Sabtu, 5 Sep 2026
light_mode

Palestina Hanya Merdeka dengan Islam, Bukan Persetujuan Hukum Internasional

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
  • print Cetak

Oleh: Mariani Siregar, M.Pd.I
Dosen Pendidikan Islam

Menyedihkan! Shame on You, wahai para penguasa Muslim! Kondisi yang semakin buruk terjadi di Gaza, Palestina. Justru para penguasa Muslim khususnya negara-negara Arab melakukan penghianatan nyata dan sikap yang di luar nalar sehat.

Dilansir dari CNBC Indonesia, bahwa  negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, utnuk pertama kalinya resmi mendesak Hamas agar melucuti senjata dan menyerahkan kekuasaan atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina (PA). Seruan tersebut disampaikan dalam deklarasi bersama yang diumumkan dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (29/7/2025).

Dalam artikel tersebut disebutkan, deklarasi ditandatangani oleh 22 negara anggota Liga Arab, seluruh Uni Eropa, serta 17 negara lainnya, dan menjadi sinyal perubahan signifikan dalam sikap dunia Arab terhadap kelompok militan yang telah menguasai Gaza sejak 2007.

Dalam manuver politik yang memanaskan hubungan dengan Israel dan AS, Prancis menyatakan akan memberikan suara untuk mengakui negara Palestina pada September. Inggris menyusul dengan pernyataan serupa, kecuali jika Israel sepakat dengan gencatan senjata di Gaza

Salah satu teks yang menarik perhatian dari pemberitaan tersebut adalah bahwa untuk pertama kalinya, Arab Saudi dan negara-negara Arab serta Muslim mengutuk aksi teror pada 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, dan menyatakan harapan untuk normalisasi hubungan dengan Israel.

Kecaman Serangan 7 Oktober Terhadap Hamas Adalah Penghianatan

Rencana yang disusun oleh negara-negara Barat untuk mengendalikan para penguasa Arab kelihatannya menemui titik yang semakin terang. Mereka tahu bahwa masyarakat dunia secara umum sudah semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemimpinnya dengan tragedi genosida yang menimpa warga Gaza. Gelombang protes terus bersambut dari berbagai penjuru dunia, benua, dan agama. Palestina menjadi fokus perhatian masyarakat global dari hari ke hari.

Sementara para penguasa Barat dan negeri-negeri Muslim khususnya Arab, justru tidak berbuat apapun. Hanya melayangkan kecaman dan bahkan sebagian tidak berani meskipun sekedar bicara. Ironisnya, para penguasa negeri Muslim malah diam-diam berencana untuk melakukan normalisai hubungan dengan Zionis penjajah.

Betul, tidak ada deklarasi langsung dipublikasikan bahwa negara-negara Arab menyatakan sedang melakukan upaya normalisasi dengan negara Israel. Tetapi pemberitaan adanya dugaan arah menuju normalisasi, sebelum genosida terjadi sudah sering diekspos.

Namun kelihatannya kini, Amerika telah berhasil memainkan perannya untuk mengendalikan negara Arab dengan kendali penuh ada pada Amerika. Sebelumnya, negara-negara Arab hampir merugikan Amerika dengan tindakan Israel yang melakukan genosida di Gaza. Akan tetapi, Amerika tidak mati gaya. Berbagai manuver politik dilakukan hingga negeri muslim melalui deklarasi PBB di New York bulan Juli lalu membuahkan hasil.

Para penguasa Arab dan negeri Muslim lainnya akhirnya ramai-ramai mengecam tindakan Hamas tertanggal 7 Oktober 2023 silam. Dan sikap menyalahkan Hamas untuk pertama kalinya disepakati bersama selama penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Bukankah sikap tersebut adalah bentuk penghianatan bagi warga Gaza dan kaum Muslim?

Tidak selayaknya negara-negara Arab dan kaum Muslim lainnya mengecam Hamas. Sebab Hamas hanyalah kambing hitam yang terus dijadikan alasan legal oleh AS dan Israel menjajah Palestina. AS dan negara-negara Barat sekutunya termasuk Israel menyebut Hamas dengan teroris. Sehingga dalam agenda WOT buatan Amerika, melakukan serangan atas terorisme adalah tindakan yang mulia dan menjaga dunia. Padahal, AS dan Israel sendirilah yang layak dinobatkan sebagai teroris global atas kejahatan mereka terhadap manusia yang telah menciptakan perang di berbagai belahan dunia.

