Selasa, 13 Okt 2026
light_mode

Demi Sukses Pilkada, Mendagri Larang Satpol PP Cuti, Kecuali…

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Senin, 12 Okt 2015
  • print Cetak

PALEMBANG – Pemilihan Kepala Daerah serentak di 269 wilayah provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, Desember 2015 sudah semakin dekat.

Seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah diminta untuk berpartisipasi mensukseskan pesta demokrasi yang baru pertama kali digelar sepanjang sejarah berdirinya republik ini. Suksesnya Pilkada juga tak terlepas dari peran aparat Satpol PP.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan pimpinan Satpol PP di seluruh provinsi, kabupaten, kota, untuk terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan Polri, TNI, organisasi massa, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada.

Mendagri mengimbau agar Satpol PP yang merupakan Pegawai Negeri Sipil bersikap netral di pilkada. “Satpol PP adalah PNS. Karena PNS harus netral. Jangan berpihak dan jangan memengaruhi masyarakat memilih salah satu calon,” ujar Tjahjo ketika menjadi Inspektur Upacara Jambore Nasional Satpol PP II 2015 se-Indonesia, di Palembang, Sumsel, Jumat (9/10). “Jangan buat keributan,” perintah Mendagri.

Menurut dia, Satpol PP bertugas mengamankan daerah masing-masing berkoordinasi dengan aparat terkait, supaya pilkada serentak di 269 wilayah berjalan tertib dan demokratis. “Sehingga bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat yang akan memberikan hak politik dapat memilih pemimpin daerah yang baik dan amanah,” katanya.

Dia mengingatkan, kalau anggota Satpol PP ingin mendengarkan kampanye salah satu calon kepala daerah, maka jangan pakai baju seragam. “Lepas baju seragam. Secara pribadi boleh mendengarkan janji kepala daerah. Tapi, netralitas PNS, TNI, Polri, tetap harus ditunjukkan,” katanya.

Hal ini, sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan hal-hal yang tak diinginkan berkaitan dengan pilkada serentak.

Lebih lanjut Tjahjo juga memerintahkan kepada pimpinan Satpol PP untuk tak memberikan izin atau cuti kepada anggotanya tujuh hari sebelum dan sesudah pilkada. “Kecuali dalam keadaan sakit,” tegasnya.

Sumber : jpnn

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Panwascam Se Madina Dilantik

    Panwascam Se Madina Dilantik

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Ketua Panwaslu Madina Henri Ssos melantik Panwascam se Kabupaten Mandailing Natal, Senin (23/9) di sekretariat Panwaslu Madina, Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan.(mo/metro)

  • Rancu Pendidikan

    Rancu Pendidikan

    • calendar_month Senin, 28 Des 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Roy Samsuri Lubis Editor / tinggal di Madina Pendidikan secara umum diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan menurut Ki […]

  • Tender RSU Panyabungan Dinilai Langgar Permen PUPR, Akan Diadukan ke Jalur Hukum   

    Tender RSU Panyabungan Dinilai Langgar Permen PUPR, Akan Diadukan ke Jalur Hukum   

    • calendar_month Jumat, 9 Apr 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Proses tender pembangunan Bangunan Gedung Instalasi RSUD Panyabungan berpagu Rp. 52 milyar dinilai melanggar Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Aliansi Anti Korupsi Mandailing Natal akan mengadukan masalah ini ke jalur hukum. Proses tender itu juga dinilai tidak mengindahkan Surat Edaran nomor 22/SE/M/2020 tentang […]

  • Bahar Bantah Ada Biaya ‘Siluman’ Urus BDB Pemkab Madina

    Bahar Bantah Ada Biaya ‘Siluman’ Urus BDB Pemkab Madina

    • calendar_month Kamis, 10 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 4Komentar

    MEDAN, (Mandailing Online) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan dua saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Surung Panjaitan di Pengadilan Tipikor PN Medan, Rabu (9/10/2013). Dua saksi yang dihadapkan JPU ke majelis hakim yang diketuai Agus Setiawan SH, yakni Kepala Seksi Anggaran Keuangan Pemkab Madina, Riswan dan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut, Baharuddin […]

  • Pemantauan pengelolaan Dana Bos di Madina masih minim

    Pemantauan pengelolaan Dana Bos di Madina masih minim

    • calendar_month Selasa, 26 Jul 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (4) disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara […]

  • Walbup Apresisasi Kemitran KKM-Taman Budaya Sumut

    Walbup Apresisasi Kemitran KKM-Taman Budaya Sumut

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 4Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution menyambut baik atas terjalinnya kerjasama KKM dengan Taman Budaya Propinsi Sumatra Utara. Kerjasama ini diharap akan memacu tingkat promosi kesenian dan budaya Mandailing. Menjawab wartawan, Senin (30/9/2013) wakil bupati menyatakan penjajakan kerjasama ini diharapnya membawa nama baik Mandailing Natal ke tingkat nasional maupun […]

expand_less