Rabu, 12 Agu 2026
light_mode

Pengamat Hukum: Jaksa Jangan Langsung Percaya Surat Sakit Terpidana 

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Senin, 29 Mei 2023
  • print Cetak

 

PANYABUNGAN ( Mandailing Online ) : Terkait belum di eksekusinya terpidana kasus pertambangan yang telah di putuskan Pengadilan Negeri Mandailing Natal ( Madina )  14 maret 2023 lalu atas nama Zulkifli alias Jaopuk oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dengan alasan kejaksaan menerima surat sakit dan diagnosa dokter terpidana, Pengamat Hukum Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Zakaria Rambe meminta agar Jaksa tidak hanya percaya pada surat keterangan sakit atas terpidana Ilegal Mining terpidanan Zulkifli.

“Jaksa jangan hanya percaya pada surat sakit terpidana saja. Jika sudah divonis maka harus segera dieksekusi, agar terpidana memiliki kekuatan hukum tetap. Karena dari awal terpidana sudah dinyatakan sakit, tapi mengapa hingga putusan terus dilanjutkan,” ucap Zakaria melalui WhatsApp, Senin (29/05/2023).

Selain itu, Zakaria juga berharap agar proses eksekusi ini segera dilaksanakan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tambang ilegal. Menurutnya jika permasalahan ini semakin dibiarkan maka akan berbias dan semakin banyak pelaku tambang ilegal yang merasa aman.

“Kalau terus dibiarkan, para pelaku tambang ilegal akan merasa kebal. Apalagi terpidana juga sudah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana penambangan tanpa izin.

Zakaria juga mengatakan, hingga hari ini penegakan hukum tentang tambang ilegal di Madina masih sangat lemah. Sehingga dia menilai perlu ada tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum.

“Jaksa jangan main-main. Tambang ilegal ini sudah menjadi perhatian dari seluruh pihak, apalagi di Madina kita tahu banyak kasus-kasus tambang ilegal yang terkesan tak tersentuh hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Kasipidum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Raimor Barus yang dikonfirmasi mengaku sampai hari ini pihak nya masih betkordinasi dengan pihak keluarga terpidana Zulkifli.

” saya sudah koordinasi dengan keluarga atau pihak yang menjamin dukunya pada saat tahap di Kejaksaan dan PN, yang bersangkutan masih mengupayakan karena yang bersangkutan masih sakit ” jelas Kasipidum Kejari Madina.

Ketika di tanya apakah jaksa punya bukti kondisi terpidana Zulkifli pada Jaksa, Raimor Barus mengaku segera akan melakukan video call pada yang bersangkutan.

Seperti diketahui, lewat putusan PN Mandailing Natal nomor 210/ PID.SUS/2022/PNMDL, Zulkifli alias Jaopuk telah diponis majelis hakim PN Mandailing Natal 1 bulan 15 hari pada 14 maret 2023 lalu, alasan sakit membuat terpidana tak kunjung di eksekusi.

Ironisnya, terpidana sesuai pengakuan Kasipidum, tak pernah dilakukan penahana mulai dari Proses pemeriksaan di Polda sampai pada prosss Pengadilan. ( red )

 

 

 

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jalan Berbahaya di Panyabungan Selatan, Bertahun Tak Digubris Pemkab Madina

    Jalan Berbahaya di Panyabungan Selatan, Bertahun Tak Digubris Pemkab Madina

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN SELATAN (Mandailing Online) – Badan jalan di titik Desa Pagaran Tonga, Panyabungan Selatan, Madina bertahun-tahun tidak terlihat perhatian pemerintah daerah untuk memperbaikinya. Bahu jalan yang berada di tepi jurang yang paling bahaya karena sudah pernah mengakibatkan mobil terjun ke jurang. Darwin salah satu warga Pagaran Tonga kepada Mandailing Online, Jum’at (30/10/2020) menjelaskan kondisi jalan […]

  • Bencana Madina, Gubsu Ajak Solat Taubat

    Bencana Madina, Gubsu Ajak Solat Taubat

    • calendar_month Selasa, 13 Nov 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Menyaksikan bencana alam di nyaris seluruh wilayah Mandailing Natal, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengajak kita bermuhasabah, istighfar berkali-kali, berdoa di sepertiga malam. Itu dikatakan gubernur saat membuka rapat kordinasi penanganan bencana alam Madina di Panyabungan, Senin malam (12/11/201). Manusia tidak mampu menepis jika Allah SWT menghadirkan amuk alam, tentunya jika bukan atau belum termasuk […]

  • Polisi Temukan Ladang Ganja 10 Ha di Hutan Kotanopan

    Polisi Temukan Ladang Ganja 10 Ha di Hutan Kotanopan

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Jika selama ini hutan Desa Huta Tua Kecamatan panyabungan Timur terkenal dengan ladang ganja, kali ini beralih ke hutan Desa Simandolam Kecamatan Kotanopan. Polres Mandailing Natal (Madina) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Madina berhasil menemukan ladang ganja seluas 10 hektar siap panen dan 1 hektar yang baru disemai […]

  • SK Honor Gratis, Pimpinan SKPD Jangan Memungut Apapun

    SK Honor Gratis, Pimpinan SKPD Jangan Memungut Apapun

    • calendar_month Selasa, 14 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan (MO) – Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Daud Batubara, Selasa (14/2) menegaskan bahwa tidak ada pungutan apapun terhadap pegawai hororer dalam bentuk apapun, termasuk SK pengangkatan gratis. Dia memperingatkan seluruh pimpinan SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemkab Madina agar jangan memungut apapun dari pegawai honor dalam bentuk apapun. Hal itu dikatakan Daud Batubara, […]

  • DPRD Sibolga Tolak Gabung ke Protap

    DPRD Sibolga Tolak Gabung ke Protap

    • calendar_month Minggu, 22 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIBOLGA- Pengesahan Provinsi Tapanuli (Protap) oleh DPRD Sumatera Utara (Sumut) ditolak anggota DPRD Kota Sibolga sebagai aspirasi masyarakat Kota Sibolga yang menolak rencana pembentukan Protap. Berkas penolakan Protap diserahkan anggota DPRD Sibolga kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho di kantor Gubernuran belum lama ini. Hal itu dikatakan Jamil Zeb Tumori […]

  • Ketua Komisi II DPR: Pemekaran Nanti lah, Sabar

    Ketua Komisi II DPR: Pemekaran Nanti lah, Sabar

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi II DPR belum berani memastikan kapan lima Rancangan Undang-undang (RUU) pemekaran di wilayah Sumut akan dibahas lagi. Lima RUU itu, empat masuk paket 65 RUU, yakni RUU pembentukan Provinsi Tapanuli Utara (Protap), Provinsi Kepulauan Nias, Kabupaten Simalungun Hataran, dan Kabupaten Pantai Barat Mandailing. Keempat RUU itu sudah keluar ampresnya dan sudah dibahas […]

expand_less