Minggu, 15 Mar 2026
light_mode

Palestina Hanya Merdeka dengan Islam, Bukan Persetujuan Hukum Internasional

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
  • print Cetak

Oleh: Mariani Siregar, M.Pd.I
Dosen Pendidikan Islam

Menyedihkan! Shame on You, wahai para penguasa Muslim! Kondisi yang semakin buruk terjadi di Gaza, Palestina. Justru para penguasa Muslim khususnya negara-negara Arab melakukan penghianatan nyata dan sikap yang di luar nalar sehat.

Dilansir dari CNBC Indonesia, bahwa  negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, utnuk pertama kalinya resmi mendesak Hamas agar melucuti senjata dan menyerahkan kekuasaan atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina (PA). Seruan tersebut disampaikan dalam deklarasi bersama yang diumumkan dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (29/7/2025).

Dalam artikel tersebut disebutkan, deklarasi ditandatangani oleh 22 negara anggota Liga Arab, seluruh Uni Eropa, serta 17 negara lainnya, dan menjadi sinyal perubahan signifikan dalam sikap dunia Arab terhadap kelompok militan yang telah menguasai Gaza sejak 2007.

Dalam manuver politik yang memanaskan hubungan dengan Israel dan AS, Prancis menyatakan akan memberikan suara untuk mengakui negara Palestina pada September. Inggris menyusul dengan pernyataan serupa, kecuali jika Israel sepakat dengan gencatan senjata di Gaza

Salah satu teks yang menarik perhatian dari pemberitaan tersebut adalah bahwa untuk pertama kalinya, Arab Saudi dan negara-negara Arab serta Muslim mengutuk aksi teror pada 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, dan menyatakan harapan untuk normalisasi hubungan dengan Israel.

Kecaman Serangan 7 Oktober Terhadap Hamas Adalah Penghianatan

Rencana yang disusun oleh negara-negara Barat untuk mengendalikan para penguasa Arab kelihatannya menemui titik yang semakin terang. Mereka tahu bahwa masyarakat dunia secara umum sudah semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemimpinnya dengan tragedi genosida yang menimpa warga Gaza. Gelombang protes terus bersambut dari berbagai penjuru dunia, benua, dan agama. Palestina menjadi fokus perhatian masyarakat global dari hari ke hari.

Sementara para penguasa Barat dan negeri-negeri Muslim khususnya Arab, justru tidak berbuat apapun. Hanya melayangkan kecaman dan bahkan sebagian tidak berani meskipun sekedar bicara. Ironisnya, para penguasa negeri Muslim malah diam-diam berencana untuk melakukan normalisai hubungan dengan Zionis penjajah.

Betul, tidak ada deklarasi langsung dipublikasikan bahwa negara-negara Arab menyatakan sedang melakukan upaya normalisasi dengan negara Israel. Tetapi pemberitaan adanya dugaan arah menuju normalisasi, sebelum genosida terjadi sudah sering diekspos.

Namun kelihatannya kini, Amerika telah berhasil memainkan perannya untuk mengendalikan negara Arab dengan kendali penuh ada pada Amerika. Sebelumnya, negara-negara Arab hampir merugikan Amerika dengan tindakan Israel yang melakukan genosida di Gaza. Akan tetapi, Amerika tidak mati gaya. Berbagai manuver politik dilakukan hingga negeri muslim melalui deklarasi PBB di New York bulan Juli lalu membuahkan hasil.

Para penguasa Arab dan negeri Muslim lainnya akhirnya ramai-ramai mengecam tindakan Hamas tertanggal 7 Oktober 2023 silam. Dan sikap menyalahkan Hamas untuk pertama kalinya disepakati bersama selama penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Bukankah sikap tersebut adalah bentuk penghianatan bagi warga Gaza dan kaum Muslim?

Tidak selayaknya negara-negara Arab dan kaum Muslim lainnya mengecam Hamas. Sebab Hamas hanyalah kambing hitam yang terus dijadikan alasan legal oleh AS dan Israel menjajah Palestina. AS dan negara-negara Barat sekutunya termasuk Israel menyebut Hamas dengan teroris. Sehingga dalam agenda WOT buatan Amerika, melakukan serangan atas terorisme adalah tindakan yang mulia dan menjaga dunia. Padahal, AS dan Israel sendirilah yang layak dinobatkan sebagai teroris global atas kejahatan mereka terhadap manusia yang telah menciptakan perang di berbagai belahan dunia.

