Rabu, 4 Nov 2026
light_mode

DPRD Deliserdang Minta Gubsu Tindak Bupati

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 25 Agt 2011
  • print Cetak


LPj APBD Deliserdang Tahun Anggaran 2010 Terancam Dibatalkan

LUBUK PAKAM-

Rancangan peraturan daerah Kabupaten Deliserdang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Ta 2010 terancam dibatalkan oleh Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Soalnya, hingga kemarin, Rabu (24/8), belum ada penyempurnaan yang dilakukan Bupati Deliserdang bersama DPRD Ranperda.

Padahal, melalui surat keputusan Gubernur Sumatera Utara No 188.44/828/KRTS/ Ta 2011 memberikan tenggat waktu paling lambat 7 hari agar dilakukan penyempurnaan ranperda itu. “Ini kelalain kedua lembaga ini. Padahal Gubsu sudah ingatkan agar dilakukan penyempurnaan,” bilang ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Deli Serdang Ampoan Simanungkalit.

Apabila Ranperda dimaksud tidak segera disenyempurnakan, Gubsu berhak membatalkannya.
Bila dibatalnya. Implikasinya, menghambat disahkanya Perubahan-APBD Ta 2011 yang bakal diajukan pihak eksekutif dan akan menghambat pelaksanaan pembangunan. “Karena anggaran yang bakal digelontorkan Pemkab melalui P-APBD 2011 merupakan pemicu bergeraknya roda ekonomi,” bilangnya.

Benhur Silitongga anggota DPRD lainnya yang juga anggota Panitia Khusus LKPD APBD 2010 menyatakan, gubsu berhak menindak pemkab Deliserdang karena lambatnya eksekutif mengajukan hasil evaluasi Ranperda. Hal itu bisa diterjemahkan sebagai bentuk ketidakseriusan Pemkab Deliserdang mengelola keuangan. “Sudah dikasih warning, kok belum ada yang bergerak,” ketusnya.

Sementara itu, yang menjadi pertibangan Gubsu menerbitkan No 188.44/828/KRTS/ Ta 2011, karena dalam Rancangan peraturan daerah Kabupaten Deliserdang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Ta 2010, sebagaimana diungkapkan BPK-RI pada laporan hasil pemeriksan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk Ta 2010 masih menemukan ketidakpatuhan tehadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diminta hal ini menjadi perhatian Pemkab Deliserdang agar tidak terjadi kembali pada pelaksanaan Ta 2011 dan tahun berikutnya. (btr)
Sumber : hariansumutpos.com

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendagri Bisa Pecat Bupati Madina

    Mendagri Bisa Pecat Bupati Madina

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      MEDAN (Mandailing Online) – Menteri Dalam Negeri bisa mengambil sikap tegas dengan memberhentikan Dahlan Hasan Nasution dari jabatannya sebagai Bupati Mandailing Natal (Madina). “Pemecatan itu bisa ditempuh Mendagri sebagai bentuk sikap tegas pemerintah jika Bupati Madina tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA),” ujar Ketua Forum Keadilan Rakyat Indonesia, Gandi Parapat, Senin (7/9). Gandi mengatakan, […]

  • Kajati Sumut ancam Waspada Online

    Kajati Sumut ancam Waspada Online

    • calendar_month Kamis, 7 Jul 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Penanganan kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa Tapanuli Selatan (TPAPD Tapsel), yang menjadikan Walikota Medan, Rahudman Harahap sebagai tersangka, mengundang keraguan publik. Meski Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah menetapkan Rahudman sebagai tersangka, penuntasan kasus ini terkesan sengaja dibiarkan. Ketidakjelasan dan lambannya proses ini karena pihak Kejati Sumut disebut-sebut telah menerima […]

  • Setiap PNS Akan Diajari Menembak

    • calendar_month Rabu, 29 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Rencana pembentukan komponen cadangan semakin dimatangkan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Nantinya, setiap pegawai negeri sipil (PNS) diwajibkan memiliki kemampuan dasar militer. Misalnya keahlian menembak dan beladiri.     “Gambaran pelatihannya ya sekitar satu bulan. Nanti dasar-dasar menembak diajarkan, baik pistol maupun laras panjang,” ujar Staf Ahli Bidang Keamanan Menhan Mayjen Hartind Asrin, Selasa (28/5).     […]

  • Pemerintah Terbitkan Hak Paten Kopi Mandailing

    Pemerintah Terbitkan Hak Paten Kopi Mandailing

    • calendar_month Kamis, 3 Nov 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Pemerintah Indonesia telah menerbitkan hak paten bagi kopi Mandailing, yakni Hak Paten Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Mandailing. Sertifikat hak paten itu diserahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly  kepada Bupati Madina di gedung Graha Pengayom Kemenkum HAM RI, Jakarta, Kamis (3/11). Demikian diungkap Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Georafis […]

  • Sinabung Diwacanakan Naik Status Menjadi Awas

    Sinabung Diwacanakan Naik Status Menjadi Awas

    • calendar_month Kamis, 21 Nov 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KARO – Status Gunung api Sinabung diwacanakan naik menjadi awas. Jika kebijakan ini akhirnya diambil, Tim Tanggap Darurat telah bersiap diri. Namun sejauh ini pihak berwenang belum menerima rekomendasi tertulis menyangkut status Sinabung. “Sampai saat ini kita masih bekerja pada level Siaga, untuk yang lebih tinggi belum, kita masih menunggu rekomendasi PVMBG,” ujar Koordinator Medai […]

  • Uang sitaan KPK setara 91.000 RSS

    Uang sitaan KPK setara 91.000 RSS

    • calendar_month Selasa, 17 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA – Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Busyro MUqoddas mengklaim pihaknya menyita Rp6,2 triliun dari tindak pidana korupsi. “Uang sebanyak itu cukup jika digunakan untuk membangun 91.000 rumah sederhana bagi warga miskin,” katanya di Yogyakarta kemarin. Menurut dia, berdasarkan data KPK ada beberapa bidang yang rawan tindak pidana korupsi, di antaranya minyak dan gas, pendidikan, […]

expand_less