Pendapatan Angkutan Pedesaan Turun 75 Persen
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Selasa, 7 Apr 2020
- print Cetak
PANYABUNGAN (Mandailing Online) -Penurunan pendapatan angkutan pedesaan menurun sekitar 75 persen dalam 3 pekan terakhir.
Itu diungkap Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Mandailing Natal, Palit Nasution menjawab Mandailing Online di Panyabungan, Selasa (7/4/2020).
“Kondisi itu sudah sekitar 3 pekan,” ujar Palit.
Menurutnya, faktor penurunan itu akibat penurunan perekonomian masyarakat dampak pendemi Corona dan juga kebijakan meliburkan sekolah.
Dikatakannya, saat ini mayoritas supir banyak yang KS alias kurang setoran.
“Setoran biasa 120.000 Rupiah per hari. Kini sering hanya 50.000 Rupiah yang disetor, bahkan tak ada,” ungkapnya.
Akibat kondisi ini banyak pemilik armada yang menyetop operasi.
“Dalam sehari sekitar 40 persen armada yang tak menarik (operasional),” imbuh Palit.
Situasi itu, menurut Palit bukan saja menyebabkan kepahitan hidup di kalangan supir, tapi juga simalakama bagi para pemilik armada.
Para pemilik armada terutama yang masih mengkredit armada resah menghadapi pihak leasing yang menagih ditengah pendapatan yang mentok.
Tentang ini, lanjut Palit, para pemilik angkot hanya pasrah seraya berharap ada kebijakan dari pihak leasing.
Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Madina Bidang UKM, Bode Tanjung menjawab Mandailing Online di hari yang sama menghimbau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimplementasikan kebijakan Presiden RI, Joko Widodo dimana salah satu poinnya keringanan kredit bagi masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19.
Bode Tanjung
Menurut Bode, pihak pemilik armada angkutan yang masih menyicil kredit mobil angkutan juga termasuk yang terimbas dampak Covid19.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11 Tahun 2020 dinilai hanya bersifat imbauan dan relaksasi kredit dikembalikan pada kebijakan masing-masing perbankan atau leasing.
Namun, Bode juga melihat bahwa pihak perbankan/leasing juga menghadapai dampak Covid-19.
Kondisi itu menimbulkan dispute (perselisihan) antara perbankan/leasing dengan nasabah.
Oleh karena itu, dia mengharpakan pemerintah perlu memberi insentif kepada perbankan/leasing agar neraca perbankan tetap sehat atau positif dengan insentif pemerintah.
Peliput : Dahlan Batubara
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