Keberanian para penguasa Arab dan negeri Muslim lainnya menyalahkan Hamas dan mendesaknya agar menyerahkan Gaza kepada PA (Palestine Autorhity) atas arahan PBB  adalah sebuah bentuk penghianatan. Hamas tidak punya salah dalam peristiwa 7 Oktober. Dan otoritas Palestina juga tidak pernah berpihak kepada warga sipil di Gaza. Tidak punya kekuatan apapun. Bahkan lebih tunduk kepada AS. Bagaimana mungkin Gaza diserahkan kepada mereka?

Negara-negara Barat meksipun mengecam genosida di Palestina, sebenarnya tidak lebih dari sekedar basa-basi atas amarah warganya yang sudah demo berjulid-jilid agar mengambil sikap untuk menghentikan genosida di Gaza. Para penguasa Barat hanya ingin dinilai pro-aktif dalam mendukung keinginan rakyatnya semata. Bukan karena ketulusan ingin menolong Palestina.

Barat dan AS memainkan narasi melalui penguasa Muslim agar menyalahkan Hamas. Dan mengaburkan persoalan sesungguhnya yang terjadi di Palestina. Hakikatnya, Barat dan AS ingin mengendalikan negeri-negeri Muslim untuk mendukung Israel dan berbalik menyalahkan Hamas.

Akan tetapi, polanya kali ini tidak melalui suara AS dan Barat. Justru melalui penguasa Muslim yang dinilai lebih efektif untuk menyampaikan pesan AS dan sekutunya. Tanpa disadari oleh para penguasa Muslim, mereka sedang bunuh diri politik dengan mengikuti kemauan AS yang diatasnamakan melalui PBB. Karena kaum Muslim sudah mampu menilai posisi penguasa Arab dan negeri Muslim lainnya yang didikte oleh Barat. Semakin mereka menyudutkan Hamas, kelak semakin besar gelombang penolakan terhadap mereka dan juga kebencian terhadap Israhell dan AS.

Kemerdekaan Hakiki Palestina Hanya dengan Islam Tidak Perlu Hukum Internasional

Peran PBB sebagai lembaga atau komunitas yang menaungi negara-negara di dunia tampak tidak berfungsi dalam kasus genosida di Palestina. Bukan hanya itu, ketika Amerika menghancurkan Irak, Afganistan, atau genosida di Bosnia, PBB  juga bungkam. Karena apa? Karena yang menjadi korban bukan warga kulit putih alias Barat.

Barat selalu menilai bahwa Islam adalah ajaran antisemit yang menolak perbedaan. Nyatanya, malah ajaran sekuler kapitalis demokrasi Barat-lah yang selama ini menyerang dunia Islam dan kaum Muslim, baik dengan narasi kebencian nyata (islamofobia) maupun mendistorsi ajaran Islam dari dalam.

Sehingga tidak salah jika banyak yang berpendapat bahwa keberadaan hukum internasional dibentuk bukan untuk dunia Islam. Melainkan hanya bekerja dalam satu jalan, yaitu membela negara-negara kapitalis Barat. Rasanya mustahil negara secuil Israel tidak mungkin sulit membawanya ke hadapan meja pengadilan internasional. Tetapi faktanya, hingga detik ini Israel masih melenggang di tanah rampokannya,  Palestina.

Oleh karena itu, berharap hukum internasional menyelesaikan kasus Palestina adalah kesalahan besar dan tidak patut dilanjutkan. Karena hukum intrenasional sama sekali tidak untuk membela hak-hak kaum Muslim.

Maka sesungguhnya, tidak ada jalan lain untuk membawa kemerdekaan hakiki bagi Palestina selain dengan jihad dan khilafah. Tentunya atas dasar dorongan dan kesadaran iman yang lahir dari generasi Muslim seluruh dunia untuk menyerukan tegaknya institusi Islam, khilafah. Sebab khilafahlah yang akan mampu menyerukan dan mengirimkan pasukan untuk mengusir penjajah dari Palestina.

Tidak mungkin penjajah dan perampok seperti negara Zionis diberikan ruang untuk merampas tanah kaum Muslim dengan cuma-cuma. Adalah dosa besar jika menyerahkan tanah kaum Muslim seperti Palestina kepada musuh-musuh Allah.

