Menjawab Esai “Duo Sutan Dalam Perjuangan Gerep Institute Naik ke Panggung Pahlawan Nasional”; Mengapa Pengusulan Pahlawan Nasional Ini Bukan Soal Proyek Kedaerahan

Oleh: Moechtar Nasution
Penggiat GEREP INSTITUTE (Pusat Kajian Madina)

Ulasan dalam esai bertajuk “Duo Sutan dalam Perjuangan Gerep Institute Naik ke Panggung Pahlawan Nasional” yang tayang di Mandailing Online, Jumat (26/06), sebenarnya merupakan esai biasa secara umum. Namun yang benar-benar menarik untuk didiskusikan lebih jauh terletak pada satu alinea di dalam tulisan itu. Kalimat pembuka dalam alinea itu menghentak dan membuat saya mengernyitkan dahi. Penulis “menggelitik” tanpa alasan objektif dan melempar kalimat bahwa perjuangan ini “tidak semestinya dipahami sebagai proyek kedaerahan” atau narasi lengkapnya “Karena itu, bagi Gerep Institute, perjuangan mengusulkan keduanya sebagai Pahlawan Nasional tidak semestinya dipahami sebagai proyek kedaerahan”. Bingung saya menerjemahkan diksi ini.

Jelas ini adalah kalimat “defensif” yang bisa jadi lahir dari sebuah kecemasan yang berlebihan menurut saya. Seolah-olah, setiap kali daerah mencoba mengangkat  “mutiara” berharga dari kampung halaman, lantas harus membikin benteng pertahanan agar tidak dituduh sedang “egois” memikirkan daerah sendiri.

Saya tahu betul bagaimana kapasitas seorang Muhammad Ludfan Nasution, pemikir di balik institusi, komunitas atau apapun bentuk lembaga yang diberi nama Mandailing Epicentrum, namun sayangnya di dalam esai itu saya justru merasa kehilangan greget, struktur tajam, dan pola pikir bernas yang biasanya menjadi ciri khas esai beliau. Tetapi begitu melihat nama “Tim” nangkring di bawah judul, tanda tanya besar langsung muncul di kepala saya: ini murni buah pikiran beliau, atau ada jemari lain yang merangkainya? Kenapa argumennya kali ini terasa agak mengambang dan tidak fokus kepada subtansi. Atau barangkali penulis memiliki rekam digital atau sejarah terkait statement tersebut?

Anehnya lagi, jika kita baca dengan jeli alinea sebelum kalimat “defensif” itu muncul, secara vulgar esai tersebut sebenarnya sudah mengakui dan menyebutkan bahwa kedua tokoh ini memiliki kiprah yang melampaui daerah asalnya. Namun, mengapa di alinea berikutnya penulis justru berbalik arah mempertanyakan sekaligus menegaskan agar kiranya Gerep Institute selaku pengusul tidak memandang gerakan ini sebagai proyek kedaerahan? Berulang kali saya membaca esai tersebut, dan yang saya temukan adalah sebuah pertentangan logika narasi yang dibangun oleh penulisnya sendiri.

Kita semua di ruang publik sudah bersepakat, bahkan hampir semua artikel dan buku yang mengupas tentang Willem Iskander dan STA selalu berkesimpulan demikian bahwa gagasan, ide, dan tindakan kedua tokoh ini telah lama melampaui zaman dan asal geografisnya. Lalu, kenapa esai tersebut merasa perlu untuk menegaskan supaya jangan diangap proyek kedaerahan seolah-olah Gerep Institute sedang terjebak dalam kesempitan berpikir? Atau jangan-jangan, justru si penulis esai itu sendiri yang sebenarnya belum menangkap utuh roh dan filosofi dari pengusulan ini, sehingga dengan mudah menyodorkan wacana kedaerahan yang sempit ke ruang publik?

Pertanyaan ini serius, dan patut diajukan. Melalui esai ringan ini, saya tidak mengambil posisi untuk berdebat namun lebih memperdalam kembali kemurnian alasan-alasan objektif terkait pengusulan gelar kepahlawanan tersebut. Tulisan ini hadir lebih sebagai ikhtiar santun dengan kearifan untuk menjernihkan kembali pemahaman publik. Kita perlu menyamakan frekuensi agar perjuangan mulia ini jangan sampai ditarik secara sempit ke dalam pusaran sentimen kedaerahan belaka. Gerep Institute tidak pernah memandang apalagi bersikap bahwa pengusulan pahlawan nasional ini merupakan proyek kedaerahan. Sama sekali tidak pernah.

