Sabtu, 30 Mei 2026
light_mode

Setengah Juta Mahasiswa Putus Kuliah Saat Pandemi, Dimana Peran Negara

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 15 Sep 2021
  • print Cetak

Oleh: Rina Rusaeny
Aktivis Mahasiswa

Tak terasa pandemi Covid-19 hampir 2 tahun lamanya melanda dunia termasuk Indonesia. Hampir seluruh sektor terdampak, tidak hanya di sektor kesehatan, melainkan juga di bidang pendidikan. Seperti diantaranya banyaknya mahasiswa putus kuliah. Informasinya lebih dari setengah juta mahasiswa putus kuliah di masa pandemi Covid-19 ini.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Lembaga Beasiswa Baznas, Sri Nurhidayah dalam peluncuran Zakat untuk Pendidikan di Jakarta secara virtual Senin (16/8). Mengutip data dari Kemendikbudristek, Sri mengatakan sepanjang tahun lalu angka putus kuliah di Indonesia mencapai 602.208 orang. Sri mendapatkan informasi soal angka putus kuliah tersebut dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikburistek. Informasi yang dia terima, rata-rata angka putus kuliah paling banyak ada di perguruan tinggi swasta (PTS).

Sri mengatakan pada tahun sebelumnya angka putus kuliah sekitar 18 persen. Kemudian di masa pandemi ini naik mencapai 50 persen. Kondisi ini tidak lepas dari bertambahnya penduduk miskin akibat dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan dari pandemi Covid-19.

Baca:https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/16/08/2021/di-masa-pandemi-setengah-juta-lebih-mahasiswa-putus-kuliah/

Tak bisa dipungkiri ancaman putus kuliah yang meroket tajam bukan tanpa alasan, salah satu penyebab utamanya adalah akibat dari sulitnya membayar biaya perkuliahan yang cukup mahal. Melihat dampak covid-19  yang menimbulkan banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan, sedang segunung kebutuhan hidup harus terpenuhi. Alhasil, banyak orang tua tidak mampu mebiayai pendidikan anak-anaknya. Terkhusus tingkat perguruan tinggi.

Menanggapi hal ini pemerintah yang diwakili oleh Kemendikbud Ristek, Nadiem Makarim mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan kebijakan yang tegas terkait bantuan pemberian UKT dan mendukung pihak kampus untuk melakukan relaksasi biaya pendidikan.

Tak hanya itu, Najwa Shihab dan Kitabisa melakukan ternak uang dengan meluncurkan program donasi untuk membantu mahasiswa melanjutkan studi. Chief Product Officer & Co-founder Ternak Uang, Felicia Tjiasaka mengatakan, pendidikan merupakan salah satu cara untuk membantu generasi muda memahami pengetahuan keuangan dan menerapkannya di masa depan.

Meskipun demikian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk meringankan beban mahasiswa, nampaknya lagi-lagi terlihat hanya meringankan kalangan tertentu saja alias tidak merata, belum lagi syarat dan ketentuannya yang berbelit. Mahasiswa harus mengais-ngais untuk mendapatkan beasiswa yang disiapkan sangat terbatas oleh pemerintah bahkan harus memohon-mohon untuk mendapatkan belas kasihan dari korporasi agar bisa menikmati fasilitas, magang, dan lainnya. Padahal didalam UUD 1945 negara menjamin hak pendidikan setiap warganya.

Ini seharusnya menjadi tamparan keras bahwa sistem sekuler kapitalis hari ini gagal memberikan jaminan pendidikan kepada generasi. Dalam  negara yang menerapkan sistem sekuler kapitalis seperti ini kemurahan penguasa harus disertai syarat dan ketentuan. Penguasa selalu  berhitung untung rugi. Karena sejatinya peran penguasa dalam sistem kapitalis bukan hadir mengayomi rakyat melainkan hanya sebagai penyalur jasa ataupun sebagai regulator. Maka tak heran jika layanan kesehatan, pendidikan, keamanan harus dibeli rakyat dengan harga mahal. Yang tak punya uang jangan harap bisa mendapatkan.

Berbeda jauh dengan sistem Islam. Dalam Islam, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lainnya merupakan tanggung jawab penguasa untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw dalam menjamin pendidikan rakyatnya, Rasul mewajibkan tawanan perang mengajarkan kaum muslim sebagai tebusan pembebasan mereka.