Keberanian para penguasa Arab dan negeri Muslim lainnya menyalahkan Hamas dan mendesaknya agar menyerahkan Gaza kepada PA (Palestine Autorhity) atas arahan PBB  adalah sebuah bentuk penghianatan. Hamas tidak punya salah dalam peristiwa 7 Oktober. Dan otoritas Palestina juga tidak pernah berpihak kepada warga sipil di Gaza. Tidak punya kekuatan apapun. Bahkan lebih tunduk kepada AS. Bagaimana mungkin Gaza diserahkan kepada mereka?

Negara-negara Barat meksipun mengecam genosida di Palestina, sebenarnya tidak lebih dari sekedar basa-basi atas amarah warganya yang sudah demo berjulid-jilid agar mengambil sikap untuk menghentikan genosida di Gaza. Para penguasa Barat hanya ingin dinilai pro-aktif dalam mendukung keinginan rakyatnya semata. Bukan karena ketulusan ingin menolong Palestina.

Barat dan AS memainkan narasi melalui penguasa Muslim agar menyalahkan Hamas. Dan mengaburkan persoalan sesungguhnya yang terjadi di Palestina. Hakikatnya, Barat dan AS ingin mengendalikan negeri-negeri Muslim untuk mendukung Israel dan berbalik menyalahkan Hamas.

Akan tetapi, polanya kali ini tidak melalui suara AS dan Barat. Justru melalui penguasa Muslim yang dinilai lebih efektif untuk menyampaikan pesan AS dan sekutunya. Tanpa disadari oleh para penguasa Muslim, mereka sedang bunuh diri politik dengan mengikuti kemauan AS yang diatasnamakan melalui PBB. Karena kaum Muslim sudah mampu menilai posisi penguasa Arab dan negeri Muslim lainnya yang didikte oleh Barat. Semakin mereka menyudutkan Hamas, kelak semakin besar gelombang penolakan terhadap mereka dan juga kebencian terhadap Israhell dan AS.

Kemerdekaan Hakiki Palestina Hanya dengan Islam Tidak Perlu Hukum Internasional

Peran PBB sebagai lembaga atau komunitas yang menaungi negara-negara di dunia tampak tidak berfungsi dalam kasus genosida di Palestina. Bukan hanya itu, ketika Amerika menghancurkan Irak, Afganistan, atau genosida di Bosnia, PBB  juga bungkam. Karena apa? Karena yang menjadi korban bukan warga kulit putih alias Barat.

Barat selalu menilai bahwa Islam adalah ajaran antisemit yang menolak perbedaan. Nyatanya, malah ajaran sekuler kapitalis demokrasi Barat-lah yang selama ini menyerang dunia Islam dan kaum Muslim, baik dengan narasi kebencian nyata (islamofobia) maupun mendistorsi ajaran Islam dari dalam.

Sehingga tidak salah jika banyak yang berpendapat bahwa keberadaan hukum internasional dibentuk bukan untuk dunia Islam. Melainkan hanya bekerja dalam satu jalan, yaitu membela negara-negara kapitalis Barat. Rasanya mustahil negara secuil Israel tidak mungkin sulit membawanya ke hadapan meja pengadilan internasional. Tetapi faktanya, hingga detik ini Israel masih melenggang di tanah rampokannya,  Palestina.

Oleh karena itu, berharap hukum internasional menyelesaikan kasus Palestina adalah kesalahan besar dan tidak patut dilanjutkan. Karena hukum intrenasional sama sekali tidak untuk membela hak-hak kaum Muslim.

Maka sesungguhnya, tidak ada jalan lain untuk membawa kemerdekaan hakiki bagi Palestina selain dengan jihad dan khilafah. Tentunya atas dasar dorongan dan kesadaran iman yang lahir dari generasi Muslim seluruh dunia untuk menyerukan tegaknya institusi Islam, khilafah. Sebab khilafahlah yang akan mampu menyerukan dan mengirimkan pasukan untuk mengusir penjajah dari Palestina.

Tidak mungkin penjajah dan perampok seperti negara Zionis diberikan ruang untuk merampas tanah kaum Muslim dengan cuma-cuma. Adalah dosa besar jika menyerahkan tanah kaum Muslim seperti Palestina kepada musuh-musuh Allah.