Sejarah telah terang-benderang mencatat bahwa perjuangan keduanya sama sekali tidak bersifat “lokalistik” semata. Langkah mereka berdua ini adalah sebuah investasi besar untuk menumbuhkembangkan semangat, nilai, dan inspirasi yang sangat berguna bagi basis perjuangan generasi berikutnya.

Fragmentasi atas suku, daerah, agama, dan sekat pemisah lainnya sebenarnya sudah lama dituntaskan oleh generasi yang sangat jauh di atas kita. Tepatnya pada tahun 1928, ketika Jong Celebes, Jong Java, Jong Ambon, Jong Bataks, dan kelompok pemuda lainnya dengan berani melebur serta mengikatkan diri dalam noktah suci Sumpah Pemuda. Sungguh suatu kemunduran berpikir jika hari ini kita justru memelihara kecemasan sosiologis dan memunculkan kembali “hantu-hantu” primordialisme itu dalam sebuah diskursus pengusulan pahlawan nasional.

Bagi saya pribadi, dengan modal pernah duduk di bangku kuliah program studi sejarah dan sudah “melahap” mata kuliah Sejarah Lokal dengan bobot 4 SKS kalau tidak salah, sudah lebih dari cukup untuk paham betapa vitalnya peran sejarah wilayah dalam membentuk bangunan besar sejarah sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Dari kacamata akademis yang jernih sejarah nasional kita tidak pernah lahir begitu saja dari ruang kosong dan hampa di Jakarta. Sejarawan besar Taufik Abdullah, dalam bukunya Sejarah Lokal di Indonesia, sudah mengingatkan bahwa sejarah lokal itu bukan cuma pemanis atau pelengkap ornamen. Ia adalah fondasi hidup yang membentuk kesadaran sejarah nasional.

Mari kita bedah dengan pisau analisis sejarah, menganggap pengusulan pahlawan dari daerah sebagai “proyek kedaerahan” sesungguhnya menurut hemat saya telah menunjukkan bentuk ketidakmengertian dalam metodologi sejarah makro-mikro. Dan ini sangat manusiawi karena penulis saya yakin bukan orang yang bergelut dengan dunia kesejarahan selama ini. Mosaik besar bernama Indonesia ini dirajut dari kepingan-kepingan sejarah lokal di berbagai daerah. Tanpa denyut nadi di daerah, narasi besar kebangsaan kita bakal lumpuh dan kehilangan substansi. Tanpa sejarah lokal yang banyak “sporadis” berdiri utuh di daerah, jelas narasi besar kebangsaan akan menjadi kosong. Membawa sejarah lokal ke panggung nasional bukanlah penyempitan cara pandang, melainkan sebuah gerakan dekolonisasi historiografi—upaya mendekonstruksi dominasi narasi tunggal yang selama ini terkesan tidak adil. Ini adalah proyek restorasi sejarah untuk mengklaim kembali saham intelektual daerah yang selama ini dikubur oleh arus utama penulisan sejarah yang dominan bias sentralistik. Membawa sejarah lokal ke panggung nasional juga berarti kita sedang bekerja untuk memperkuat sekaligus meneguhkan akar keindonesiaan kita sendiri. Itu pasti dan nyata.

Dari awal berdiri, Gerep institute berpandangan logis dan matang bahwa pengabdian dalam proses panjang pengusulan pahlawan nasional ini merupakan ikhtiar persembahan yang tulus untuk bangsa dan negara ini sekaligus juga untuk memperkaya dan melengkapi khazanah kepahlawanan yang sudah ada.

Memang benar, Sati Nasution yang bergelar Sutan Iskandar  dan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) lahir dan tumbuh dari wilayah pinggiran Sumatra tepatnya di Pidoli dan di Natal. Akan tetapi, dedikasi, perjuangan, dan kepeloporannya jelas tidak bisa dikerdilkan cuma untuk daerah asalnya. Ini sangat sejalan dengan warisan pemikiran bapak historiografi kita, Sartono Kartodirdjo, dalam bukunya Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Beliau menekankan bahwa kita harus melihat gejala sejarah lokal dalam kerangka sosiologis yang lebih luas. Gerakan pemikiran di daerah justru sering kali menjadi motor penggerak utama bagi perubahan peradaban di tingkat makro.

