PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah daerah perlu mengecek secara menyeluruh terhadap kemampuan masyarakat Madina dalam menghadapi era pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang rencana mulai diberlakukan pada akhir 2015.
“Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) harus mematangkan rencana mengahadapi MEA. termasuk meracik sejak dini persiapan sehingga masyarakat tidak akan terkejut ketika gerbangh MEA dibuka,” kata Anggota DPRD Madina Imran Khaytamy Daulay, Selasa (28/4)
Kesiapan seluruh sektor merupakan keharusan, sebab daerah dan masyarakat yang tidak siap akan tergilas oleh pasar bebas MEA yang berbuntut pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran.
Pemerintah daerah harus menyiapkan sektor-sektor yang ada. Dan sector yang belum siap maka pemerintah daerah diharapkan untuk secepatnya mencari solusi terbaik sehingga Madina tak keteteran ketia menjadi bagian dari MEA. Dan terutama adalah mempersiapkan masyarakatnya.
“Jika memang masyarakat dinilai belum siap, maka seharusnya bupati Madina menyampaikan kepada pemerintah pusat tentang kondisi rill masyarakatnya, jangan gengsi untuk menyampaikan yang sebenarnya, karena saya yakin pemerintah pusat pun akan mau membantu daerah sehingga siap untuk menghadapi MEA tersebut," kata politisi Golkar ini.
Imran mengungkapan, ada 12 sektor prioritas Masyarakat Ekonomi Asean, antara lain arus bebas tenaga kerja terampil meliputi perawat kesehatan, kemudian sector wisata (turisme), jasa logistic, jasa angkutan udara, produksi berbasis agro, barang-barang elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, otomotif, produk berbasis kayu.
“Pertanyaannya, mampukah masyarakat kita menghadapi MEA ini dan menjadikannya sebagai peluang? Ataukah era ini akan semakin menghimpit kehidupan ekonomi masyarakat?,” imbuh Imran.
Untuk mengetahui kesiapan dalam menghadapi MEA tersebut, pemerintah dapat melakukan survei langsung ke pelaku usaha di berbagai kecamatan yang ada di Madina ini.
Ia menjelaskan, pada 2016 mendatang, masyarakat Asean diperkirakan akan berjumlah sekitar 600 juta jiwa dan sekitar 50 persen diantaranya berada di Indonesia termasuk dari kabupaten Mandailing Natal.
Jika tidak memiliki kesiapan, baik kemampuan dalam melahirkan produk berkualitas maupun menampilkan sertifikasi produk, maka madina hanya akan menjadi "market" dalam MEA.
Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah yang cukup luas, Kabupaten Madina akan menjadi sasaran empuk ole produk-produk dari negara Asean lain.
Untuk itu Imran mengharapkan kepada masyarakat Mandailing Natal untuk benar-benar melihat pemimpin ke depan yang bisa membawa Kabupaten Mandailing Natal ke arah yang lebih baik, sehingga bisa menghadapi MEA tersebut.
“Memang saya akui bahwa masyarakat tidak akan mudah menerima MEA, namun setidaknya pemimpin yang ada bisa memberikan solusi yang terbaik sehingga masyarakatnya dapat bersaing menghadapi MEA,” harap Imran.
“ Kalau kita lihat secara rill di lapangan, saya yakin masyarakat Madina ini belum siap untuk menghadapi MEA, karena sampai sekarang ini Kabupaten Mandialing Natal belum ada produk unggulan yang dikeluarkan,” katanya.
“Memang kita akui ini merupakan kelemahan kita semua, termasuk pemerintahnya, karena seharusnya suatu daerah tersebut dapat melahirkan produk unggulan, padahal Madina ini kaya dengan sumber daya alamnya dan kaya dengan objek wisatanya, namun itu semua tidak digali dengan serius,” ujarnya mengakhiri.
