PETI dan Jatuhnya Korban Jiwa: Bukti Kegagalan Pemerintah Mengurus Rakyat

Oleh : Irwan H Daulay | Pemerhati Ekonomi

Menurut pemberitaan Mandailing Online, telah terjadi musibah di lokasi PETI Dompeng, Desa Simanguntong, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, pada Rabu (18/3/2026).

Laporan yang diterima menyebutkan tiga orang tertimbun material tambang. Dua orang dinyatakan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya berhasil selamat. Hingga saat ini, identitas korban belum terkonfirmasi. Camat Batang Natal, Wahyu Siregar, saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan, demikian juga pihak Polsek setempat.

Peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan cermin nyata dari kegagalan negara dalam mengurus rakyatnya.

Di tengah kelesuan ekonomi, rakyat tetap harus bertahan hidup. Kebutuhan makan tidak cukup hanya sekali sehari dan bagi anak —sebagaimana narasi bantuan yang sering didengungkan oleh proyek MBG—melainkan makan minimal tiga kali sehari untuk seluruh anggota keluarga: ayah, ibu, anak, hingga orang tua yang tinggal dalam satu atap. Itu baru kebutuhan dasar, belum termasuk kebutuhan hidup lainnya.

Ketika negara gagal menyediakan lapangan kerja yang layak, rakyat dipaksa mencari jalan sendiri. Pilihan yang tersedia sering kali adalah pekerjaan berisiko tinggi seperti PETI, tanpa standar keselamatan yang memadai. Akibatnya, tragedi demi tragedi terus berulang—dan nyawa menjadi taruhannya.

Ironisnya, kejadian seperti ini di Mandailing Natal bukanlah yang pertama. Namun, tidak terlihat adanya sense of crisis dari pemerintah. Tidak ada langkah sistematis dan berkelanjutan untuk menghentikan siklus kematian ini. Respons yang muncul kerap bersifat insidental—sekadar menunjukkan empati sesaat, tanpa menyentuh akar persoalan.

Padahal, setiap nyawa yang hilang adalah tanggung jawab pemerintah, tanggungjawab pemilik kekuasaan.

Ke depan, tragedi seperti ini tidak boleh lagi dianggap sebagai risiko biasa. Harus ada upaya serius dan terukur untuk mencegahnya: pembukaan lapangan kerja yang layak, penertiban aktivitas tambang ilegal melalui layanan perizinan yang mudah, murah dan mengikuti standar keselamatan kerja serta penyediaan alternatif sumber-sumber perekonomian yang aman bagi masyarakat.

Pemerintah dituntut tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga kemauan untuk menyelesaikan masalah. Tanpa kedua hal tersebut, tragedi serupa akan terus berulang. Kemauan dan kemampuan adalah standar minimal memecahkan masalah publik, tanpa ke duanya niscaya masalah-masalah seperti ini akan terus berulang dan menimbulkan korban yang lebih banyak.

Kejadian ini sangat tragis, apalagi peristiwa ini terjadi menjelang Idul Fitri—momen di mana banyak kepala keluarga berjuang keras untuk membahagiakan orang-orang tercinta. Namun, harapan itu justru berakhir tragis, niat bahagia berakhir duka.

Nyawa tidak boleh dianggap remeh. Negara harus hadir, bukan sekadar memberi respons, tetapi benar-benar mengambil tanggung jawab penuh dan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang kembali.(*)