Sabtu, 7 Nov 2026
light_mode

Perubahan Progam BPJS Kesehatan Menghasilkan Ketidakadilan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 22 Des 2021
  • print Cetak

Oleh : Nonny Handayani
Ibu Peduli Generasi/tinggal di Balikpapan, Kaltim

 

Dikutip dari KOMPAS.com (12/12/ 2021) – Pemerintah akan memperkenalkan program baru jaminan kesehatan. Kelas-kelas rawat inap di BPJS Kesehatan ini akan dihapuskan pada tahun 2022 mendatang. Awalnya rencana ini  akan dilaksanakan pada awal 2021 lalu.

Ini artinya, semua layanan rawat inap bagi pemegang kartu BPJS adalah kelas standar. Perbedaan kelas rawat inap inilah yang membuat adanya perbedaan fasilitas yang diterima peserta.

Sebelum kelas BPJS Kesehatan dihapus, pemerintah berencana melakukan transisi kelas rawat inap (KRI) JKN yang dibagi dalam dua kelas standar. Kelas ini adalah kelas standar A dan kelas standar B.

Kelas standar A adalah kelas yang diperuntukkan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Sementara itu, kelas standar B diperuntukkan bagi peserta Non-PBI JKN.

Aturan penghapusan kelas tersebut mulai dari penyesuaian manfaat medis dan non-medis, Indonesia Case Based Groups (INA CBGs) atau rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis, kapitasi, hingga iuran peserta.

“Dalam perencanaan akan menuju ke kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional,” kata anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dikutip pada Minggu (12/12/2021).

Ia mengatakan, penghapusan kelas dan penerapan kelas standar bertujuan untuk menjalankan prinsip asuransi sosial dan equitas di program JKN. 

Penghapusan kategori kelas itu sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) Pasal 23 (4) yang mengatakan bahwa jika peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka diberikan “kelas standar”.

Dalam hal ini rencana penghapusan kelas untuk layanan rawat inap BPJS disuarakan demi mewujudkan ekuitas atau kesamaan antara peserta berbayar dan PBI. Namun faktanya ini menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang membayar karena harus mengikuti kelas PBI.

Jika penghapusan kelas ini bertujuan untuk memberikan kesamaan antara peserta, apakah benar demikian?

Faktanya saja ketika pemerintah mengumumkan kenaikan biaya BPJS Kesehatan, tidak sedikit dari masyarakat yang akhirnya memutuskan untuk turun kelas. Tujuannya tidak lain agar tetap bisa mencukupi kebutuhan hidup yang lainnya, karena bagaiamana pun rakyat juga butuh “jaminan” terhadap kesehatan mereka. Belum lagi banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan buruk BPJS dibandingkan dengan  Non BPJS. Dan yang paling mengiris hati jika rakyat tidak atau terlambat membayar, ia akan diberi sanksi atau denda oleh negara (PP Nomor 86 Tahun 2013 pasal 5).

Ini membuktikan  bahwa kebijakan sejenis hanya cara-cara manipulatif untuk mencapai margin keuntungan dari layanan kesehatan rakyat. BPJS tak mau rugi (yakni tidak tercapai margin untungnya). Sangat jelas bahwa negara yang seharusnya bertanggung jawab mengurusi rakyatnya termasuk kesehatan malah justru membebankan masalah ini kepada rakyatnya.

Program BPJS pada dasarnya adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang asalnya ada pada tanggung jawab pemerintah, lalu dipindahkan ke tanggung jawab institusi yang dianggap berkemampuan lebih tinggi (BPJS) dalam membiayai kesehatan.

Rakyat semestinya menyadari sistem kapitalis tak akan menjamin kesehatan gratis, dalam sistem politik demokrasi mengklaim BPJS Kesehatan lebih mampu dalam pengelolaan pelayanan kesehatan dari pada negara, meski hingga kini anggapan itu tidak pernah terbukti.

Bahkan faktanya progam BPJS kesehatan yang diberikan pemerintah tidak murni untuk memberikan jaminan kesehatan yang tulus. Yang terjadi adalah penguasa mengambil peran yang menjadikan publik sebagai objek bisnis. Inilah fakta pelayanan kesehatan sistem politik demokrasi, cerminan kerusakan dan kegagalan peradaban Barat sekuler.

Berbeda dengan sistem islam. Khalifah atau pemimpin umat islam menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa melihat status ekonomi, sosial, agama, maupun yang lainnya. Semua dilayani dengan tulus dan memberikan layanan kesehatan yang terbaik.

Wujud negara menjadi pemimpin adalah negara memberikan tangungjawab penuh dengan  menyediakan RS, laboratorium, dokter dan paramedis lainnya, industri obat, alat kesehatan, sebaran fasilitas kesehatan, pendanaan, pendidikan kesehatan, dan lain-lain.

