Indonesia Tidak Siap Menyonsong Endemi?

Oleh:  Ummu Umar
Anggota Komunitas Madina Menulis

Beberapa waktu lalu, pemerintah menyiapkan roadmap proses transisi dari pandemi ke endemi. Namun, peralihan status pandemi ke endemi tampaknya akan terganjal setelah terdapat kenaikan kasus positif Covid-19 bulan ini.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penambahan setelah pada awal pekan kedua bulan ini 930 orang terkonfirmasi positif. DKI Jakarta menjadi provinsi yang melaporkan kenaikan terbesar, yaitu 517 kasus baru.

Menurut Hermawan, walau niatnya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian, tetapi pelonggaran itu membuat masyarakat cenderung mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

“Yang kita sayangkan pemerintah terlalu excuse secara kebijakan. Sehingga sekarang ini kalau kita lihat mulai dari jalanan, orang berangkat dan pulang dari perkantoran, pemukiman, di tempat-tempat fasilitas pelayanan publik, tempat rekreasi, kuliner, dan lainnya hampir semuanya udah bebas,” kata Hermawan saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/6/2022).

Mestinya Indonesia negeri kita tercinta ini belajar dari kesalahan- kesalahan selama pendemi lebih kurang dua tahun berlalu. Seharusnya ada perbaikan bukan jatuh di lubang yang sama, walau niat pemerintahan bagus untuk menaikan prekonomian masyarakat akan tetapi lebih dari itu ada keberlangsungan hidup dan ada nyawa masyarakat yang harus dijaga.

Negara harus lebih matang menyiapakan hal-hal yang mendukung endemi misalnya, masalah teknis, edukasi dan lain sebagainya, kalau memang negara belum siap menuju endemi maka jangan terburu-buru karena ini akan berakibat fatal bagi masyarakatnya, ini bukan ajang uji coba dan sepele, sekali lagi ini menyangkut jutaan nyawa manusia. Lalainya peran negara dan ditambah abainya masyarakat, menganggap Covid-19 sebagai penyakit biasa yang tidak lagi berbahaya. Apa jadinya nasib Indonesia kedepannya.

Tidak gegabah “mengendemikan” pandemi. Jika dirasa Indonesia belum memenuhi indikator endemi, ya jangan memaksakan diri hanya karena alasan ekonomi sebab hal ini menyangkut keselamatan nyawa rakyat.

Sejatinya, negara bisa melakukan langkah strategis tersebut sepenuh hati apabila paradigma pelayanan kepada rakyat tidak berkiblat pada kapitalisme. Corak kepemimpinan kapitalisme terbukti banyak mengabaikan pemenuhan hajat publik, Di tambah layanan BPJS yang membuat rakyat semakin menjerit. Bukan malah memudahkan tetapi bertambah susah.

Pandemi tidak akan berlarut-larut jika sejak awal ditangani tepat sesuai protokol Islam, yakni karantina wilayah dan vaksinasi secara menyeluruh. Sayangnya, pemerintah lebih menyukai kebijakan “jalan tengah” yang katanya meminimalisasi risiko resesi ekonomi dengan kebijakan tarik ulurnya. Apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur.

Akan tetapi, belum terlambat untuk memperbaiki segalanya asalkan sistem tata kelola negeri ini diatur sesuai syariat Islam. Lagi pula, apa yang bisa kita harapkan dari kapitalisme yang banyak menimbulkan kerusakan dan pengabaian hak-hak rakyat?

Sejatinya dengan menerapkan sistem Islam kafah, riayah suunil umat dapat berjalan dengan baik, yakni akan  mengatur dan mengurusi keperluan serta kemaslahatan rakyat dengan amanah dan berkah.