Jika menggunakan tesis strukturalis Sartono, “Duo Sutan” ini bukanlah aktor lokal yang terjebak dalam batas teritorial kaku, melainkan intellectual vanguard (pionir intelektual) skala nasional. Mereka menginisiasi pencerahan yang membebaskan (emancipatory enlightenment) justru dari titik kelahiran di pinggiran yang jauh dari episentrum kekuasaaan.  Karya dan pemikiran “Duo Sutan” berdiri tepat di atas spektrum yang luas itu. Mereka bergerak melintasi batas geografis dan batas zaman demi masa depan peradaban manusia Indonesia yang merdeka dan berakal budi.

Di sinilah letak sudut pandang epistemologis tersembunyi yang gagal dipahami banyak orang, bahwa pengusulan Duo Sutan oleh Gerep Institute sesungguhnya adalah aksi pembongkaran hierarki geografi intelektual. Ada asumsi keliru yang mengendap dalam alam bawah sadar publik, seolah pencerahan intelektual selalu bermula dari pusat-pusat kolonial (Batavia atau Jawa) lalu memancar ke daerah pinggiran. Melabeli gerakan ini sebagai “proyek kedaerahan” adalah bentuk ketundukan pada warisan penyeragaman narasi tunggal yang hegemonik. Kita lupa bahwa batas-batas daerah kaku yang kita debatkan hari ini hanyalah sekat administratif buatan struktur kolonial “divide et impera” untuk memenjarakan nalar kita. Ketika kita mengusulkan tokoh dari pedalaman, kita tidak sedang terjebak primordialisme, melainkan sedang meruntuhkan batas-batas artifisial kolonial tersebut.

Cobalah buka kembali catatan sejarah dengan hati yang lapang, tenang dan jernih. Kiprah “Duo Sutan” ini sejak awal memang sudah berskala makro. Tentu ini tidak bisa dipungkiri. Saat Willem Iskander mendirikan Kweekschool Tanobato tahun 1861, dia tidak sedang bikin sekolah untuk satu suku. Lewat buku-buku panduan guru yang ditulisnya, dia menyebarkan cahaya pendidikan ke berbagai pelosok Sumatra. Dia mencetak agen perubahan intelektual yang melompati batas-batas teritorial. Bahkan kitab Si Boeloes-Boeloes, Si Roemboek-Roemboek pun bukan sekadar baris puisi bahasa ibu, melainkan peletakan batu pertama bagi pedagogi kritis anak bangsa.

Lebih kurang satu abad kemudian, estafet pembongkaran kemapanan berpikir itu disambung dengan “cantik” oleh STA. Dia lahir dari pesisir Natal bukan untuk mengagungkan nama daerah, melainkan berdiri di panggung besar untuk merumuskan tata bahasa nasional, memimpin polemik kebudayaan modern yang mengguncang nalar kaum tradisionalis, dan ikut membidani lahirnya Universitas Nasional pada tanggal 15 Oktober 1949 di bawah naungan Perkumpulan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (PMIK), sebuah tonggak sejarah baru sebagai Perguruan Tinggi Swasta tertua di ibu kota Jakarta sekaligus kedua tertua di Indonesia. STA melompati batas lokalitasnya dengan menawarkan gagasan “kosmopolitanisme” dan modernitas intelektual sebagai akselerasi agar peradaban Indonesia yang baru lahir mampu tegak berdiri menantang panggung global.

Mengetahui fakta-fakta historis yang rigid, objektif, dan ilmiah ini, sungguh tidak adil kalau perjuangan mengangkat nama mereka harus dibayangi kalimat pembelaan yang lahir dari ketakutan sosiologis “jangan dianggap proyek kedaerahan”. Melabelkan secara sadar atau tidak sadar primordialisme terhadap pengusulan ini adalah bentuk skeptis terhadap nalar sejarah itu sendiri. Langkah Gerep Institute adalah kewajiban moral sejarah dari anak bangsa untuk mengembalikan hak sejarah nasional kepada pemilik sahnya. Jejak hidup dan karya mereka sudah lama dan sudah utuh menjadi milik bangsa ini karena mereka sudah mewakafkan dirinya untuk berjuang bersama dalam kurun waktu.

