Presiden SBY: Politisi Aceh jangan korbankan rakyat

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyoroti gangguan keamanan di Aceh yang disebabkan oleh persaingan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Presiden SBY menegaskan kepada para kontestan Pemilukada di Aceh untuk tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan di Aceh. “Untuk Aceh, jaga stabilitas politik dan keamanan daerah yang telah ktia capai. Saya serukan agar politisi yang sedang berhadapan bisa menahan diri, jangan korbankan demokrasi, dan ketentraman masyarakat,” ujar SBY, tadi malam.
SBY mengharapkan pelaksanaan 17 Pemilukada di tingkat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Aceh dapat berjalan damai dan aman. “Mari kita jalankan pemilu dengan aman, tertib, dan demokratis,” pesan SBY.

Presiden juga meminta para politisi Aceh untuk menahan diri dan tidak saling berhadapan agar kehidupan demokrasi di wilayah itu bisa berjalan dengan baik. “Saya serukan agar para politisi yang saling berhadapan agar menahan diri,” kata Yudhoyono.

Presiden meminta para politisi untuk tidak mengorbankan demokrasi hanya demi kepentingan politik golongan tertentu. Dia juga meminta semua pihak di Aceh untuk mengedepankan pendekatan perdamaian dalam menghadapi setiap masalah. “Jaga pilkada di Aceh supaya berlangsung aman, fair, dan demokratis,” katanya.

Arahan Yudhoyono tentang situasi di Aceh itu adalah bagian dari arahannya terkait uapaya pemerintah dalam menangani tindakan kekerasan yang terjadi di tanah air. Dia juga menyinggung tentang situasi di Papua. Menurut Yudhoyono, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pada saat yang sama, pemerintah tetap menegakkan hukum dan kedaulatan negara, tanpa harus melakukan pelanggaran HAM. Pemerintah juga berkomitmen untuk memanfaatkan sisa anggaran lebih untuk membangun prasarana transportasi di Papua dan daerah sekitarnya.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatkan, dengan dibukanya kembali pendaftaran di pilkada Aceh, maka seluruh kekuatan politik dapat bersatu, sehingga pemilu dapat dilaksanakan secara demokratis. “Jadi tujuannya bukan menunda, tapi agar kekuatan politik yang belum mendaftar dapat mendaftar. Itu penting supaya semua terlibat,” ujar JK.

Mengenai siapa dalang kerusuhan yang terjadi beberapa kali di Aceh, JK mengatakan Polri membutuhkan waktu untuk mengungkap hal tersebut. “Ya nantilah, itu memang makan tempo,” katanya.

Seperti diketahui aksi kekerasan dengan mengunakan senjata api, beberapa waktu terakhir serig terjadi di wilayah Aceh. Tercatat ada 12 aksi penembakan dengan menewaskan kurang lebih 8 orang. Diduga aksi tersebut terkait dengan persaingan dalam pelaksanaan Pemilukada.
(dat06/antara/inilah.waspada)