Kamis, 18 Jun 2026
light_mode

Dijanjikan Jadi PNS, Rp418,5 Juta Lewong

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 8 Nov 2010
  • print Cetak


LANGKAT- Ingin jadi PNS, malah ditipu. Inilah yang dialami Supriyanti alias Yanti (35) dan rekan-rekannya, warga Dusun I, Desa Alur Gadung.

Mereka rela melakukan apa saja, termasuk menyerahkan uang tabungan mereka berjumlah Rp418,5 juta kepada Budiono (43) warga Lingkungan VI Kebun Sayur Bawah, Kecamatan Sawit Seberang, selaku calo PNS yang menawari mereka menjadi PNS.

Informasi terkait penipuan CPNS ini, terungkap saat Supriyanti mengadukan Budiono ke Mapolres Langkat, Jumat (5/11) yang ditampung dalam surat dengan LP/284/XI/2010/SU/LKT.
Saat mengadu ke kantor polisi, warga Dusun I Desa Alur Gadung, Kecamatan Sawit Seberang, Langkat ini mengaku, waktu itu pelaku memberi jaminan kepadanya untuk bisa masuk menjadi PNS dengan catatan korban harus menyerahkan sejumlah uang pelican sebagai biaya pengurusan.

Uang yang diminta pelaku telah diserahkan. Tapi janji pelaku memasukkan korban menjadi PNS hingga sekarang tak juga terealisasi.

Janji menjadikan mereka PNS sudah berlangsung lama terhitung sejak Sabtu (18/9) lalu, di rumah korban di Dusun I, Desa Alur Gadung, Kecamatan Sawit Seberang.

Saat itu, korban sedang berada di rumahnya. Lalu, pelaku datang menemui korban dengan menawarkan kerjasama kepada korban yang berniat ingin menjadi PNS.

Pelaku, menjamin dapat meluluskan korban untuk menjadi PNS di lingkungan Pemkab Langkat. Hanya saja, pelaku mengaku membutuhkan biaya pengurusan yang angkanya berpariasi.

Pelaku mematok biaya mulai Rp30 juta hingga Rp80 juta untuk masing-masing guru honor yang bersedia diuruskan oleh pelaku untuk masuk PNS. Bila ditotal, uang yang berhasil diraup pelaku mencapai Rp418,5 juta. Sedangkan, sampai saat ini, tak satu pun dari guru honor itu yang diangkat menjadi PNS.

Supriyanti (35) di kantor polisi bercerita, awalnya Ia tidak percaya begitu saja dengan janji pelaku yang mengaku dapat mengurus penggangkatannya menjadi PNS. Tapi, karena teman-temannya yang lain bersedia, Ia pun ikut saja.
Kasubbag Humas Polres Langkat Iptu Jauhari Aruan membenarkan kejadian tersebut.(ndi)
Sumber : Analisa

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Bupati Apresiasi Ibadah Qurban Mandailing Malaysia di Tanah Leluhur

    Wakil Bupati Apresiasi Ibadah Qurban Mandailing Malaysia di Tanah Leluhur

    • calendar_month Selasa, 15 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    PANYABUNGAN (Mandaiing Online) – Wakli Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution mengapresiasi pelaksanaan ibadah qurban Idul Adha etnis Mandailing Malaysia di tanah leluhur, Mandailing. “Saya mengucapkan terimakasih kepada saudara-saudara halak Mandailing Malaysia atas pelaksanaan ibadah qurban di tanah leluhur ini,” katanya kepada wartawan, Selasa (15/10/2013) di Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaksanaan ibadan qurban […]

  • Banyak Proyek Belum Siap, Tapi Dibayar 100 Persen

    Banyak Proyek Belum Siap, Tapi Dibayar 100 Persen

    • calendar_month Senin, 7 Jan 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 3Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kabid Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Madina, Sahri Ahmad KDT Harahap, Jum’at (4/1) mengakui pihaknya telah membayar 100 persen pada setiap paket proyek yang dikerjakan tahun anggaran 2012. Pengakuan Sari Ahmad ini kontan mengejutkan, karena masih banyak proyek yang masih terbengkalai alias tidak selesai dikerjakan 100 persen hingga limit […]

  • Aswin Parinduri Mendaftar ke Golkar Madina

    Aswin Parinduri Mendaftar ke Golkar Madina

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua DPD Golkar Madina, H. Aswin Parinduri mengambil formulir pendaftaran dirinya sebagai bakal calon bupati Madina ke DPD Partai Golkar Madina, hari ini. Sekretaris Tim Penjaringa DPD Partai Golkar Madina, Anas Suheri Lubis resmi menyerahkan formulir pendaftaran kepada H. Aswin Parinduri. DPD Partai Golkar Madina resmi membuka pendaftaran bagi calon […]

  • Mandailing Indonesia Setuju Iktiraf Tortor Mandailing dan Gordang Sambilan

    Mandailing Indonesia Setuju Iktiraf Tortor Mandailing dan Gordang Sambilan

    • calendar_month Rabu, 11 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan (MO) – Etnis Mandailing di tanah leluhur, Sumatera Utara, Indonesia menyetujui perjuangan etnis Mandailing di Malaysia dalam pengajuan iktiraf Tortor Mandailing dan Gordang Sambilan sebagai warisan kesenian Etnis Mandailing untuk disetarakan dengan kesenian etnis lain di Malaysia. Persetujuan itu muncul dalam pertemuan antara pengurus Persatuan Halak Mandailing Malaysia (PHMM) dengan beberapa unsur, di Sopo […]

  • Polisi Kehilangan Jejak Pelaku Penusukan & Penembakan

    Polisi Kehilangan Jejak Pelaku Penusukan & Penembakan

    • calendar_month Kamis, 15 Sep 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA- Hingga kemarin, Polres Madina masih belum menemukan keberadaan pelaku penusukan terhadap dua warga Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, dan pelaku penembakan terhadap seorang warga. Kapolres Madina AKBP Ahmad Fauzi Dalimunthe menyebutkan, pihaknya terus melakukan pencarian dan penyisiran serta melakukan penyelidikan. Pelaku penusukan dan penembakan itu diperkirakan bersembunyi di hutan sekitar pemukiman warga. “Anggota […]

  • 32 kabupaten/kota dimintakan ikut PNS masuk BPJS

    32 kabupaten/kota dimintakan ikut PNS masuk BPJS

    • calendar_month Kamis, 20 Mar 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN –  Sekdaprosu Nurdin Lubis mengimbau kepada 32 kabupaten/kota se-Sumut untuk mengikutkan seluruh PNS-nya masuk program BPJS-Ketenagakerjaan. Sebelumnya, Pemprovsu segera mendaftarkan 11.863 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprovsu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bukan kalangan PNS saja, Pemprovsu juga mengharuskan non PNS seperti anggota DPRD, tenaga honorer, dan para pekerja outsourching atau pihak-pihak yang menerima […]

expand_less