Semuanya ditanggung pemerintah dan rakyat menikmati layanan ini secara cuma-cuma alias gratis. Tak ada istilah defisit dalam sistem kesehatan khilafah. Berapa pun kebutuhannya akan dipenuhi oleh negara yag sumber dananya dari pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang dikelola secara mandiri oleh khilafah. Pekerja di bidang kesehatan pun digaji oleh negara sesuai besar jasanya.

Layanan kesehatan dalam Khilafah pun bukan sekadar tanpa kelas, tapi juga gratis dan berkualitas. Dalam kapitalisme, ada uang pasien disayang, tak ada uang pasien “ditendang”.

Hal ini karena negara hadir sebagai penerap syariat Islam secara kaffah, termasuk yang bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya terhadap pemenuhan hajat pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas . Sebab Rasulullah swt telah menegaskan yang artinya,

“Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari). 

Demikianlah, kisruh BPJS bukan masalah milik BPJS saja. Masalah ini butuh solusi pasti, yakni pemimpin yang amanah dan sistem sahih yang menerapkan solusi Islam agar polemik BPJS terselesaikan. Di sinilah pentingnya kehadiran khilafah, negara yang menerapkan aturan kesehatan yang benar-benar melayani. Itulah sistem Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian. Inilah yang harus diperjuangkan oleh dan sekaligus menjadi tanggungjawab seluruh umat Islam.

Wallâh alam bi ash-shawâb.

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lepas Keberangkatan Umrah, Atika Minta Jemaah Saling Jaga

    Lepas Keberangkatan Umrah, Atika Minta Jemaah Saling Jaga

    • calendar_month Selasa, 8 Nov 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    LONGAT (Mandailing Online) – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution melepas 120 jemaah umrah yang berangkat dari Majelis Taklim Baitul Bukhori, Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Madina, Sumut, Selasa (8/11/2022). Sebelum berangkat, Ustad H Yusuf Amirul atau yang lebih dikenal dengan Tuan Nalomok mengajak para jemaah membaca salawat agar diberi kelancaran dan […]

  • SUKA Menang

    SUKA Menang

    • calendar_month Sabtu, 24 Apr 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pasangan calon (paslon) Ja’far Sukhairi-Atika Azmi Utammi (SUKA) memenangkan Pilkada Madina 2020 setelah mendapat perolehan suara fantastis pada pelaksanaan PSU, Kamis (24/4-2021). Pasangan SUKA diusung PKS, PKB dan Hanura. Di sisi lain pasangan Dahlan Hasan-Aswin (Dahwin) kalah dengan skor meyakinkan, yaitu: 154 suara. Dilansir dari BeritaHuta, di TPS-001 Kampung Baru sekaligus […]

  • Nada Dering Lantunan Alquran, Bolehkah?

    Nada Dering Lantunan Alquran, Bolehkah?

    • calendar_month Senin, 18 Nov 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    lebih baik menggunakan nada dering yang standar. Kehadiran teknologi memang cukup menguntungkan di banyak hal. Di satu sisi teknologi mendongkrak mobilitas dan memudahkan aktivitas manusia. Namun, tak dimungkiri di sisi lain, menurut perspektif Islam, ada persoalan yang mengganjal sebagai efek dan konsekuensi dari teknologi itu. Fenomena mutakhir ini, seperti terlihat dari maraknya mp3 Alquran yang […]

  • Warga Mulai Terserang ISPA dan Asma

    Warga Mulai Terserang ISPA dan Asma

    • calendar_month Kamis, 13 Mar 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal tiga pekan terakhir ini, mulai menimbulkan dampaknya, warga mulai terserang gangguan saluran pernafasan akut (ISPA). Pantauan di RSU Panyabungan, Kamis (13/3/2014) banyak warga yang berobat gangguan saluran pernafasan, terutama usia anak-anak. “Yang ada sama kami bukan hanya Ispa, namun sudah komplikasi, […]

  • Tradisi Marturi Nyaris Punah

    Tradisi Marturi Nyaris Punah

    • calendar_month Selasa, 9 Mei 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Tradisi Marturi, sebagai salah satu sastra lisan Mandailing, sudah nyaris punah. Itu terjadi akibat minimnya regenerasi dalam tradisi Marturi. Hal itu diungkap budayawan Mandailing, Askolani Nasution di Panyabungan, Mandailing Natal usai mendampingi tim peneliti dari Pusat Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (4/5/2017). Padahal, menurutnya, hanya melalui tradisi Marturi berbagai kaidah dan etika […]

  • Nasrul Hilmi Nasution Bantah Sering Absen Sebagai Anggota DPRD Madina

    Nasrul Hilmi Nasution Bantah Sering Absen Sebagai Anggota DPRD Madina

    • calendar_month Jumat, 21 Nov 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Panyabungan ( Mandailing Online ) – Nasrul Hilmi Nasution, anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang beberapa hari ini menjadi sorotan karena sering absen membantah. Dia mengatakan, tugas dari seorang anggota DPRD tidak seperti eksekutif yang harus selalu hadir setiap hari. Sehingga dirinya merasa tingkat kehadiran tak terlalu penting. “Anggota DPRD itu bukan seperti pemerintah […]

expand_less