Sabtu, 28 Feb 2026
light_mode

Pemkab Madina Belum Sepenuhnya Hapus Tenaga Honor. Disdikbud Masih Alokasikan 1 M lebih untuk Gaji

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
  • print Cetak

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina di komplek perkantoran bupati. ( ist )

MADINA-(Mandailing Online) : Aturan pemerintah indonesia terkait penghapusan tenaga honorer seperti tenaga kerja sukarela ( TKS ) mulai tahun 2025 sesuai undang undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ( ASN ) ternyata belum sepenuhnya dijalankan di pemerintah Kabupaten Mandalling Natal ( Madina ).

Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan contohnya masih mengalokasikan anggaran dana senilai 1.158.000.000 untuk gaji para tenaga kerja sukarela untuk tahun 2025 bersumbee dari APBD.

Dari data yang didapat, rincian dana tersebut untuk Belanja Jasa Tenaga Administrasi senilai, Rp. 798.000.000. belanja jasa tenaga operator komputer senilai Rp. 210.000.000. Belanja jasa tenaga kebersihan atau tenaga suka rela jasa kebersihan. Rp. 120.000.000. Belanja jasa tenaga keamanan tenaga suka rela jasa keamanan. Rp. 24.000.000 serta benlanja tenaga suka rela jasa supir. Rp. 6.000.000.

Kepala Seksi Bagian Umum dan Kepegawaian (Kasubag) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nora Rahmi pada Mandailing Online membenarkan pengalokasian anggaran tersebut.

“dana itu untuk tenaga suka rela (TKS) yang dibawah Dispen Madina yakni Guru, Tekhnis, atau Tekhnis TKS Kordinator Wilayah (Korwil) di Madina dan Sopir,” jelas Nora kamis 9/7/2025

Ia menjelaskan,  ada 573 orang guru yang mempunyai SK kemudian 175 Orang Tekhnis termasuk di Korwil. Terkait nilai atau besaran yang diterima dikatakan Nora hanya Rp.1000.000 setiap orangnya. Mereka sendiri mellliki latar pendidikan yang berbeda seperti TKS setingkat SLTA, D3 dan S1.

Anggaran itu sendiri kata Nora masih di efisiensi namun sudah dicairkan sampai Juni 2025.

Hal senada dibenarkan oleh Andi Akbar Batubara selaku bendahara dinas bahwa ia telah mencairkan gaji TKS yang disertai dengan SK. Namun ia tidak merinci jumlah nya.

“Saya hanya mencairkan yang sudah punya surat keterangan saja, kalo untuk rinciannya kasubag umum yang tau,” Kata Andi

Sementara itu. Plt Dinas Pendidikan Madina M. Daud Batubara mengaku belum menerima dan mengetahui rincian dari dana tersebut. Ia sendiri mengatakan baru hari ditugaskan di Dinas Pendidikan setelah pengunduran diri Rindwan Daulay sebagai Plt Dinas Pendidikan debelum nya.

“Kan saya baru bertugas disini, saya juga belum menerima uraian dari konfirmasi tersebut, namun nanti saya akan tindaklanjuti,” Beber Daud. ( fikri )

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Selamat Datang Virus Covid Varian Baru

    Selamat Datang Virus Covid Varian Baru

    • calendar_month Senin, 8 Feb 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Alfisyah S.Pd Guru dan Pegiat Literasi Islam Varian baru virus covid-19 B117 yang berasal dari Inggris kini semakin menghantui negeri-negeri yang menjadi lahan subur pandemi. Boris Johnson mengatakan bahwa virus varian baru ini lebih menular dan lebih mematikan (kompas.com, 23/01/2021). Jubir satgas covid 19 menyatakan bahwa Indonesia mesti bersiap akan kemungkinan penularan virus […]

  • DCS dapil 3 PKB Madina

    DCS dapil 3 PKB Madina

    • calendar_month Senin, 8 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 3 PKB Madina

  • Kajatisu Terperangah Sidang Berhenti, Terdakwa Illegal Logging Bebas   Banyak Kasus Korupsi di Sumut Hilang

    Kajatisu Terperangah Sidang Berhenti, Terdakwa Illegal Logging Bebas Banyak Kasus Korupsi di Sumut Hilang

    • calendar_month Sabtu, 27 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN- Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Sution Usman Aji, mengaku terkejut mengetahui banyak kasus-kasus dugaan korupsi yang pernah ditangani anak buahnya hilang begitu saja. Diantaranya, kasus pembalakan liar yang melibatkan Adelin Lis dan dugaan korupsi di kebun Limau Mungkur milik PTPN II. Sejumlah pihak seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dan Komisi A DPRD […]

  • SPBU Kosong, Ketengan  Bensin Menjamur

    SPBU Kosong, Ketengan Bensin Menjamur

    • calendar_month Kamis, 9 Jan 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bahan bakar minyak jenis bensin kembali langka di SPBU Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Anehnya pengecer ketengan di titik-titik tak jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) justru tak kunjung habis stok dengan harga diatas harga SPBU. Harga bensin di tingkat pengecer pingir jalan antara 8.000 rupiah hingga 13.000 rupiah […]

  • Mendagri Terbitkan Surat Pemberhentian Bupati Madina

    Mendagri Terbitkan Surat Pemberhentian Bupati Madina

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat pemberhentian Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara yang saat ini mendekam di penjara Tanjung Gusta, Medan. Surat Mendagri tersebut tertanggal 28 April 2014 dengan Nomor 131.12-1630 Tahun 2014. Surat Mendagri ini telah diterima oleh Ketua DPRD Madina, As Imran Khatamy Daulay dan Plt Bupati Madina Dahlan […]

  • Tunggu Sikap Presiden, Sumut Pecah jadi 4 Provinsi

    Tunggu Sikap Presiden, Sumut Pecah jadi 4 Provinsi

    • calendar_month Jumat, 15 Nov 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum melakukan penyisiran terhadap berkas persyaratan usulan pembentukan Provinsi Tapanuli, Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng), dan Provinsi Kepulauan Nias. Kementerian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu masih menunggu petunjuk dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait 65 RUU pembentukan daerah baru yang disodorkan DPR, yang tiga diantaranya pembentukan provinsi baru yang […]

expand_less