Jumat, 5 Jun 2026
light_mode

Penyaring CPNS , Madina Tunggu Surat Balasan 3 PTN Sebagai PTN

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 2 Des 2010
  • print Cetak


MADINA- Hingga Rabu (1/12) kemarin, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum menentukan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mana yang akan digandeng, pada penerimaan dan penyaringan Calon Pegawaai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2010 ini. Madina masih menunggu surat balasan dari tiga PTN yang telah disurati.

“BKD belum mengetahui pasti PTN mana yang akan digandeng dalam hal penerimaan dan penyaringan CPNS tahun ini. Pasalnya Kepala BKD Madina dikatakan Dahyar saat ini masih berada di luar kota.

“Kami belum tahu pasti kita bekerja sama dengan PTN mana karena Kepala BKD belum masuk kantor dan masih berada di luar kota, kami masih menunggu informasi dari beliau. Untuk jumlah CPNS yang telah mendaftar, sudah mencapai 2.500-an pelamar,” kata

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan, Drs Dahyar Nasution,” kepada METRO, Rabu (1/12).

Sebelumnya, Kepala BKD Madina, Asrul Daulay SIP, yang dihubungi METRO belum lama ini mengatakan, BKD Madina sudah menyurati 3 universitas yakni UI, USU dan Unpad, tentang kerja sama penyaringan CPNS. Namun belum ada surat balasan, dan pihaknya masih menunggu. “Jadi kita belum menetapkan PTN-nya,” kata dia.

Dirinya menyebutkan, untuk penerimaan CPNS tahun lalu, Pemkab Madina memilih bekerja sama dengan Universitas Padjajaran (Unpad). Pilihan itu mengingat pengalaman sebelumnya hal penerimaan CPNS dengan Unpad yang cukup baik, dan biaya yang dibutuhkan lebih ekonomis dibandingkan dengan PTN yang lain.

“Kita bukan tak mau memilih PTN yang ada di Sumut. Tetapi untuk tahun ini kita belum bisa memastikan, karena masih menunggu surat balasan dari 3 universitas yang telah kita surati,” terang Asrul.

Hingga Rabu (1/12), jumlah pelamar yang mendaftar mencapai 2500-an pelamar dari berbagai kabupaten/kota, dan jumlahnya terus bertambah. “Untuk perkiraan sementara, jumlah pelamar lebih dari 2.500-an berkas yang sudah masuk ke BKD dari Kantor Pos Panyabungan. Kita masih terus menerima pelamaran hingga nanti tanggal 4 Desember,” ungkap Dahyar. (wan)
Sumber :Metro Tabagsel

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ini Perkembangan Kasus Tambang Emas Ilegal yang Sedang Ditangani Polisi di Madina

    Ini Perkembangan Kasus Tambang Emas Ilegal yang Sedang Ditangani Polisi di Madina

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ): Saat ini Polres Mandailing Natal (Madina) melalui Polsek Lingga Bayu sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyelidikan terkait korban tertimbun tanah longsor di tambang emas ilegal desa di Kecamatan Lingga bayu. Hal ini dijelaskan Kasi Humasy Polres Madina Iptu Bagus Seto, SH kepada wartawan, Selasa (03/06/2025). “Untuk korban AK (25) warga […]

  • Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution Himbau Ciptakan Pembinaan Akhlak

    Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution Himbau Ciptakan Pembinaan Akhlak

    • calendar_month Jumat, 13 Nov 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Mandailing Natal adalah kabupaten yang memiliki culture (adat budaya) dan agama yang sangat kental. Hal ini bisa dibuktikan dengan sifat dan perilaku yang sopan dan santun antara sesama. Demikian Bupati Mandailing Natal Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dalam pidatonya pada acara silaturrahim dengan masyarakat di Desa Muara Botung, Kecamatan Kotanopan, pekan […]

  • Digenjot dari Sektor Pajak Daerah, Target PAD Madina Meningkat 50 Miliar

    Digenjot dari Sektor Pajak Daerah, Target PAD Madina Meningkat 50 Miliar

    • calendar_month Selasa, 5 Okt 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) ditetapkan sebesar Rp 150,3 miliar pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021. Besaran target PAD ini bertambah sebesar Rp 50 miliar atau meningkat 50 persen dari target tahun lalu. Peningkatan target PAD tersebut terjadi lantaran adanya kenaikan yang signifikan […]

  • Jalan Lintas Pantai Barat Longsor di Dua Titik

    Jalan Lintas Pantai Barat Longsor di Dua Titik

    • calendar_month Senin, 4 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA Akibat hujan yang terus mengguyur Kabupaten Mandailing Natal sejak beberapa hari terakhir ini, mengakibatkan longsor di dua titik jalan lintas provinsi menuju Pantai Barat Madina tepatnya di Kecamatan Batang Natal. Jalan sepanjang sekitar 35 kilometer tersebut menjadi langganan longsor setiap tahunnya di musim penghujan. Informasi dihimpun METRO dari Imsaruddin (22), warga Desa Tarlola, Kecamatan […]

  • Dana Jampersal Diduga Ajang Korupsi Dinkes Madina

    Dana Jampersal Diduga Ajang Korupsi Dinkes Madina

    • calendar_month Senin, 30 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan,MO-Para pasien mengeluhkan pemotongan terhadap dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum di Dinas Kesehatan kabupaten Mandailing Natal (Madina). Sehingga dana yang sampai ke tangan bidan hanya sekitar 250.000 dari sekitar total Rp. 400.000 per pasien. Sejumlah keluarga pasien kepada Mandailing Online, pekan lalu mengakui dana yang sampai di tangan bidan bagi pembiayaan […]

  • Pemkab Godok Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah

    Pemkab Godok Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah

    • calendar_month Selasa, 18 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai menyiapkan skema pengalihan pola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi Pajak Daerah. Ini merupakan tuntunan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pemerintah pusat akan mengalihkan PBB P2 menjadi Pajak Daerah. “Mengingat waktu yang singkat, Pemkab […]

expand_less