Sabtu, 18 Apr 2026
light_mode

Polisi Payah, Kasus Gayus Sebaiknya Ditangani KPK

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 3 Des 2010
  • print Cetak


Pengakuan Mabes Polri atas kelalaian memberikan keistimewaan buat terdakwa kasus pengemplangan pajak, Gayus Tambunan, tidak cukup hanya direspons dengan mengganti Kepala dan petugas Rutan.

Gayus adalah aktor kunci yang mampu membuka jejaring mafia pajak, karena itu dugaan banyak pihak yang mengaitkan kepergian Gayus dalam rangka melakukan negosiasi dengan pihak tertentu harus diinvestigasi. “Meskipun kredibilitas pimpinan KPK sedang dipertaruhkan dengan banyak peristiwa, tapi sistem dan kinerja KPK di tingkat operasional jauh lebih menjamin dibanding di institusi Kepolisian,” ujar Badan Pekerja Setara Institute, Hendardi, dalam pernyataan pers kepada Rakyat Merdeka Online (grup Sumut Pos), Rabu, (10/11) kemarin.

Jika benar Gayus sempat bepergian ke Bali untuk menonton pertandingan tenis internasional, maka bukan cuma tamparan bagi Kapolri baru, Timur Pradopo, tapi juga sekaligus menegaskan bahwa institusi Polri turut bermain atau bahkan menjadi salah satu pemain dalam kasus-kasus perpajakan. Oleh karena itu, Setara Institute mendesak agar DPR RI memanggil Kapolri untuk dimintai tanggung jawabnya.

Tingkat ketidakpercayaan publik pada institusi penegak hukum nyaris di titik nadir ketika sepanjang 2009-2010 berbagai anomali penegakan hukum itu terjadi, termasuk peristiwa Gayus. (ald/jpnn)
Sumber : Sumut Pos

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bimtek TP PKK Terindikasi Melanggar Hukum

    Bimtek TP PKK Terindikasi Melanggar Hukum

    • calendar_month Rabu, 17 Mar 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Miswaruddin Daulay Pemerhati Hukum dan Sosial Beberapa hari terakhir ini publik dikagetkan oleh berita tentang adanya Bimtek yang diterapkan kepada Tim Penggerak PKK Pemerintah Desa di Kabupaten Mandailing Natal. Bimtek ini menjadi kontroversi disamping suasana Covid-19, ketidakefektifan, tidak tepat sasaran, pemborosan  anggaran juga terindikasi melanggar hukum. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dimana telah dilakukan beberapa […]

  • Ini Dia Jadwal Tahapan Pilkades di Madina

    Ini Dia Jadwal Tahapan Pilkades di Madina

    • calendar_month Rabu, 19 Okt 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Tanggal 19 Oktober hingga 03 November 2016 : Pendataan Daftar Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih. Tanggal 31 Oktober hingga 08 November 2016 : Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tanggal 09 hingga 11 November 2016 :  Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ke II Tanggal 12 hingga 13 November 2016 :  Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ke […]

  • DCS Dapil 1 Gerindra Madina

    DCS Dapil 1 Gerindra Madina

    • calendar_month Sabtu, 6 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA ) Dapil 1 Madina

  • Surat Pengunduran Diri Jadi BPD Tak Digubris Berakhir Pencoretan Nama di DCT. Paizal Akan Tempuh Jalur Hukum

    Surat Pengunduran Diri Jadi BPD Tak Digubris Berakhir Pencoretan Nama di DCT. Paizal Akan Tempuh Jalur Hukum

    • calendar_month Jumat, 15 Des 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    SIABU, ( Mandailing Online )-Paizal Warga Desa Sinonoan, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal merasa kecewa pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ), pasalnya surat keteranagan dari Pemerintah Daerah menyangkut dirinya yang menyatakan mundur dari keanggotaan BPD ( Badan Permusyawatan Desa ) karena alasan mencalonkan diri jadi anggota legislatif tidak diterbitkan oleh yang berwenang di […]

  • KPK Angkut Rp44 M Uang Syamsul Arifin

    KPK Angkut Rp44 M Uang Syamsul Arifin

    • calendar_month Selasa, 15 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Terlanjur Digunakan, Pemkab Langkat Terpaksa Revisi RAPBD LANGKAT-Proses penyidikan kasus dugaan korupsi APBD Langkat dengan tersangka Gubernur Sumut Syamsul Arifin, belum juga sampai titik akhir. Kemarin, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bertandang ke Langkat untuk menyita barang bukti. Tim penyidik KPK mengangkut uang cash Rp44 miliar milik Syamsul yang sudah diserahkan ke kas […]

  • Guru Hendak Buang Air, Harus Numpang di Rumah Warga

    Guru Hendak Buang Air, Harus Numpang di Rumah Warga

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      NATAL (Mandailing Online) : Dinas Pendidikan Mandailing Natal (Madina) didesak untuk melengkapai fasilitas penunjang di SD Negeri 380 Kunkun Kecamatan Natal. Pasalnya, di SD ini belum ada WC, akibatnya para tenaga pendidik yang ingin buang air harus selalu menumpang ke rumah warga terdekat. Sedangkan jika murid-murid ingin buang air kecil harus ke belakang gedung […]

expand_less