Seruan massif terhadap para penguasa Muslim agar memiliki kesadaran dari keimanannya untuk menerapkan Islam dalam sistem khilafah harus terus dilakukan sebagai upaya dalam perjuangan mewujudkan kembali tegaknya khilafah sebagai perisai dan pelindung umat. Karena hanya dengan Islam, khilafah Islamiyah Palestina akan merdeka hakiki. Bukan melalui persetujuan hukum internasional yang bahkan dalam mimpi sekalipun tidak akan pernah terwujud.  Allahu a’alam bissawab

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pendidikan Harus Tanamkan Budaya Anti Korupsi

    Pendidikan Harus Tanamkan Budaya Anti Korupsi

    • calendar_month Senin, 29 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    YOKYAKARTA :Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra Hamzah mengatakan dunia pendidikan harus berperan tanamkan budaya anti korupsi. “Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparatnya, tetapi juga ditentukan oleh produk hukum dan budaya masyarakat untuk mematuhi hukum. Dunia pendidikan berperan untuk mengajarkan budaya patuh hukum,” katanya saat menjadi pembicara seminar nasional `Peran Korupsi terhadap Dehumanisasi Pendidikan […]

  • Uang Palsu di Medan Capai Rp 102,29 Juta

    Uang Palsu di Medan Capai Rp 102,29 Juta

    • calendar_month Selasa, 3 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan. Data Kantor Bank Indonesia (BI) Medan mencatatkan, hingga Desember 2011, temuan uang palsu mencapai Rp 106,29 juta. Jumlah temuan ini merupakan rekapitulasi sepanjang tahun 2011 dengan total sebanyak 1.881 lembar. Jumlah nominal yang cukup besar ini tetap didominasi oleh pecahan Rp 50.000 sebanyak 1.271 lembar senilai Rp 63,5 juta. Sementara untuk pecahan Rp 100.000 […]

  • Supangat Dipukul Preman di Markas Polres Madina

    Supangat Dipukul Preman di Markas Polres Madina

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Penganiayaan terjadi di markas Polres Mandailing Natal (Madina) pada Sabtu malam (2/5/2020) lalu. Supangat (55) warga Sinunukan Kecamatan Batahan dianiaya oleh Isman warga Batahan. Sebelum kejadian, Supangat beserta sejumlah pengurus Koperasi Sawit Murni lainnya di Kecamatan Batahan melaporkan kasus pencurian yang dilakukan beberapa orang yang diduga dari kelompok Tarman Tanjung pada […]

  • Madina Kembali ke Level 2

    Madina Kembali ke Level 2

    • calendar_month Selasa, 9 Nov 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berhasil kembali ke level 2 pengendalian covid-19. Penetapan level 2 itu tertuang di dalam Instruksi Meneteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021. Capaian itu terkait capaian vaksinasi. Berdasar laporan Satgas Covid-19 Madina, hingga Selasa siang (8/11/2021), grafik realisasi vaksinasi telah mencapai sekitar 41,21 […]

  • DPRD Madina Masih Bergolak

    DPRD Madina Masih Bergolak

    • calendar_month Selasa, 7 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Konstalasi politik di tubuh DPRD Madina masih panas. Dampaknya, draf Perhitungan APBD 2011 yang sudah sebulan diajukan pemkab ke gedung dewan itu, hingga kini nasibnya terkatung-katung belum dibahas lembaga legislatif itu. Ini mengindikasikan DPRD Madina masih bergolak. Kabar yang hangat di gedung dewan, bahwa terjadi “perang dingin” yang rumit antara dua kelompok di DPRD Madina. […]

  • Bupati Rencanakan Puskesmas Buka Siang Malam

    Bupati Rencanakan Puskesmas Buka Siang Malam

    • calendar_month Selasa, 30 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailng Natal (Madina) Hidayat Batubara mencetuskan kebijakan agar seluruh puskesmas di kabupaten ini buka siang malam atau 24 jam. Kebijakan bupati tesebut sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan kepada rakyat. Dan DPRD Madina diharapkan untuk mendukung dengan meloloskan anggaran bagi operasional puskesmas siang malam tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Madina, Tengku Amri […]

expand_less