Dipastikan tidak akan ada anak yang putus sekolah ataupun putus kuliah. Karena anak-anak dari semua kelas sosial  dapat mengakses pendidikan formal. Negara yang membayar para pengajarnya, sebagaimana yang terjadi pada masa kegemilangan Islam. Khalifah al-Hakam II pada 965 M membangun 80 sekolah umum di Cordoba dan 27 sekolah khusus bagi anak-anak miskin. (Al-Waie.id, 1/12/2017)

Termasuk jaminan kebutuhan  pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini sejalan dengan fungsi negara atau penguasa untuk mengurus rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam potongan hadis shahih riwayat bukhari no.4789 disebutkan, dari Abdillah bersabda nabi Muhammad saw: “Setiap kalian adalah pemimpin (pengurus) dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban.”

Tak heran jika support negara begitu maksimal. Ini semua dibiayai melalui hasil kekayaan alam yang melimpah dari Allah Swt. Dimana negara mengelola dan memanfaatkan hasil kekayaan alam tersebut untuk kebutuhan masyarakat bukan untuk kepentingan pemilik modal.

Oleh kerena itu sudah saatnya mencampakkan sistem sekuler kapitalis yang jelas-jelas gagal memberikan jaminanan pendidikan yang layak dan berkualitas. Dengan berjuang untuk menerapkan syariat Islam secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak ada lagi mahasiswa yang pupus harapannya untuk menjadi intelektual peradaban karena faktor ekonomi. Wallahu’alam bishshawab.

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Seleksi Honorer K2, Diundur September

    • calendar_month Jumat, 24 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pelaksanaan seleksi ujian tertulis tenaga honorer kategori II (K2) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang semula direncanakan bulan Juni/Juli 2013 diundur hingga bulan September 2013. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto mengemukakan, penundaan itu dilakukan karena anggaran belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. “Di samping itu, uji publik […]

  • Poldasu kerangkeng mantan Bupati Palas

    Poldasu kerangkeng mantan Bupati Palas

    • calendar_month Selasa, 5 Feb 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO) – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus ( Ditreskrimsus) Kepolisian Dearah Sumatera Utara (Polda Sumut) akhirnya menahan mantan Bupati Padang Lawas (Palas) Basyrah Lubis mulai, hari ini. Sejak siang tadi Basyrah Lubis masih menjalani pemeriksaan penyidik di gedung Ditreskrimsus Polda Sumut terkait korupsi proyek multi years senilai Rp 6 miliar itu berasal dari Dana […]

  • Leher Pengusaha Kopi Nyaris Putus Dibacok

    Leher Pengusaha Kopi Nyaris Putus Dibacok

    • calendar_month Sabtu, 28 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    BATUBARA- Nasib tragis dialami Nasrul alias Yuyun ( 43 ) warga Dusun VI, Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Batubara, tewas dengan leher nyaris putus setelah dibantai Hermanto alias Anto (45) dan Ilham (19), Rabu malam (25/5) sekira pukul 22.00 WIB. Menurut keterangan warga, pengusaha kedai kopi ini, tewas karena hal sepela. “Gara-gara sepele […]

  • Beasiswa Untuk Mahasiswa Tahun 2015 Digulirkan

    Beasiswa Untuk Mahasiswa Tahun 2015 Digulirkan

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 3Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dinas Pendidikan Mandailing Natal (Madina) kembali meluncurkan bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi tahun 2015. Beasiswa ini ditujukan kepada mahasiswa miskin berprestasi asal Madina yang kuliah di universitas negeri atau terguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Kasi Subsidi dan Bantuan Dinas Pendidikan Madina, Dollar Hafriyanto kepada Mandailing Online, Kamis (17/9) […]

  • PU Madina Belum Jalankan Proyek P-APBD, Waktu Minus 2 Bulan Menjadi Bumerang

    PU Madina Belum Jalankan Proyek P-APBD, Waktu Minus 2 Bulan Menjadi Bumerang

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dinas PU Mandailing Natal (Madina) dinilai lambat merealisasikan proyek-proyek fisik yang didanai dari Perubahan APBD 2014. Sebab, hingga awal November ini atau tak sampai 2 bulan sebelum berakhirnya masa tahun anggaran, beum ada terlihat pergerakan di Dinas PU. Jika terus terlambat, dikhawatirkan para kontraktor nantinya akan dihadapkan pada keterbatasan waktu […]

  • Dita Risky Saputri Hasibuan, dari Madina untuk DPRD Sumut

    Dita Risky Saputri Hasibuan, dari Madina untuk DPRD Sumut

    • calendar_month Rabu, 25 Jul 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Tidak banyak figur perempuan Mandailing Natal (Madina) yang memutuskan mencalonkan diri untuk DPRD Sumut pada setiap even Pemilu. Bahkan hingga Pemilu 2019 ini terlihat tetap minim. Bisa jadi, ini gambaran minimnya kaum perempuan Madina yang berkecimpung di dunia politik masa kini. Ada memang bermunculan figur-figur perempuan di daftar calon legislatif DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi, […]

expand_less