Jumat, 19 Jun 2026
light_mode

REFORMULASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: ANTARA PERDESAAN DAN PERKOTAAN

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Minggu, 27 Jul 2025
  • print Cetak

Oleh : Rahmad Daulay*

 

PENDAHULUAN

Permasalahan gizi di Indonesia masih menjadi isu serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), proporsi populasi stunting pada anak usia di bawah lima tahun masih cukup tinggi terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan dan akses pangan yang rendah. Pemerintah telah mencanangkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu strategi untuk mempercepat penurunan angka stunting, meningkatkan daya tahan tubuh anak dan mendukung perkembangan fisik dan metal.

Namun penerapan Program Makan Bergizi Gratis menghadapi tantangan yang berbeda di antara perdesaan dan perkotaan. Perbedaan infrastruktur, kondisi geografis, budaya konsumsi, ketersediaan bahan pangan serta pola kehidupan sosial masyarakat memerlukan reformulasi kebijakan yang adaptif dan kontekstual serta membumi. Perlu dilakukan pengkajian dan strategi reformulasi Program Makan Bergizi Gratis agar efektif diterapkan di perdesaan dan perkotaan.

KONSEP GIZI DAN MAKAN BERGIZI GRATIS

Makan Bergizi Gratis adalah program penyediaan makanan sehat dan seimbang tanpa biaya bagi kelompok sasaran seperti anak sekolah, ibu hamil dan masyarakat rentan. Tujuannya untuk mencegah kekurangan gizi, meningkatkan konsentrasi belajar serta mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan mental.

Prinsip gizi seimbang mencakup pemenuhan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral sesuai kebutuhan usia. WHO dan Kementerian Kesehatan RI menekankan pentingnya pendekatan berbasis makanan lokal untuk keberlanjutan program.

KONDISI GIZI DI PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Di perdesaan tantangan utama mencakup minimnya infrastruktur, keterbatasan akses pada pangan berkualitas dan rendahnya literasi gizi. Meski banyak bahan pangan dihasilkan di desa namun pola konsumsi sering tidak memenuhi standar gizi.

Di perkotaan masalah utama adalah pola makan yang tinggi kalori dan rendah nutrisi akibat gaya hidup serba cepat dan instan. Akses pangan lebih mudah tetapi kesenjangan ekonomi menghambat sebagian masyarakat mendapatkan makanan bergizi.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM SEJENIS

Program serupa sudah berjalan di berbagai negara misalnya National School Lunch Program di Amerika Serikat dan Midday Meal Scheme di India yang menunjukkan dampak signifikan terhadap kesehatan anak. Di Indonesia program serupa pernah dilakukan dalam bentuk pemberian makanan tambahan (PMT), tetapi masalah distribusi, kualitas dan keberlanjutan sering menjadi kendala.

TANTANGAN IMPLEMENTASI DI PERDESAAN

  1. Keterbatasan infrastruktur distribusi seperti jalan, kenderaan, fasilitas penyimpanan dan transportasi yang minim menyulitkan distribusi makanan bergizi.
  2. Ketersediaan tenaga dan edukasi gizi: rendahnya jumlah tenaga kesehatan dan penyuluh gizi membuat literasi gizi kurang berkembang.
  3. Potensi ketahanan pangan lokal: sebagian besar desa menghasilkan bahan pangan sendiri namun pemanfaatannya untuk Program Makan Bergizi Gratis masih belum optimal.

TANTANGAN IMPLEMENTASI DI PERKOTAAN

  1. Perubahan pola konsumsi: konsumsi makanan cepat saji yang sangat tinggi sehingga Program Makan Bergizi Gratis perlu adaptasi agar diterima masyarakat.
  2. Mobilitas yang tinggi: penduduk perkotaan yang dinamis memerlukan distribusi makanan yang efisien, cepat dan higienis.
  3. Kesenjangan ekonomi: meskipun bahan pangan tersedia namun akses pangan untuk keluarga miskin masih terbatas dikarenakan faktor ekonomi.

STRATEGI REFORMULASI PROGRAM MBG

A. Pendekatan Berbasis Komunitas:

  1. Di Perdesaan: kolaborasi dan pengaturan manajemen suplai barang dengan usaha tani dan ladang pribadi, kelompok tani, pedagang pribadi dan pasar desa untuk pengadaan bahan pangan lokal.
  2. Di Perkotaan: kerja sama dengan UMKM kuliner, kantin sekolah dan koperasi sekolah.

B. Edukasi Gizi: integrasi literasi gizi ke dalam kurikulum sekolah dan kampanye media untuk mengubah perilaku konsumsi.

C. Pemanfaatan Teknologi:

  1. Perdesaan: aplikasi sederhana untuk pendataan gizi dan distribusi berbasis desa.
  2. Perkotaan: sistem digital terintegrasi untuk pengawasan kualitas dan pengaturan distribusi.

D. Pendanaan Kolaboratif: menggabungkan dana pemerintah, CSR swasta dan sumbangan masyarakat untuk keberlanjutan program.

E. Monitoring dan Evaluasi: sistem evaluasi berbasis data untuk mengukur dampak, efektivitas distribusi dan tingkat penerimaan masyarakat.

DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang tepat dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi angka stunting dan memperkuat ketahanan pangan. Di sisi ekonomi program ini dapat mendorong pemberdayaan petani/pedagang lokal di desa, UMKM kuliner, kantin sekolah dan koperasi sekolah.

KESIMPULAN

Reformulasi Program Makan Bergizi Gratis sangat penting untuk menjawab tantangan implementasi di perdesaan dan perkotaan. Pendekatan adaptif yang mempertimbangkan kondisi geografis, sosial dan ekonomi diperlukan agar program ini efektif dan berkelanjutan. Edukasi gizi, pemberdayaan komunitas, digitalisasi distribusi dan pendanaan kolaboratif menjadi pilar utama reformulasi.

SARAN

Pemerintah perlu mengembangkan model Program Makan Bergizi Gratis yang spesifik untuk perdesaan dan perkotaan agar lebih tepat sasaran.

Literasi gizi harus ditingkatkan melalui pendidikan formal dan kampanye publik.

Pemberdayaan potensi lokal baik petani/pedagang di desa, UMKM kuliner, kantin sekolah dan koperasi sekolah dapat mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan program.

Sistem monitoring digital harus diterapkan untuk memastikan kualitas makanan dan efisiensi distribusi.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat diperlukan untuk pendanaan yang berkesinambungan.

Salam reformasi.
Kaki Pegunungan Bukit Barisan.
27 Juli 2025

*Penulis adalah mahasiswa Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Negeri Medan, penulis pada website www.birokratmenulis.org dan pengasuh blog www.selamatkanreformasiindonesia.com.

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kaula Muda Madina Inginkan AHY Calon Presiden RI

    Kaula Muda Madina Inginkan AHY Calon Presiden RI

    • calendar_month Senin, 23 Apr 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Mendiskusikan calon presiden untuk Pilpres di 2019 tak hanya muncul di pusat, membicarakan figur yang diinginkan juga muncul di daerah. Dan wacana itu muncul dari kalangan kaula muda dari Madailing Natal (Madina) dalam sebuah diskusi. Dari diskusi itu mengerucut pilihan pada Agus Harimurti Yudhohono (AHY) maju sebagai capres. Keinginan itu […]

  • Pemda Harus Libatkan Pelaku Usaha di Penyusunan Kebijakan Daerah

    Pemda Harus Libatkan Pelaku Usaha di Penyusunan Kebijakan Daerah

    • calendar_month Jumat, 20 Sep 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah daerah harus melibatkan kalangan pelaku usaha dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan daerah, terutama sektor ekonomi. Kebijakan dan program pembangunan daerah yang hanya berdasar asumsi birokrat semata akan berakibat tidak singkronnya kebijakan dengan kondisi rill yang dihadapi masyarakat. Sebaliknya, jika setiap perumusan kebijakan ekonomi berdasar dari masukan para pelaku usaha maka […]

  • DPRD Madina Sahkan Sukhairi-Atika

    DPRD Madina Sahkan Sukhairi-Atika

    • calendar_month Rabu, 9 Jun 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPRD Mandailing Natal (Madina) menetapkan mensahkan Jakfar Sukhairi Nasution-Atika Azmi Utammi Nasution sebagai bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2020. Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna istimewa, Rabu (9/6/2021) melanjuti surat keputusan KPU Madina, Senin lalu. DPRD Madina juga mengumumkan masa jabatan Bupati Dahlan Hasan Nasution dan Wakil Bupati Muhammad Jakhfar […]

  • Pengangkatan Kepsek Perlu Dikaji Ulang

    Pengangkatan Kepsek Perlu Dikaji Ulang

    • calendar_month Kamis, 4 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN- Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Medan diminta untuk mempertimbangkan kembali mutasi dan pengangkatan kepala sekolah yang baru dilantik. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 28 Tahun 2010 tentang penunjukan dan penempatan kepala sekolah di tiap daerah, pengangkatannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Demikian dikatakan Ketua PGRI Kota Medan Ramlan […]

  • Saroha Malaysia Akan Investasi di Madina, Ketua HIPMI: Kita Sambut Baik Rencana Itu

    Saroha Malaysia Akan Investasi di Madina, Ketua HIPMI: Kita Sambut Baik Rencana Itu

    • calendar_month Rabu, 29 Jun 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN, (Mandailing Online) – Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mandailing Natal (Madina) menyambut baik keinginan Perkumpulan Saroha Malaysia berinvestasi di Bumi Gordang Sambilan. Hal itu disampaikan Ketua Umum BPC HIMPI Madina Mhd. Zainal Arifin, M.Si saat meninjau lahan pertanian dan peternakan di wilayah Panyabungan Barat, Rabu (29/6). “HIPMI berkomitmen untuk terus berkontribusi […]

  • Pemerintah Tak Mau Rogoh Kocek untuk JSS

    Pemerintah Tak Mau Rogoh Kocek untuk JSS

    • calendar_month Jumat, 3 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Jakarta. Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang digadang akan memakai pola patungan swasta dan pemerintah atau public private partnership (PPP). Namun pemerintah pusat berharap tak mau keluar uang sepeser pun untuk mega proyek ini, semua akan diserahkan dana swasta. “Kita mengharapkan tidak ada uang pemerintah sepeser pun yang keluar, itu harapan kita,” kata Menteri Pekerjaan […]

expand_less