Perjuangan ini sebenarnya adalah ikhtiar bersama untuk melunasi “utang budi” sejarah yang belum dibayar oleh negara. Selama ini, ingatan kolektif kita sebagai bangsa lebih gampang mengingat pahlawan itu hanyalah mereka yang memegang senjata dan bertempur di medan perang fisik. Kita abai pada mereka yang bertempur lewat pena, yang meletakkan dasar pendidikan dan bahasa yang kita pakai sekarang saat rapat misalnya, saat berpidato dan saat menulis, serta yang mengorbankan hidupnya demi mencerdaskan bangsa.

Makanya, mengusulkan nama “Duo Sutan”  ini di panggung Pahlawan Nasional itu bukan sebuah permohonan agar daerah kita “diperhatikan” oleh pusat lewat politik jatah atau kuota daerah pembagian Pahlawan Nasional atau apapun itu namanya. Ini adalah tuntutan ilmiah dan kultural yang tegas agar negara menaruh kembali aset peradaban terbaiknya di tempat yang semestinya. Bukan perkara menambah daftar tokoh asal Mandailing yang memperoleh gelar pahlawan nasional seperti yang tertulis dalam esai tersebut.

Sudah saatnya narasi kita dipenuhi optimisme dengan menyuarakan rasa percaya diri, bukan lagi kecemasan sosiologis supaya publik juga dapat menangkap “message” yang jelas, runut dan rigid dari proses panjang pengusulan ini bahwa Mandailing Natal pernah dan banyak memiliki orang-orang yang sangat berjasa luar biasa bagi republik ini.

Gerep Institute tidak sedang menyodorkan bulat-bulat proposal sentimen daerah atas dasar primordialisme belaka, akan tetapi sedang mengantarkan kembali lembar saham intelektual yang sah kepada Republik Indonesia. Willem Iskander dan Sutan Takdir Alisjahbana boleh  “orang daerah” akan tetapi karya nyata mereka telah lama menjadi napas bagi tegaknya peradaban Indonesia. Tugas kitalah menjaga agar api kepeloporan mereka tetap menyala di hati generasi hari ini.

Namun, terlepas dari apa pun alasan pembenar yang diajukan dalam esai tersebut, tentu saja Gerep Institute  berkewajiban untuk menyampaikan terima kasih atas esai yang dikirimkan oleh Tim Mandailing Epicentrum. Bagi saya dan kawan-kawan lainnya, kehadiran esai tersebut mengandung makna berharga bahwa ruang dialektika dan perdebatan intelektual di bumi Mandailing masih sangat hidup dan sehat.

Gerep Institute sudah lama menyadari dan mengamini hal ini bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai sebuah konsekuensi logis dari sebuah ikhtiar keilmiahan. Kritik dan silang pendapat adalah bahan bakar utama untuk mematangkan gagasan. Lewat ruang perdebatan seperti inilah martabat literasi di tanah Mandailing kita ini akan terus tumbuh dan menemukan bentuk terbaiknya.

Oleh karena itu, saatnyalah sekarang kita semua sebagai sesama komponen mayarakat yang peduli terhadap kelestarian dan kehormatan sejarah untuk merapatkan barisan, saling bahu-membahu, dan bersatu padu. Gerep Institute bukan dibentuk untuk menghindari kritik namun tetap membutuhkan sumbangsih pemikiran, energi, dan kolaborasi dari kita semuanya, tidak terkecuali dari rekan-rekan di Mandailing Epicentrum. Mari hilangkan sekat-sekat perbedaan tafsir yang tidak penting untuk diperdebatkan dengan memperkuat barisan perjuangan ini bersama-sama demi kejayaan peradaban kebangsaan kita. Dari Madina untuk Indonesia. Wallahu A’lam Bisshawab. ***

DAFTAR PUSTAKA

• Abdullah, Taufik. (1985). Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press [UGM PRESS].
• Alisjahbana, Sutan Takdir. (1977). Perjuangan Tanggung Jawab dalam Kebudayaan. Jakarta: Pustaka Jaya.
• Iskander, Willem. (1872). Si Boeloes-Boeloes, Si Roemboek-Roemboek: Sada Boekoe Basaon ni Dakdanak di Sikola (Cetakan Ulang). Batavia.
• Kartodirdjo, Sartono. (1992). Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
• Mandailing Online. (2026, Juni). “Duo Sutan dalam Perjuangan Gerep Institute Naik ke Panggung Pahlawan Nasional”.