Rabu, 22 Jul 2026
light_mode

Satpol PP Razia IMB

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 12 Sep 2013
  • print Cetak

Petugas gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal merazia sejumlah bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Panyabungan, Rabu (11/9). Dalam razia ini ditemukan 14 bangunan rumah dan kios yang tidak memiliki IMB. (metr)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Madina Terima 228 CPNS

    Madina Terima 228 CPNS

    • calendar_month Kamis, 30 Sep 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) akan menerima 228 calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2010. Jumlah ini sesuai hasil penetapan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Madina, Asrul Daulay AP saat ditemui METRO di ruang kerjanya, Rabu (29/9) menuturkan, jatah sebanyak 228 CPNS untuk […]

  • Muspida Madina Tinjau Lokasi Banjir

    Muspida Madina Tinjau Lokasi Banjir

    • calendar_month Kamis, 2 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Bupati Mandailing Natal Aspan Sofian Batubara didampingi Ketua DPRD As Imran Khaitami Daulay dan sejumlah Anggota DPRD, meninjau lokasi banjir di dua desa Kecamatan Ranto Baek, Selasa (30/11/2010) malam. Selain meninjau, Bupati dan DPRD juga menyerahkan bantuan kepada warga yang terkena bencana banjir. Bupati Madina melalui Kabag Humas Taufik Lubis, mengatakan rumah yang rusak […]

  • Kasus Pilkada Madina di Panyabungan Timur Harus Diadukan ke DKPP

    Kasus Pilkada Madina di Panyabungan Timur Harus Diadukan ke DKPP

    • calendar_month Senin, 28 Des 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Mantan anggota DPRD Mandailing Natal (Madina), Sumut H. Binsar Nasution berharap siapa pun yang terlibat pelanggaran Pilkada Madina 2020 harus ditindak tegas agar kedepan hal serupa tidak terulang. “Saya berharap mereka yang melakukan tindakan melanggar undang-undang dan peraturan harus ditindak sesuai ketentuan,” kata Binsar, Minggu siang (2712-2020), menanggapi berita media ini […]

  • KPU Klarifikasi Isu Suara Jokowi-JK Unggul di Luar Negeri

    KPU Klarifikasi Isu Suara Jokowi-JK Unggul di Luar Negeri

    • calendar_month Minggu, 6 Jul 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan, belum ada penghitungan suara dilakukan di luar negeri. Penghitungan suara baru dimulai tanggal 9 Juli nanti bersamaan dengan penghitungan di dalam negeri. "Kalau ada yang rilis hasil penghitungan apa memang itu ada?, kalau quick count ga mungkin," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, tadi malam (Sabtu, 5/7). Pernyataan ini terkait […]

  • PPKM Level 4, Akhmad Arjun: Masyarakat Harus Tenang

    PPKM Level 4, Akhmad Arjun: Masyarakat Harus Tenang

    • calendar_month Jumat, 10 Sep 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal (MPC PP Madina) Akhamd Arjun Nasution meminta masyarakat tetap tenang selama penerapan PPKM level 4 di Madina. Hal itu disampaikan Arjun di kantor MPC PP Madina, Panyabungan, Jumat (10/9). “Masyarakat harus tetap tenang dengan situasi ini. Beraktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol […]

  • Ketua MK: Tidak Perlu Izin Presiden

    Ketua MK: Tidak Perlu Izin Presiden

    • calendar_month Kamis, 15 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    JAKARTA, – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menyatakan, kepolisian tidak perlu ragu melakukan upaya hukum terhadap kepala daerah yang terindikasi melakukan dugaan korupsi, termasuk Bupati Toba Samosir, Sumatera Utara, Kasmin Simanjuntak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya sangat jelas, karena Mahkamah Konstitusi dalam sidang uji materi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang […]

expand_less