Sabtu, 5 Sep 2026
light_mode

Presiden Serukan Penghentian Perusakan Hutan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Minggu, 28 Nov 2010
  • print Cetak


Purwakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan kepada semua pihak agar segera menghentikan perusakan hutan karena pengelolaan tambang yang tidak benar.

“Di mimbar ini, saya ingin menyampaikan pada mereka yang tidak bertanggung jawab yang kegemarannya membabat pohon, merusak alam karena tambang tidak dikelola, saya minta berhenti. Miliki hati,” kata Presiden pada peringatan hari menanam pohon Indonesia di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, Minggu siang.

Kepala Negara mengatakan, bila pengelolaan hutan tidak mulai dibenahi sejak saat ini maka Indonesia akan mengalami kerugian secara jangka panjang.

“Kalau kita terus tanam satu miliar pohon, dan menjadi gerakan nasional bukan dari pemerintah semata dengan ridho Allah maka negara kita 30 tahun dari sekarang berubah total akan menjadi negara dengan lingkungan yang baik,” kata Presiden.

Menurut dia, upaya penanaman pohon tidak akan bermanfaat bila tidak diikuti dengan upaya merawatnya sehingga tumbuh hingga menjadi besar dan membawa manfaat secara jangka panjang.

“Bangun budaya menanam berangkat dari hati dan pikiran kita, semua berangkat dari kecintaan pada alam. Saya sering katakan tanam sekarang panen esok,” kata Presiden.

Adipura

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menegaskan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk memperketat penilaian penerima Piala Adipura.

“Kota yang dapat Adipura masa lalu bila tidak bisa menjaga kebersihan bisa dicabut, jangan pada saat penilaian datang dibikin semuanya, seminggu bagus, minggu kedua goyah dan bulan kedua kacau, tidak tepat Adipura diberikan kepada pejabat, kota atau daerah seperti itu. Saya ingin itu dijaga terus menerus,” kata Kepala Negara.

Acara peringatan progran penanaman pohon Indonesia berlangsung di Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

Selain dihadiri Presiden Yudhoyono, juga hadir Wapres Boediono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, para menteri kabinet, sejumlah pimpinan parpol, Panglima TNI dan Kapolri.
(T.P008/R007/P003)
Sumber : Antara News

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Bupati: Pendirian Kabupaten Pantai Barat Mandailing Solusi Terbaik

    Wakil Bupati: Pendirian Kabupaten Pantai Barat Mandailing Solusi Terbaik

    • calendar_month Jumat, 18 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 5Komentar

    NATAL (Mandailing Online) – Terkait mulai bergulirnya pembahasan pendirian Kabupaten Pantai Barat Mandailing, Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Dahlan Hasan Nasution juga mendesak percepatan pemekaran kabupaten tersebut. Disebutkannya, pemekaran salah satu solusi untuk mengatasi ketertinggalan Pantai Barat Mandailing. Itu diungkapkan Dahlan Hasan saat mendampingi kunjungan kerja para anggota DPD RI meninjau langsung keberadaan calon kabupaten […]

  • Bupati dan Wakil Bupati Madina Terima Audiensi DPC Khusus Ikanas

    Bupati dan Wakil Bupati Madina Terima Audiensi DPC Khusus Ikanas

    • calendar_month Selasa, 19 Apr 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Baik Bupati Mandailing Natal (Madina) H. M. Ja’far Sukhairi Nasution maupun Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution menerima audiensi Dewan Pengurus Cabang (DPC) Khusus Ikanas (Ikatan Keluarga Nasution) di ruang kerja masing-masing, Selasa (9/4). Kedatangan pengurus Ikanas ini selain untuk temu ramah dengan pimpinan daerah juga menyampaikan kegiatan Gema Ramadhan 2022 […]

  • DPR jangan cuma retorika soal pemberantasan korupsi

    DPR jangan cuma retorika soal pemberantasan korupsi

    • calendar_month Minggu, 23 Sep 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat bersikap tegas dalam melihat kewenangan institusi yang diketuai Abraham Samad tersebut. Juru bicara KPK, Johan Budi, mendesak para anggota dewan agar tidak munafik. Pasalnya banyak anggota dewan yang di depan mendukung pemberantasan korupsi, namun di belakang justru menikam. “Teman-teman mari kita hentikan retorika, […]

  • Ditjen Pajak: Nomor Objek Pajak KBM Boleh Dipecah

    Ditjen Pajak: Nomor Objek Pajak KBM Boleh Dipecah

    • calendar_month Selasa, 1 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Sidang kasus dugaan korupsi tukar guling atau ruislag Kebun Binatang Medan (KBM) dengan terdakwa mantan Sekda Kota Medan Ramli Lubis, mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Medan II Tarmizi dan Direktur Utama PT Gemilang Kreasi Utama (GKU) Haryono, kembali digelar PN Medan, Senin (28/02/2011). Sidang yang digelar di Ruang Cakra […]

  • 100 Lebih Anak di Madina di Sirkumsisi

    100 Lebih Anak di Madina di Sirkumsisi

    • calendar_month Selasa, 29 Agt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online ) ada 100 san anak di Kecamatan Naga Juang dan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) hari ini selasa 29/8/2023 di Sirkumsisi atau Khitanan. selain khitanan anak, ada juga pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat kurang mampu dan operasi bibir sumbing. kegiatan ini berlangsung di dua Puskesmas yakni Puskesmas Naga Juang […]

  • Lagi, Pemerintah Berulah Terhadap Ormas Islam!

    Lagi, Pemerintah Berulah Terhadap Ormas Islam!

    • calendar_month Minggu, 3 Jan 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam Dosen dan Pengamat Politik Langkah pemerintah menyatakan Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas terlarang memicu polemik. Prokontra pun mengemuka menyikapi pembubaran ormas yang dipimpin Habib Rizieq Shihab itu. Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik menilai cara pemerintah “menggebuk” FPI membahayakan hak konstitusi warga negara Melalui Twitternya, Rachland mendilai pemerintah telah mengambil […]

expand_less