Kamis, 5 Mar 2026
light_mode

PDIP Madina Desak Penertiban Mesin Galundung

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 29 Mar 2011
  • print Cetak


Panyabungan,

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Mandailing Natal (Madina) Iskandar Hasibuan yang juga Anggota DPRD Madina mendesak Muspida Plus secepatnya menertibkan pengoperasian alat pengolah emas (mesin galundung) yang kini merajalela di Kota Panyabungan dan Kecamatan Hutabargot.

Itu dikatakannya kepada wartawan, Jumat (25/03/2011) di Kantor DPRD Madina, usai meninjau wilayah tambang rakyat di Kecamatan Hutabargot yang merupakan wilayah daerah pemilihannya.

Katanya, ia sangat khawatir dengan kondisi perkampungan khsususnya Desa Hutabargot Julu, pusat tambang liar yang kini dipenuhi mesin galundung.

Bahkan, suasana kampung selain terlihat semrawut juga bising akibat suara mesin dompeng. Yang lebih memprihatinkan, masyarakat dari semua umur malah tenang-tenang saja menggunakan aliran air sungai kecil yang ada di depan rumah warga untuk mandi, cuci dan kakus (MCK).

Kondisi itu sudah pasti sangat berbahaya walaupun tidak sekarang. Karena itu, Muspida Plus jangan menunggu korban dulu baru bertindak. Semua pihak harus paham, walaupun alasannya demi sesuap nasi, tapi kesehatan masyarakat juga harus dipikirkan.

“Walaupun dengan alasan kemanusian, tambang liar dan utamanya galundung harus ditertibkan sebelum terjadi bencana dan konflik sosial. Karena persaingan mencari nafkah dari tambang rakyat di kawasan itu sudah tidak sehat,” ucap Iskandar.

Katanya, dengan kondisi masyarakat yang terhipnotis biji emas, tidak akan mungkin mereka menerima aturan perundang-undangan, maupun sosialisasi tentang bahaya air raksa bagi kesehatan. Karena itu Muspida Plus harus bersama-sama melakukan tindakan antsisipasi dini.

Kemudian, peredaran air raksa di Madina juga harus dipantau pihak berwajib. Karena air raksa bukanlah barang yang bisa diperdagangkan secara umum. Oknum atau pengusaha yang memperjualbelikan air raksa harus diusut, guna meminimalisir bertambahnya galundung dan ancaman penyakit.

Data dihimpun, harga 1 kilogram air raksa di Madina sudah mencapai Rp800 ribu. Sementara galundung yang beroperasi di Kecamatan Hutabargot dan Panyabungan diperkirakan lebih kurang 350 galundung.

Jika Pemkab Madina tidak bertindak cepat, daerah ini dalam waktu tidak lama lagi akan berubah jadi daerah dengan lingkungan yang rusak dan penuh ancaman penyakit.

Iskandar berharap Muspida Plus bertindak cepat dan antipatip, sekalipun berbagai elemen telah terlibat langsung dalam praktek illegal minning dan galundung.

Iskandar menambahkan, saat ini hal yang paling memprihatinkan lagi yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Mandailing Natal adalah, mesin galundung telah masuk dan beroperasi di jantung Kota Panyabungan tanpa adanya teguran ataupun perhatian dari pejabat setempat (Lurah dan Camat). (BS-026)
Sumber ; Beritasumut

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Komisi I: Pemegang Mandat Penanganan Keuangan Daerah Perlu Berbenah

    Ketua Komisi I: Pemegang Mandat Penanganan Keuangan Daerah Perlu Berbenah

    • calendar_month Senin, 30 Mei 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua Komisi I DPRD Mandailing Natal (Madina) Zubaidah Nasution mengatakan pemegang mandat dalam penanganan keuangan daerah atau anggaran perlu berbenah. Hal itu menanggapi opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang diterima Pemkab Madina untuk pengelolaan keuangan tahun 2021. “Berdasarkan laporan keuangan daerah yang kita terima, yang memegang mandat dalam penanganan keuangan atau […]

  • Strategi Pembangunan Sosial Partisipatif Mewujudkan Madina Bersyukur dan Berbenah di Kabupaten Mandailing Natal

    Strategi Pembangunan Sosial Partisipatif Mewujudkan Madina Bersyukur dan Berbenah di Kabupaten Mandailing Natal

    • calendar_month Senin, 27 Feb 2023
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Ir. Ali Mutiara Rangkuti, MM Staf Ahli Bupati Madina Bidang Sosial Politik Pendahuluan Kabupaten Mandailing Natal yang disahkan berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, dengan luas wilayah 6.620.70 Km2. Artinya hingga saat ini telah berusia 25 Tahun, sebuah usia dewasa dalam kehidupan manusia, sebuah usia yang menjadi fase peralihan dari remaja menjadi dewasa […]

  • Polsek Muara Sipongi Sudah Tahu Tersangka Pembunuh Abdullah

    Polsek Muara Sipongi Sudah Tahu Tersangka Pembunuh Abdullah

    • calendar_month Rabu, 3 Feb 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MUARA SIPONGI (Mandailing Online) : Pihak Posek Muara Sipongi sejauh ini sudah mengetahui identitas tersangka pembunuhan terhadap Abdullah. Kapolsek Muara Sipongi, AKP Junaidi menyatakan, Rabu (3/2) bahwa pihaknya sudah mengantongi identitas tersangka pembunuhan. Dan saat ini polisi sedang melakukan pengejaran, karena diduga tersangka melarikan diri keluar daerah. Hanya saja, dia belum mempublikasikan nama tersangka kepada […]

  • Membangun Pendidikan Harus Melalui Hati Tulus

    Membangun Pendidikan Harus Melalui Hati Tulus

    • calendar_month Selasa, 30 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (HGN) dan Ulang Tahun PGRI Ke-65 di Kabupaten Mandailing Natal Kadis Pendidikan Drs Musaddad Daulay MM berpesan dalam membangun pendidikan guru harus melalui hati yang tulus dan ikhlas. “Profesi (guru-red) yang harus mempunyai kesabaran dan keuletan yang luar biasa dalam upaya mencerdaskan anak bangsa agar dapat meraih prestasi […]

  • 33 Usul Pemekaran Masuk Prioritas

    33 Usul Pemekaran Masuk Prioritas

    • calendar_month Jumat, 11 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Mandailing Online) – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kamaruddin menyebutkan, dari 65 usulan pemekaran yang sudah masuk Badan Legislasi (Baleg) DPR, sudah disepakati ada 33 usulan yang masuk prioritas. Usulan 33 pemekaran itu masuk gelombang pertama untuk segera dibahas. “Rinciannya, 17 usulan pemekaran dari Papua dan Papua Barat, dan 16 dari […]

  • Saipullah Upayakan WPR untuk Penambang Emas

    Saipullah Upayakan WPR untuk Penambang Emas

    • calendar_month Selasa, 25 Mar 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution menyoroti dan cukup merasa miris melihat alam yang sudah rusak akibat maraknya Pertambangan Emas Ilegal Tanpa Izin (PETI) di beberapa wilayah di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut. Menyikapi hal ini, Saipullah mengatakan secepatnya mencari solusi, termasuk upaya penerbitan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat […]

expand_less