PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah daerah harus melibatkan kalangan pelaku usaha dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan daerah, terutama sektor ekonomi.
Kebijakan dan program pembangunan daerah yang hanya berdasar asumsi birokrat semata akan berakibat tidak singkronnya kebijakan dengan kondisi rill yang dihadapi masyarakat.
Sebaliknya, jika setiap perumusan kebijakan ekonomi berdasar dari masukan para pelaku usaha maka kebijakan tersebut akan memiliki daya solusi bagi pengembangan, penguatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu diuraikan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Mandailing Natal Bidang UKM dan Perdagangan, Bode Tanjung menjawab Madina Bisnis di Panyabungan, Kamis (19/9/2019).
Disebutkannya, pemerintah daerah yang berperan di sisi regulasi dan sitimulus sejatinya membutuhkan data-data valid tentang kondisi dan dinamika sektor-sektro ekonomi yang dialami para pelaku usaha industri, pelaku pertanian dan pelaku perdagangan hingga di sektor jasa.
Data-data valid itu, menurutnya, dibutuhkan agar perumusan kebijakan pembangunan yang dilakukan birokrat menjadi berdaya guna dan berdaya solusi ketika sudah masuk ke dalam postur APBD.
Dikatakannya, aktifitas perekonomian di dalam masyarakat memiliki banyak dialektika, dinamika, kendala dan peluang. Dan itu membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan regulasi.
Oleh karena itu, Bode menyatakan, pemeritah daerah harus banyak melakukan rangkaian pertemuan satu meja dengan para pelaku usaha agar data-data valid di lapangan dapat terkumpu untuk menjadi referensi utuh.
Berdasar itu, Kadin Madina yang mewadahi dunia usaha senantiasa siap bergandengan tangan dengan pemerintah daerah dalam menjembatani rangkaian-rangkaian dialog dengan para pelaku usaha. Sehingg sinergitas lintas sektor itu diharapkan mampu membawa perubahan di daerah dalam sektor ekonomi.
Peliput : Dahlan Batubara