Seruan massif terhadap para penguasa Muslim agar memiliki kesadaran dari keimanannya untuk menerapkan Islam dalam sistem khilafah harus terus dilakukan sebagai upaya dalam perjuangan mewujudkan kembali tegaknya khilafah sebagai perisai dan pelindung umat. Karena hanya dengan Islam, khilafah Islamiyah Palestina akan merdeka hakiki. Bukan melalui persetujuan hukum internasional yang bahkan dalam mimpi sekalipun tidak akan pernah terwujud.  Allahu a’alam bissawab

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dahler Lubis Dilantik Jadi Pjs Bupati Madina

    Dahler Lubis Dilantik Jadi Pjs Bupati Madina

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi melantik Dahler Lubis sebagai Pjs Bupati Mandailing Natal (Madina). Pelantikan Dahler itu bersamaan dengan pelantikan/pengukuhan 10 Pejabat Sementara (Pjs) Bupati/Wali Kota di Sumut, berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (25/09/2020). Pengukuhan turut disaksikan Sekdaprov Sumut, R Sabrina, dan sejumlah pejabat […]

  • Soal PT Sorik Mas Pemkab Madina Bisa Ambil Tambang Emas

    Soal PT Sorik Mas Pemkab Madina Bisa Ambil Tambang Emas

    • calendar_month Selasa, 29 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan. Jika pemerintah pusat tidak memperpanjang izin eksplorasi dan izin pinjam pakai hutan bagi PT Sorik Mas Mining untuk melanjutkan operasionalnya, maka dimungkinkan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) untuk mengambil alih tambang emas perusahaan itu. “Jika izin tidak diperpanjang, ya bisa diambil alih Pemkab Madina saja,” jelas Wakil Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara […]

  • Peserta Apel Gabungan Terus Berkurang

    Peserta Apel Gabungan Terus Berkurang

    • calendar_month Senin, 24 Jan 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Peserta apel gabungan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) pada setiap Senin pagi di halaman Masjid Agung Nur Alan Nur terus berkurang. Berkurangnya jumlah peserta apel ini menjadi salah satu sorotan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution saat memimpin apel pagi tadi, Senin (24/1). “Saya melihat barisan mulai renggang, […]

  • 13 Desa di Ulu Pungkut  Tolak Tanda Batas Hutan Lindung

    13 Desa di Ulu Pungkut Tolak Tanda Batas Hutan Lindung

    • calendar_month Kamis, 13 Feb 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    ULU PUNGKUT (Mandailing Online) – Sebanyak 13 di Kecamatan Ulupungkut, Mandailing Natal (Madina) menolak pembuatan tanda batas hutan lindung di kawasan itu yang dilakukan pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I (BPKH W-I) Sumut. Alasan penolakan karena pihak BPKH tidak melakukan koordinasi dengan masyarakat 13 desa dalam program pemancangan batas hutan lindung. Tapal batas yang […]

  • Temui Warga yang Demo, Atika: Muslih Akan Tetap Jadi Pj Kepala Desa

    Temui Warga yang Demo, Atika: Muslih Akan Tetap Jadi Pj Kepala Desa

    • calendar_month Kamis, 6 Jan 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution menemui warga Desa Simangambat Tambangan yang demo terkait pemberhentian Muslih Lubis sebagai pejabat (Pj) kepala desa tersebut, Kamis (6/1). Dalam peremuan yang digelar di aula kantor Bupati itu, Atika menyampaikan penggantian Muslih sebagai Pj kepala desa karena ada surat permintaan warga Desa […]

  • Mengenal Bahasa Mandailing (2)

    Mengenal Bahasa Mandailing (2)

    • calendar_month Kamis, 17 Nov 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Basyral Hamidi Harahap (in memoriam)     BAHASA DAUN Prof. C.A. Van Ophuysen, ahli bahasa Melayu dan bahasa Mandailing menulis sejumlah artikel tentang bahasa Mandailing. Salah satu diantaranya ialah tulisan berjudul  De Poezie in het Bataksche Volksleven, 1886. Tulisan ini membahas bahasa daun dan 80 ende dan ungkapan tradisional Mandailing. Van Ophuysen pernah menjadi […]

expand_less