruk, SDA Dikeruk, Tinggalkan Dampak Buruk Lingkungan

    Papua Terpuruk, SDA Dikeruk, Tinggalkan Dampak Buruk Lingkungan

    • calendar_month Minggu, 19 Feb 2023
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Dewi Soviariani Pemerhati umat Dilalui garis khatulistiwa, dengan bentangan alam yang menghijau, negeri ini telah menjadi cagar alam dunia. Tapi sesaat saja, keteduhan alam tersebut sirna berganti kerusakan alam parah. Pengelolaan SDA salah kaprah membawa dampak buruk kerusakan lingkungan dan sangat merugikan kehidupan ekosistem kedepannya. Mekanisme yang buruk pada akhirnya seperti bom waktu, menunjukkan […]

  • Tak Lulus Akreditasi, 483 Prodi Harus Dibubarkan

    Tak Lulus Akreditasi, 483 Prodi Harus Dibubarkan

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek-Dikti) Muhammad Nasir merespon banyaknya program studi (prodi) kampus negeri yang tidak lulus akreditasi. Dia mengatakan, prodi-prodi itu dilarang menerima mahasiswa baru. Nasir menuturkan pengelola PTN harus fair terhadap penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Ketika hasil penilaian BAN-PT menetapkan ada prodi yang tidak lulus […]

  • Free Sex Mulai Dilarang, Barat Kian Meradang 

    Free Sex Mulai Dilarang, Barat Kian Meradang 

    • calendar_month Jumat, 9 Des 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        Oleh: Mariani Siregar, M.Pd.I Dosen Pendidikan Islam     Sah! RKUHP telah disahkan menjadi Undang-undang. Kendati demikian, RKHUP tersebut mendapatkan banyak penentangan dari berbagai kalangan. Pasalnya, RKUHP yang disahkan mengandung banyak masalah dan tidak sesuai dengan realitas cara pandang yang dimiliki oleh masyarakat di negeri ini. Tidak terkecuali tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan […]

expand_less